Pembuatan Tanggul Banjir Cimanuk Garut Tergantung Pembebasan Tanah

0
32 views
Pemukiman Penduduk Sepanjang Lintasan Bantaran DAS Cimanuk Garut, Menuntut Pembebasan Tanah.

Garut News ( Selasa, 14/11 – 2017 ).

Pemukiman Penduduk Sepanjang Lintasan Bantaran DAS Cimanuk Garut, Menuntut Pembebasan Tanah.

********* ‘Kelanjutan Paket 2 pembuatan, peningkatan tanggul banjir, dan pelindung tebing Sungai Cimanuk Garut, Jawa Barat, diagendakan dibangun pada 2018 mendatang. Namun realisasinya tergantung Pemkab setempat memproses tuntasnya pembebasan tanah pada lintasan bantaran “Daerah Aliran Sungai” (DAS) tersebut.

Lantaran kini terdapat sedikitnya dua lokasi pemukiman penduduk, serta satu lokasi di belakang RSU dr Slamet, yang mendesak segera dibebaskan dari status kepemilikan tanah. Sehingga jika Pemkab tak bisa tuntas membebaskan tanah, dipastikan rencana kelanjutan paket 2 ini, bakal dibatalkan “Balai Besar Wilayah Sungai” (BBWS) Cimanuk Cisanggarung.

Lokasi Belakang RSU dr Slamet Hingga Belakang Asrama Akper.

********** Demikian dikemukakan beberapa sumber resmi yang enggan namanya ditulis kepada Garut News di lapangan, Selasa (14/11-2017), juga mengemukakan sedikitnya tiga lokasi yang mutlak harus dibebaskan dari kepemilikan tanah masing-masing di wilayah kaum Lebak, tanah harus dibebaskan sepanjang sekitar 200 meter dengan lebar enam meter.

Kemudian pada wilayah Kelurahan Sukajaya juga sepanjang sekitar 200 meter dengan lebar enam meter, serta lokasi yang terletak di belakang RSU dr Slamet hingga belakang Asrama Akper sepanjang 250 meter dengan lebar enam meter.

Sedangkan rencana kelanjutan paket 2 pada 2018 mendatang itu, diperkirakan pula sepanjang 1.500 meter berketinggian enam meter, yang bakal menelan dana APBN bernilai sama dengan paket 2 pada 2017 ini.

“Gagal Dibangun”

Lokasi di Kelurahan Sukajaya.

********** Sebelumnya dilaporkan, pelebaran maupun “sodetan” bantaran sungai tersebut pada 2017  terpaksa dibatalkan lantaran terganjal harus dilakukan pembebasan tanah senilai Rp15 juta kepada masyarakat pemiliknya.

Padahal rencana dilakukan sodetan tersebut, sangat bermanfaat mengurangi intensitas kecepatan luapan sungai pada lintasan berbelok, apabila mendadak-sontak terjadi banjir kiriman dari arah hulu.

Padahal sama sekali tak ada alokasi sumber dana untuk pembebasan tanah pada lintasan bantaran “Daerah Aliran Sungai” (DAS) tersebut, sehingga sempat menyelenggarakan ragam pendekatan humanis kepada pemilik tanah yang hanya mengantongi “Akta Jual Beli” (AJB) itu.

Namun pemiliknya tetap bersikeras meminta ganti rugi Rp15 juta, atau sama sekali menolak mendapatkan uang “kadeudeuh” maupun dana stimulan bernilai sekedarnya.

Sehingga terpaksa kegiatan sodetan ini dibatalkan, meski kini masih gencar dilaksanakan pembangunan  ‘pembuatan, peningkatan tanggul banjir dan pelindung tebing sungai’ Paket 2, sepanjang 1,5 km berketinggian enam meter dari pondasi, bernilai kontrak Rp19.875.289.000,00 dilaksanakan PT. Serena Abadi sejak 3 Maret 2017.

Dengan waktu pelaksanaan selama 300 hari kalender, yang hingga Akhir Oktober 2017 mencapai lebih 90 persen selesai.

Sedangkan kendala harus membebaskan tanah sepanjang 200 meter berlebar delapan meter tersebut, berlokasi sekitar wilayah Muara Sanding Garut.

Kewajiban memproses pembebasan tanah itu pun, lantaran diakui sebagai tanah milik tiga warga setempat. Padahal sangat diperlukan untuk memerlebar badan sungai, yang mengalami penyempitan.

Dipastikan jika tak dilakukan pelebaran bisa menimbulkan luapan air, yang dapat menyebabkan banjir atau membahayakan.

Karena itu, alokasi dana pembangunan sodetan sekitar Rp70 juta, juga terpaksa bakal dikembalikan kepada negara, kendati mengenai penertiban kepemilikan tanah pada lintasan bantaran DAS Cimanuk, termasuk masih saratnya pemukiman penduduk, sebenarnya merupakan kewenangan Pemkab setempat untuk melaksanakannya.

*********

Esay/Fotografer : John Doddy Hidayat.