Garut News ( Jum’at, 11/07 – 2014 ).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kudu memastikan pemilihan presiden kini memasuki tahap penghitungan suara berakhir mulus.
Suhu politik memanas-dipicu klaim kemenangan pemilu berdasar hasil quick count sama-sama dilakukan kedua pasangan-tak terjadi apabila sejak awal pemerintah mampu menjadi wasit baik.
Langkah Presiden mengundang setiap pasangan calon ke kediamannya Cikeas, Bogor, cukup bagus.
Presiden Yudhoyono menyeru kedua kubu bertarung-pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla-agar menahan diri.
Cara ini setidaknya bisa meredam gesekan di kalangan para pendukung hingga penghitungan suara selesai.
Masalahnya, lebih dari sekadar urusan klaim kemenangan, kedua kubu saling mencurigai adanya kecurangan atawa praktek politik menghalalkan segala cara.
Pertarungan tak sehat terasa saat kampanye hingga menjelang hari pencoblosan.
Keadaan ini semakin buruk lantaran sikap Komisi Pemilihan Umum terkesan lunak.
Begitu pula Badan Pengawas Pemilu.
Tak ada tindakan tegas terhadap serangkaian pelanggaran terjadi selama kampanye.
Pemerintah pun terlihat setengah hati menindak pelanggaran berkaitan pemilu.
Contohnya kasus kampanye hitam menghantam pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dilakukan Obor Rakyat.
Terbitan berkedok produk jurnalistik ini berisi fitnah.
Polisi amat lamban mengusut kasus itu.
Setelah pengelolanya ditetapkan tersangka, terbitan ini masih saja beredar luas.
Ketidaksiapan pemerintah menggelar pemilihan di luar negeri juga memunculkan persoalan baru.
Ratusan buruh migran di Hong Kong, misalnya, tak bisa menggunakan hak pilih gara-gara tempat pemungutan suara ditutup sebelum semua calon pemilih mencoblos.
Alasan jam izin tempat itu habis terdengar masuk akal.
Tetapi orang juga bisa memersoalkan kenapa penyelenggara pemungutan suara tak menyediakan fasilitas dan petugas lebih banyak mengantisipasi lonjakan jumlah pemilih.
Kasus Hong Kong mencurigakan sebab sebagian besar warga negara tak bisa mencoblos itu merupakan pendukung pasangan Jokowi-Kalla.
Pemerintah bisa dituding tak hanya memihak salah satu pasangan, melainkan juga menghilangkan hak pilih rakyat.
Dikhawatirkan pola serupa terjadi di tempat lain.
Presiden Yudhoyono mesti memisahkan kedudukannya sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Sebagai ketua umum partai, boleh saja ia memihak salah satu pasangan calon.
Tetapi sikap ini, jika tak dilakukan secara hati-hati, mudah menimbulkan konflik kepentingan dengan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu.
Publik akan curiga apabila penegak hukum dan aparat pemerintah terkesan tak sigap mendukung pemilu bersih, adil, dan bebas kecurangan.
Presiden semestinya menjaga seluruh tahapan pemilu berlangsung jujur, dan adil agar proses suksesi kekuasaan juga berjalan mulus.
*******
Opini/Tempo.co
