Pemkab Garut Belum Miliki Tim Akhli Cagar Budaya

0
132 views

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Senin, 11/01 – 2016 ).

Dipertahankan, Dijaga, dan Dipelihara.
Dipertahankan, Dijaga, dan Dipelihara.

Hingga kini Pemkab Garut masih kesulitan menyelenggarakan pendataan pelbagai objek sumber daya cagar budaya, atawa diduga cagar budaya di seluruh kabupaten setempat, guna melindungi dan melestarikannya.

Kabid Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Saeful Rahmat katakan, pihaknya sulit menginventarisasi lantaran belum terdapat tim ahli, juga terbatasnya anggaran. Padahal, pendataan cagar budaya tersebut dinilai mendesak.

Diakuinya, banyak sumber daya itu masih dimiliki dan dikuasai masyarakat, sehingga sangat rentan mengalami perubahan, serta kerusakan. Bahkan tak mustahil bisa hilang.

“Pemkab Garut belum bisa menetapkan cagar budaya sebab belum punya tim ahli. Tim inilah dapat menilai apakah sesuatu sumber daya itu dikategorikan cagar budaya atau bukan. Sejauh ini, Pemkab hanya sebatas melakukan penelusuran. Itu pun beranggaran terbatas. Memiliki tim ahli sendiri bukan hal mudah,” ungkap Saeful Rahmat akrap disapa Cecep ini, Ahad (10/01-2016).

Dikemukakan, berdasar data tersedia, tercatat sekitar 152 cagar budaya. Sebanyak 50 di antaranya terdapat di wilayah Kecamatan Balubur Limbangan, namun belum dilakukan penelitian.

Sebanyak 152 cagar budaya itu pun hanya sekitar 20% ditetapkan pemerintah pusat sebagai cagar budaya melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten pada Direktorat Jenderal Kebudayaan.

“Upaya perlindungan, belum lama ini Pemkab melakukan sertifikasi aset tanah pada lima situs cagar budaya makam keramat Syekh Sunan Rahmat Godog Suci di Kecamatan Karangpawitan, Sunan Cipancar Balubur Limbangan, makam Syekh Jafar Shidiq di Cibiuk, makam Dalem Papak Cinunuk Wanaraja, dan makam Hasan Arif Cimareme Banyuresmi. Itu pun hanya pada lingkup makam utamanya,” katanya.

Dikatakan, Pemkab juga kesulitan melakukan sertifikasi terhadap aset area tanah objek cagar budaya lantaran selain masih milik masyarakat, juga berkondisi banyak mengalami perubahan. Selain rumah penduduk, di sekitar lokasi pun bermunculan bangunan lain, seperti kios pedagang.

“Khusus pada situs makam keramat, salah satu keberatan muncul dari keturunan tokoh. Berkaitan bagaimana jika di antara keturunannya ada meninggal dunia dan ingin dimakamkan di area makam leluhurnya itu. Sedangkan jika semua area situs disertifikatkan menjadi aset pemerintah maka jangankan memakamkan seseorang, mengubah kondisi lingkungan pun mesti ada izin dulu dari pemerintah pusat,” imbuhnya

Sehingga, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat atawa pemilik asal objek cagar budaya, katanya pula.

********

(nz, jdh).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here