Penanganan Korupsi di Garut “Terkesan” Berjalan Mundur

by

Garut News ( Selasa, 10/12 ).

Foto : John.
Foto : John.

Beragam kalangan menilai penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Garut, Jabar, hingga kini lamban, bahkan terkesan berjalan mundur.

Dalam pada itu, kalangan mahasiswa dari pelbagai  organisasi mahasiswa juga memertanyakan uang bunga APBD Pemkab Garut didepositokan pada sejumlah perbankan.

Sedangkan beragam temuan, dan laporan masyarakat, terkait perkara korupsi dimejahijaukan aparat penegak hukum, hanya segelintir.

Cenderung kasus-kasus kecil atawa “cekak”. Perkara korupsi besar (kakap) nyaris tak tersentuh.

Kekesalan ini, mengemuka dari sejumlah elemen masyarakat pergerakan, saat menggelar aksi unjuk rasa memeringati Hari Anti Korupsi sedunia di Bundaran Simpang Lima juga pada pelataran gedung DPRD setempat, Senin (09/12).

Mereka pun mengecam keras, praktik korupsi di Kabupaten Garut terbilang parah, merasuki tubuh pemerintahan, mulai Pemkab, DPRD, Kecamatan, hingga pemerintahan desa.

Para demontran mengecam pula, aparat penegak hukum terkesan “tebang pilih” menangani korupsi di Garut.

Aksi ini, antara lain diwarnai sweeping pada beberapa SOPD.

Di antaranya pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Inspektorat, dan DPRD Garut.

Ketua DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut, Dudi Supriadi juga katakan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Garut selama ini, masih berjalan di tempat.

Penanganan korupsi berlangsung tak transparan, dan aparat pun terkesan tebang pilih.

“Kita tak pernah tahu berapa kasus korupsi ditangani? Baik sedang atawa sudah ditangani, selama kurun waktu 2013 ini. Berapa uang negara diselamatkan dari penegakan tindak pidana korupsi? Kita juga tak pernah tahu,” sesalnya, lantang.

Dia mendesak aparat penegak hukum serius menegakkan hukum, dan memberantas korupsi di Garut.

Juga agar transparan terkait penanganannya, dengan mengumumkan ke publik.

Foto: John
Foto: John

“Aparat pun mestinya intensif menyosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi dan peran serta masyarakat melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi!” tandas dia.

Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Garut, Hary Suhud mengemukakan hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya APBD Garut sebesar Rp200 miliar didepositokan di Bank.

Dikatakan, berdasar temuan APBD didepositokan di Bank Jabar dan Banten (BJB) sebesar Rp60 miliar, sisanya didepositokan pada beberapa bank seperti BRI, BNI dan Mandiri.

Dia menilai, deposito anggaran di Perbankan itu mengganggu dan memerlambat pengadaan dana untuk pembangunan daerah.

Lambatnya pengadaan anggaran lantaran pemangku kebijakan pengelola anggaran sengaja menyimpan uangnya, untuk mendapatkan keuntungan dari bunga diberikan bank, atawa memburu rente.

Adanya deposito itu, dia mendesak lembaga penegak hukum mengusut praktek deposito, dan diproses sesuai hukum pihak penerima serta menggunakan bunga dari deposito anggaran itu.

***** Zainul, JDH, Pelbagai Sumber.