Pemilu Tak Selalu Berarti Sama Dengan Demokrasi: Studi Kenya

0
4 views
Suana pemilu di Kenya. (Foto: cnn.com).

Senin 24 Jun 2019 07:43 WIB
Red: Muhammad Subarkah

Suana Pemilu di Kenya.

“Barbara Yoxon melakukan penelitian pemilu dan demokrasi di Kenya”

Oleh: DR Maiyasak Johan, Advokad Senior dan Manta Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI

Barbara Yoxon, seorang Pengajar Politik di Universitas New York pada tanggal 30 November 2017, menulis sebuah artikel menarik tentang Pemilu dan demokrasi di bawah judul: “Why elections don’t always equal democracy: the case of Kenya”

Kenya seperti juga Indonesia sebelum era reformasi, adalah sebuah negara otoritarian dengan sistem satu partai. Partai yang berkuasa pada waktu itu adalah Partai Persatuan Nasional Kenya (KANU).

Sistem satu Partai di Kenya berlangsung sejak tahun 1982 hingga tahun 1991 – dimana dengan satu partai itu kekuasaan dimonopoli dan oposisi dilarang dan diharamkan.

Sejak tahun 1991 terjadi perubahan yang disebut sebagai transisi, Kenya berubah dari negara dengan sistem satu Partai menjadi negara multi partai. Perubahan itu tentu saja dianggap signifikan dan menjanjikan.

Partai KANU menghadapi tantangan rielnya yang pertama sejak kemerdekaan dalam pemilihan presiden di atas sistem multipartai yang diadakan pada tahun 1992.

Namun, ternyata partai KANU tidak kehilangan cengkeramannya pada kekuasaan sampai presiden Daniel Arap Moi kalah dari pemimpin oposisi Mwai Kibaki dalam pemilihan 2002.

Pemilihan presiden berikutnya pada tahun 2007 ditandai oleh kekerasan politik di mana lebih dari 1.500 orang terbunuh menyusul klaim bahwa dua kandidat utama telah memanipulasi hasilnya.

Terlepas dari sejarah ketidakstabilan politik ini, arah demokrasi baru negara itu tampaknya dikonfirmasikan ketika Mahkamah Agung Kenya membatalkan hasil pemilihan umum 8 Agustus 2017 yang lalu. Dalam keputusan bersejarah bagi Afrika, Mahkamah Agung memutuskan agar pemilihan presiden diulang.

Awalnya banyak yang memuji pengadilan karena menegakkan demokrasi. Namun berminggu-minggu kemudian pengadilan yang sama menguatkan kemenangan kedua Kenyatta. Seorang juru bicara koalisi oposisi berspekulasi bahwa anggota Mahkamah Agung diintimidasi.

Pergantian peristiwa yang mendukung Presiden Kenyatta tidak mengejutkan. Ini menunjukkan bahwa proses pemilihan Presiden yang bebas tidak pernah dimaksudkan untuk membantu negara itu mewujudkan demokratisasi secara sungguh-sungguh. Ini tercermin dari berbagai peristiwa di beberapa negara tetangganya yang tampaknya sedang dalam era transisi juga seperti Zimbabwe atau Senegal.

Terlebih lagi, proses membuka sistem politik bisa – dalam dan dari dirinya sendiri – tidak pernah diharapkan untuk mewujudkan demokrasi. Itu bisa lihat dalam kasus di Ukraina, di mana tak lama setelah jatuhnya Uni Soviet telah melakukan Pemilu, diperkirakan mulanya Pemilu itu akan menghasilkan proses demokratisasi yang mirip dengan Polandia pada tahun 1989. Tetapi demokrasi tidak pernah tiba di Ukraina. Alih-alih malah merosot lebih dalam ke otoritarianisme.

Dalam kasus Kenya, pemilihan umum telah digunakan untuk mendukung legitimasi rezim otokratis. Sementara Kenya mengadakan pemilihan umum yang bebas dan teratur, elit politik secara teratur mengintimidasi oposisi politik serta jurnalis dan peradilan. Ini secara efektif mampu mengacaukan hasil dari setiap pemilihan untuk kepentingan pemerintah yang berkuasa.

Demokrasi Lebih Dari Sekedar Pemilihan

Penelitian terbaru tentang negara-negara yang berada dalam proses transisi dengan melihat bagaimana mereka telah menyelenggarakan pemilihan umum multi-partai di tingkat nasional, namun melanggar standar minimum demokrasi, kata Barbara Yoxon.

Penelitian juga menunjukkan bahwa sejak akhir Perang Dingin, negara-negara seperti Kenya, Ukraina dan Zimbabwe telah berubah menjadi bentuk paling umum dari pemerintahan nondemokratis dengan sistem satu partai menuju pemerintahan negara demokratis dengan sistem multi-partai di dunia. Sebagai negara multi-partai, mereka menggabungkan unsur-unsur demokrasi dan otokrasi. Penguasa mereka telah belajar menggunakan pemilihan multipartai yang seakan-akan untuk kemajuan negara, pada hal hanya untuk kepentingan mereka.

Kisah Kenya adalah pengingat bahwa rezim otoriter – sekalipun mereka terlihat seperti berdemokrasi – tidak mungkin pergi dalam waktu dekat.

Definisi demokrasi beragam. Tetapi sebagian besar sarjana sepakat bahwa untuk menyelesaikan negara transisi mereka, termasuk Kenya, harus memenuhi sejumlah kriteria. Di antaranya termasuk pemilihan yang bebas, adil, dan kompetitif, hak pilih orang dewasa penuh, kebebasan pers, pidato dan asosiasi, dan eksekutif yang bebas dari pengaruh kekuasaan.

Mencoba Membuat Kriteria demokrasi.

Kenya memang mencoba untuk memenuhi kriteria, setidaknya ia berjuang untuk memenuhi dua kriteria demokrasi. Pertama melakukan pemilihan umum yang adil. Kenya telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak 1991 yang memungkinkan sejumlah partai politik ikut ambil bagian. Tetapi sayangnya pemilu yang berlangsung tidak menunjukkan sebagai pemilu yang adil.

Amnesty International dalam salah satu laporannya baru-baru ini mengecam Pemerintahan Kenya karena secara rutin menargetkan oposisi politik dalam upaya untuk mencegah mereka dari menantang pemerintah. Ini termasuk penangkapan sewenang-wenang dan bahkan pembunuhan oleh polisi dalam pemilihan umum 2017. Lapangan bermain yang tidak rata ini tentu saja dapat menghasilkan pemilihan yang adil.

Kriteria kedua yang gagal dilakukan Kenya adalah kebebasan pers, berbicara dan berserikat. Agar suatu negara menjadi demokratis, ia harus memungkinkan kebebasan politik dasar bagi warga dan lembaganya. Ini tidak terjadi di Kenya. Sebagai contoh, Federasi Wartawan Internasional baru-baru ini melaporkan bahwa wartawan secara rutin dilecehkan dan diintimidasi oleh polisi dan pendukung partai politik dalam pemilihan umum 2017.

Demikian pula, pengawal salah satu hakim ditembak satu hari sebelum keputusan pengadilan yang dijadwalkan pada mosi untuk menunda pemungutan suara ulang.

Sebagai akibat dari kekurangan yang serius ini, Kenya tidak dapat dipandang sebagai negara demokrasi. Sebab, bukan saja lapangan bermain tak pernah berlaku sama melainkan diwarnai dengan penyalahgunaan kekuasaan dari ekite dan birokrasi – sekalipun sudah ada perubahan konstitusi yang lebih menjanjikan untuk menjamin peradilan yang independen dan untuk membangun pemisahan kekuasaan di pemerintahan.

Berbagai masalah yang berkaitan dengan Pemilihan.

Berkaitan dengan Pemilihan Umum ini, ada beberapa contoh yang jelas dan berbeda serta berhasil melewati masa transisi, Polandia pada tahun 1989 dan Afrika Selatan pada tahun 1994. Di kedua negera itu pemilu membantu mereka sukses melakukan dan melewati transisi menuju negara demokrasi.

Sebaliknya di beberapa negara lainnya, pemilu bahkan yang didengung-dengungkan sebagai bebas, terbuka dan adil ternyata hanya jargon kosong saja. Dengan begitu sama artinya bahwa Pemilu tidak selalu berarti bahwa negara tersebut telah demokratis. Semua dilakukan oleh kalaborasi mereka untuk membantu politisi yang berkuasa agar tetap berkuasa seperti yang terjadi di Ukraina.

Elit yang berkuasa di Kenya juga telah belajar menggunakan pemilihan umum untuk keuntungannya. Alih-alih melemahkan cengkeraman elit pada kekuasaan, pemilu sebenarnya bisa membuat mereka lebih kuat. Mengingat situasi ini, dan peristiwa baru-baru ini, tidak jelas apakah Kenya akan pernah menyelesaikan transisi dari otoritarian ke demokrasi atau tidak.

Jakarta, 
24 Juni 2019

Foote Note: Sumber utama tulisan ini berikut judulnya adalah hasil penelitian Barbara Yoxon, Dosen/Pengajar Ilmu Politik Universitas New York, USA.

*******

Republika.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here