Pemkab Garut Terindikasi Sembunyikan Ketat Dokumen APBD

0
51 views

 

Garut News ( Kamis, 29/01 – 2015 ).

Jangan Hanya Jargon, Atawa Omong Kosong.(Foto Repro : John Doddy Hidayat)
Jangan Hanya Jargon, Atawa Omong Kosong.(Foto Repro : John Doddy Hidayat)

Meski pernah berpenghargaan Kabupaten Terbuka Informasi Publik, ternyata Pemkab Garut dinilai masih tertutup, terutama menyangkut informasi atawa dokumen APBD.
Sehingga kerap permintaan masyarakat atas dokumen merupakan informasi publik tersebut, berujung di sidang sengketa informasi KIP Jabar.

“Berdasar UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mestinya dokumen publik seperti APBD dibuka dan diberikan secara transparan oleh Pemkab Garut ke publik,” ungkap Kepala Divisi Korupsi Politik dan Monitoring Hukum Garut Governance Watch (G2W) Yuda Ferdinal, Kamis (29/01-2015).

Kata Yuda, hasil investigasi dilakukan G2W pada sejumlah SKPD, hingga kini masyarakat masih sulit mengakses dokumen publik dibutuhkan.

Semisal menyangkut Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD. Para pejabat masih beranggapan dokumen APBD merupakan rahasia negara, katanya.

Padahal, kata dia, DPA APBD merupakan dokumen publik dan seharusnya bisa diberikan dengan mudah ke publik sebagai langkah mendukung aksesiblitas dan tranparansi, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sehingga jika masyarakat masih sulit mengaksesnya, masyarakat tak mengetahui apa saja dilakukan pemerintah daerah.

Katanya. (Foto Repro : John Doddy Hidayat).
Katanya. (Foto Repro : John Doddy Hidayat).

“Kalaupun bisa akses, prosesnya panjang lantaran selalu berujung melalui proses sengketa informasi di Komisi Informasi. G2W juga saat ini kembali mengalami hal sama. Beberapa informasi dimohonkan sudah masuk dalam register di Komisi Informasi Jawa Barat,” tandasnya.

Dikemukakan, salah satu informasi dimohonkan G2W berupa informasi Dokumen Lelang Pasar Limbangan.

Dokumen tersebut berkaitan proses gugatan hukum di PTUN Bandung tentang pembangunan Pasar Limbangan kini memasuki tahap Kasasi.

Putusan Komisi Informasi Jawa Barat menyatakan dokumen dimohonkan G2W itu bersifat terbuka, meski di dalamnya terdapat informasi dikecualikan.

Hal itu karena berpotensi mengandung informasi bersifat rahasia menyangkut perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tak sehat.

Sebelumnya, pada 2013 lalu Pemkab Garut mendapat penghargaan terkait implementasi UU KIP. Penghargaan tersebut diberikan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada puncak peringatan Right To Know Day International di Bandung, 26 November 2013.

Pemkab Garut masuk posisi kelima dinilai membangun pelaksanaan, penerapan, pengamalan, dan penjabaran implementasi UU KIP, katanya.

********

Noel, Jdh.