Pemiskinan

Bandung Mawardi, Pegiat sastra

Jakarta, Garut News ( Sabtu, 28/12 ).

Ilustrasi, Salah satu Wajah Kemiskinan di Garut. (Foto: John).
Ilustrasi, Salah satu Wajah Kemiskinan di Garut. (Foto: John).

Sekarang, sebagian publik rajin menggunakan kata miskin berkaitan dengan korupsi dan koruptor.

Mereka menuntut ada pemiskinan bagi koruptor, suatu hukuman berat yang diharapkan berefek jera.

Koruptor harus dimiskinkan karena ia berlimpah harta dari tindakan korupsi.

Miskin berkonteks korupsi, berbeda dengan pemaknaan miskin pada masa lalu. W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1952) mengartikan miskin adalah “tidak berharta benda” atau “serba kurang”.

Sutan Mohammad Zain dalam Kamus Moderen Bahasa Indonesia (1952) memberi pengertian agak berbeda.

Miskin berarti “tidak berharta, melarat, papa”.

Pengertian miskin dalam kamus berbeda dengan pengertian miskin berlatar revolusi atau kekuasaan.

Soekarno menghendaki ada kemakmuran dan kesejahteraan.

Kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik dilangsungkan agar tak ada orang miskin di Indonesia.

Angan itu diperjuangkan, meski tak membuahkan hasil.

Taufiq Ismail pernah mendokumentasikan situasi kemiskinan di Indonesia masa 1960-an melalui puisi berjudul Sjair Orang Lapar (1964).

Puisi itu mirip sindiran: miskin ada di kamus dan kemiskinan ada di pelbagai desa.

Kata miskin tak hilang dari kamus, kemiskinan belum bisa punah di Indonesia.

Soeharto berkuasa, menggerakkan Orde Baru.

Pembangunanisme menjadi mantra paling ambigu, berkeinginan mencipta kemakmuran tapi memiskinkan orang-orang berbeda ideologi.

Orang-orang tak beruntung menjadi korban pembangunan.

Kemakmuran itu imajinasi melangit yang tak tergapai.

Kemiskinan adalah lakon ironis, yang sulit terselamatkan oleh slogan dan pidato.

Situasi itu pernah mendapat kritik dari Satyagraha Hoerip, pengarang dan wartawan.

Kritik diajukan melalui penggunaan nama panggilan dia: Oyik. Nama itu mengandung arti: “orang yang ideologinya kemiskinan”.

Miskin sebagai kata dan “ideologi” pernah membuat penguasa jadi sewot.

Kasus heboh terjadi mengacu pada publikasimajalah Topik, 14 Februari 1984.

Departemen Penerangan menganggap editorial berjudul Mencari Golongan Miskin mengandung ajaran komunis.

Bukti kandungan paham komunis ada di alinea pendek: “Suatu kemustahilan, kondisi golongan miskin itu akan berubah tanpa suatu kekuasaan. Dan suatu kekuasaan tidak akan lahir tanpa direbut. Kursi kekuasaan hanya akan tercipta kalau dari golongan tertindas itu ada upaya untuk merebutnya.”

Pejabat di birokrasi Orde Baru menafsirkan bahwa ada gejala mengobarkan pertentangan kelas antara si miskin atau kelas tertindas menghadapi penguasa.

Ulasan tentang kemiskinan dan kaum miskin justru mendapat tuduhan melakukan sebaran ajaran komunis atau aliran ekstrem kiri (Tempo, 3 Maret 1984).

Kita ingat, Soeharto menghendaki pembangunan bisa mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Impian Soeharto menghapus kemiskinan juga memiliki jejak biografis.

Soeharto adalah anak desa, mengerti derita kaum miskin dan mengalami kemiskinan sejak kecil.

Soeharto sebagai penguasa berikhtiar menghilangkan kemiskinan, meski sulit menghentikan korupsi di jajaran birokrasi selama puluhan tahun.

Pejabat tentu takut miskin.

Tindakan korupsi dilakukan demi menghindari kemiskinan?

Sekarang, kata miskin moncer lagi.

Publik berimajinasi bahwa kemiskinan bisa mencipta “neraka dunia”, yang mampu mengajarkan keinsafan dan pertobatan para koruptor.

***** Kolom/artikel Tempo.co

Related posts