Pemkab Garut Dinilai Masih Lakukan Pembangkangan Hukum

0
21 views

Fotografer : John  Doddy Hidayat.

Garut News ( Kamis, 06/08 – 2015 ).

Sebagian Pengunjukrasa Menunggu Konsistensi Pemkab Garut Terhadap Hukum, dan Perundang-Undangan.
Sebagian Pengunjukrasa Menunggu Konsistensi Pemkab Garut Terhadap Hukum, dan Perundang-Undangan.

Masyarakat pedagang tergabung “Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan” (P3L) Garut, Jawa Barat,  mendesak Bupati setempat Rudy Gunawan segera mematuhi putusan “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara” (PT TUN) Jakarta, sehubungan dibatalkannya perizinan pembangunan Pasar Limbangan atas nama PT Elva Primandiri.

bandung27Bahkan Rudy juga didesak agar segera mengambil alih revitalisasi Pasar Limbangan, sekaligus memutuskan kontrak dengan PT Elva Primandiri selaku pengembang dan pengelola pasar tersebut.

Demikian lantang mengemuka pada aksi unjukrasa massa P3L di halaman gedung DPRD Garut, Kamis (06/08-2015).

Ketiga tuntutan P3L itu, kembali mengemuka lantaran sikap Pemkab hingga kini terkesan mengabaikan (masih membangkang) terhadap putusan PT TUN. Padahal putusan itu dijatuhkan Majelis Hakim Tinggi pada 20 Mei 2015 lalu.

“Kami minta Bupati Garut segera mencabut kerja sama PT Elva Primandiri menyengsarakan ratusan warga pasar Limbangan. Selain itu segera mengambil alih pembangunan Pasar Limbangan selama dua tahun belum tuntas,” tandas Pendamping P3L Yudi Ferdinal.

Dia mengingatkan, semestinya Rudy memiliki keberanian segera menegaskan keputusan terhadap PT Elva Primandiri. Apalagi ini kemenangan kedua bagi pihak penggugat.

bandung28“PTUN Jakarta menjatuhkan putusannya berkekuatan hukum mengikat dan wajib hukumnya ditaati Bupati segera dilaksanakan. Kita ini hidup di negara hukum,” tegas Yudi juga Divisi Korupsi Politik Garut Governance Wacht (G2W).

Dikemukakan, amar putusan PT TUN antara lain membatalkan IMB atas nama PT Elva Primandiri, serta memerintahkan Kepala “Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu” (BPMPT) Kabupaten Garut mencabut IMB atas nama pihak pengelola PT Elva Primandiri.

Sebab, selama dua tahun ini warga berjualan di tempat sementara, kini terkatung-katung akibat belum selesainya pembangunan revitalisasi pasar.

“Jika tuntutan kami tak dipenuhi, kami P3L, G2W dan LBH Bandung melayangkan surat ke Pengadilan meminta segera melakukan eksekusi paksa terhadap PT Elva Primandiri,” ancamnya.

Menanggapi aksi unjuk rasa ini, anggota Komisi A DPRD Garut Yayat Hidayat menyatakan pihaknya mengundang kembali para pedagang Pasar Limbangan dalam pertemuan pekan depan dengan yang menghadirkan pihak Pemkab Garut, katanya.

*******

Noel, Jdh.