Pemkab Garut Juga Ditengarai Miliki Mafia KTP/KK/AK

0
37 views

Garut News ( Jum’at, 29/05 – 2015 ).

Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).

Pemkab Garut, Jawa Barat, hingga kini juga ditengarai masih miliki atawa terdapat mafia proses pembuatan “Kartu Tanda Penduduk” (KTP), “Kartu Keluarga” (KK), serta “Akta Kelahiran” (AK).

Fenomena tersebut, terindikasi kuat masih banyaknya keluhan penduduk sejumlah daerah terkait dugaan pungutan biaya pembuatan KTP, KK maupun AK.

Padahal pembuatan ketiga identitas kependudukan itu, seharusnya gratis.

Namun kenyataannya, tak tanggung-tanggung. memproses pembuatan KTP Elektronik saja, para oknum mafia KTP berpraktik percalonan pembuatan KTP, KK, maupun AK dengan memintai bayaran warga mulai Rp70 ribu hingga Rp150 ribu per KTP.

Diduga oknum mafia identitas kependudukan ini, terdapat mulai pada lingkungan tingkat pemerintah kecamatan, hingga di lingkungan “Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil” (Disdukcapil) kabupaten setempat.

Lantaran praktik pungutan biaya pembuatan identitas kependudukan tersebut pun, disinyalir pula tak hanya terjadi di lingkungan sejumlah pemerintah kecamatan melainkan juga Disdukcapil.

Fraksi Partai Demokrat Restorasi DPRD Garut, sempat meradang dan mendesak Bupati Rudy Gunawan menertibkannya, sekaligus menindak oknum pegawainya terbukti terlibat praktik percalonan identitas kependudukan itu.

Bahkan terbaru, keluhan adanya pungutan pembuatan KTP Elektronik muncul dari sejumlah penduduk mengajukan pembuatan KTP Elektronik di wilayah Kecamatan Karangpawitan.

Dikenai pembayaran Rp70 ribu untuk pembuatan KTP Elektronik. Biaya sebesar itu disebut-sebut Rp50 ribu di antaranya disetorkan ke kantor Disdukcapil, dan Rp20 ribu untuk kantor kecamatan.

Camat Karangpawitan Sutiaman membantah adanya praktik pungutan pembuatan KTP Elektronik di lingkungannya.

“Wah tak ada itu! Tak ada pungutan! Siapa bilang?. Membuat KTP Elektronik tak dipungut biaya alias gratis,” katanya.

Ungkapan senada dikemukakan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Dahlan Saputra.

Kata dia, berdasar Undang Undang RI Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan Penerapan KTP berbasis “Nomor Induk Kependudukan” (NIK) secara Nasional ini, pengurusan dan penertiban dokumen kependudukannya tak dipungut biaya alias gratis.

“Itu artinya, membuat KTP Elektronik, KK, dan Akte Kelahiran gratis!,” katanya pula didampingi Kabid Pendaftaran dan Pendataan Penduduk Atang Saripudin, Jum’at (29/05-2015).

Tetapi Dahlan mengakui dirinya kerap menerima laporan keluhan masyarakat adanya pungutan biaya pembuatan KTP Elektronik, KK maupun AK belakangan ini.

“Saya juga pernah menerima SMS (layanan pesan singkat) menyebutkan ada pungutan pembuatan KTP elektronik mencapai Rp100 ribu (per orang),” kata dia.

Mencegah praktik percaloan atau pungutan pembuatan identitas kependudukan tersebut, pihaknya mengirimkan Surat Edaran ke masing-masing pemerintah kecamatan tentang tak diperbolehkannya ada pemungutan biaya pembuatan KTP Elektronik.

“Di sana kan jelas. Ada pengumumannya ditempel. Kalau membuat KTP Elektronik itu gratis. Juga KK atau Akte Kelahiran,” ungkap Dahlan.

Dia juga menduga pemungutan biaya pembuatan identitas kependudukan itu, sebab warga tak mengurus pembuatannya sendiri melainkan menguruskannya melalui jasa orang lain sebagai calo, bebernya antara lain menambahkan.

*********

Noel, Jdh.