Pemimpin dan Bahasa Rakyat

Seno Gumira Ajidarma,
Wartawan

jakarta, garut News ( Senin, 10/02 – 2014 ).

Ilustrasi. memilih Tokoh Idola. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. memilih Tokoh Idola. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ketika melihat daftar calon presiden, yang meskipun belum resmi tapi popularitasnya sudah diteliti, terbentuk suatu klasifikasi dalam kepala saya, yakni (1) pemimpin elitis; (2) pemimpin merakyat; dan (3) pemimpin nanggung.

Seperti apakah pemimpin elitis itu?

Sebagai pribadi sudah jelas elegan: bukan sekadar bahasa Inggrisnya fasih dan bahasa Indonesianya tidak beraksen, busana formal maupun nonformalnya tidak pernah “salah”, dan pengorbanan dirinya untuk tetap tersenyum kepada orang yang paling menjengkelkan sangat mengharukan, tapi juga bahwa sikap yang diambilnya dalam menghadapi persoalan seolah-olah “otomatis demokratis”.

Sebagai nilai tambah, bisa disebutkan bahwa keluarganya pun elitis, yang sekali sebut semua orang sudah tahu, barangkali orang tua atau kakek-neneknya ngomong Belanda, dan wajar pula bisa memainkan repertoar musik klasik dengan salah satu instrumen.

Jika mau “merakyat”, doi mungkin bisa nge-blues.

Kenapa tidak? Mungkin memang tidak semua buku wajib dalam peradaban Barat (Shakespeare? Tolstoy?) telah dibacanya, tapi semua “buku global” mutakhir, dari Francis Fukuyama, Stephen Hawking, sampai Dan Brown, ada kemungkinan sudah-karena bisa disambar di bandara.

Dilengkapi pendidikan di luar negeri yang semestinyalah tamat, si doi adalah prototipe pemimpin ideal.

Namun kenapa popularitasnya kemper alias berlari paling belakang dalam balapan?

(Indonesia Indicator, April-Desember 2013).

Jawaban ditunda dengan memperhatikan para pemimpin yang tergolong merakyat.

Biasanya mereka bukan lulusan luar negeri, bahasa Inggris pas banderol, bahasa Indonesianya mencerminkan bahasa daerah yang dikuasainya, cara berbusana pokoknya ikut yang banyak, jauh lebih spontan ketimbang elegan, dan lebih mengikuti naluri beserta “nalar berdasarkan pengalaman” ketimbang mengacu prinsip-prinsip “demokrasi”.

Pemimpin seperti ini mengandalkan “musyawarah dan mufakat” ketimbang voting, dalam arti mencermati peranan sistem nilai tradisional dalam berorganisasi, tanpa harus berkonfrontasi dengan demokrasi itu sendiri.

Pemimpin merakyat tidak cuma satu jenisnya, ibarat gaya tari Jawa, sama-sama kesatria, ada yang alusan, ada yang gagahan.

Dalam wayang orang, wawansabda tokoh-tokoh alusan menunjukkan tingginya peradaban, tetapi jika dialog macet dan terjadi konflik, klimaks pertunjukan adalah gaya gagahan yang memperlihatkan pula kaki menendang.

Prosedur ini diikuti dengan setia oleh pemimpin merakyat, dan adegan menendang itu jarang diperlukan.

Jika ada pemimpin gagahan yang suka menendang sebagai pesaing, dalam situasi damai pemimpin alusan itulah yang lebih menenteramkan.

Sikap “pura-pura elegan”
justru selalu terdapat pada para pemimpin “nanggung”.

Benar berijazah, tapi intelektualitasnya pas-pasan; inteligensia mungkin tinggi, tapi tanpa keberanian moral untuk melakukan perubahan.

Pemimpin seperti ini memang “nanggung”, tidak elitis dan tidak merakyat.

Asalnya memang dari rakyat, tetapi doi punya ekspresi seperti mengingkarinya, selalu berusaha menunjukkan diri sebagai berkelas elite-yang hanya mampu dicapai (dengan membeli) simbol-simbolnya saja.

Betapa pun, dalam kekosongan “pasar pemimpin”, pemimpin nanggung ini bisa mengecoh, dan hanya kemunculan pemimpin merakyat akan menunjukkan belangnya.

Pemimpin elitis sebetulnya bisa sangat dipercaya integritas moralnya dan nyaris memiliki semua, kecuali satu hal, yakni bahasa rakyat-itulah kekurangannya yang vital sekaligus fatal dalam persaingan dengan pemimpin merakyat.

Bahasanya bahasa diskusi, kelas sosial yang tertunjukkan oleh cara berbahasanya terlalu berjarak dari orang kebanyakan, sehingga gagasan-gagasan barunya yang paling membumi pun tidak dapat ditangkap dengan baik.

Bersaing dengan pemimpin merakyat maupun pemimpin nanggung, pemimpin elitis tidak akan menang. Kenapa?

Pasar politik sama saja dengan pasar bisnis, para pemimpinnya dipasarkan, terutama melalui media, dan para konsumen menanggapi trik-trik pemasaran ini seperti menghadapi barang komoditas sehari-hari: bahwa para konsumen itu membeli berdasarkan politik identitasnya sendiri, yakni seberapa jauh para pemimpin yang dipasarkan itu dapat mengukuhkan keberadaan dirinya.

Maka para konsumen hanya akan memilih pemimpin yang bahasanya mewakili bahasa mereka, seorang pemimpin yang kepadanya mereka bisa melakukan identifikasi diri mereka.

Berlangsung konversi dari “konsumsi saya adalah saya” menjadi “pemimpin saya adalah saya”.

Adalah bahasa, bukan dalam pengertian linguistik, melainkan dalam segala penanda yang meruap daripadanya, terutama cara berpikirnya, yang pertama-tama akan dirujuk oleh rakyat, yang sedang memilih-milih pemimpin mana yang bisa menjadi representasi dirinya. *

*****

Kolom/artikel Tempo.co

Related posts

Leave a Comment