Pemberantasan Korupsi Seolah-olah

Sabam Leo Batubara, wartawan senior

Jakarta, Garut News ( Kamis, 06/03 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).

Menarik untuk membandingkan kebijakan pemberantasan korupsi dulu dengan sekarang.

Persamaannya, baik pada era rezim Orde Baru maupun rezim Reformasi, pemerintah terkesan menganut kebijakan pemberantasan korupsi seolah-olah.

Perbedaannya, hasil kerja pemberantasan korupsi kedua rezim sangat berbeda.

Rezim Orde Baru mengawali perang terhadap korupsi dengan membentuk Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keppres Nomor 228/1967 (2/12/1967).

Kemudian, berdasarkan Keppres Nomor 1970 (31/1/1970), dibentuk Komisi Empat.

Pada 1970 menyusul pula Komite Anti Korupsi (KAK).

Sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 1977, dibentuk Operasi Penertiban (Opstib).

Lima tahun kemudian (1982) muncul Tim Pemberantasan Korupsi (TPK).

Pembentukan lembaga itu diawali dengan janji pemerintah memerangi korupsi, tapi diakhiri dengan kekecewaan rakyat banyak.

Komisi itu nyaris tidak menghasilkan apa-apa, dan hanya sekadar komisi pemberantasan korupsi seolah-olah.

MPR pun menerbitkan TAP Nomor XI/1998 berisi perintah upaya pemberantasan KKN terhadap mantan presiden Soeharto, keluarga, dan kroni-kroninya.

Berbeda dengan hasil kerja pemberantasan korupsi pada era Orde Baru, yang nyaris tidak ada, hasil pemberantasan korupsi di era Reformasi cukup signifikan dan menggentarkan dunia perkorupsian.

Perbedaan sangat mencolok dilatarbelakangi oleh landasan pendirian komisi pemberantasan korupsi di era Orde Baru yang hanya berlandaskan keputusan presiden.

Pejabatnya ditunjuk oleh pemerintah.

Orientasinya menyesuaikan diri dengan kebijakan penguasa rezim.

Komisi itu hanya komisi pemberantasan korupsi seolah-olah.

Sedangkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlandaskan UU Nomor 30/2002.

Lima komisionernya adalah orang-orang independen dan berintegritas.

Meskipun pemberantasan korupsi pada era Reformasi cukup berhasil, fakta-fakta berikut menunjukkan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan korupsi terkesan tidak sepenuh hati.

Pertama, penguasa rezim menolak memperkuat KPK.

Menyikapi kritik publik, soal KPK kurang berani, kurang mampu, dan lamban, KPK menjawab, “KPK bertindak sangat hati-hati dan fakta-faktanya harus mantap.”

Untuk memenuhi harapan publik agar KPK lebih efektif, pimpinan KPK, Taufiequrrachman Ruki dan Erry Hardjapamekas (2003-2007), menyusun draf RUU Pemberantasan Korupsi dengan Pembuktian Terbalik.

Ketentuannya, antara lain, pejabat yang tidak dapat membuktikan asal-usul kekayaannya berasal dari sumber legal dapat dituduh telah melakukan tindak korupsi.

RUU itu dikirim ke presiden agar menerbitkannya menjadi perpres.

Karena tidak ada respons, KPK mengirimkannya ke semua fraksi di DPR untuk membahas dan mengundangkannya.

Tidak ada satu partai politik pun yang mendukungnya.

Justru DPR menunjukkan ketidaksenangannya kepada KPK.

Tidak ada satu pun dari lima komisioner itu yang diluluskan DPR untuk masuk ke KPK masa bakti 2007-2011.

Kedua, pemerintah dan DPR ingin melemahkan KPK.

Kendati pun pemerintah dan DPR menolak memperkuat KPK, dalam keterbatasannya KPK berhasil memerangi korupsi hingga menggentarkan kubu koruptor.

Pengurus Partai Demokrat Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan Hartati Murdaya dipidana penjara.

Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum menjadi tersangka korupsi proyek Hambalang.

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq diganjar 16 tahun penjara dalam kaitan dengan proyek impor daging sapi.

Ketua MK Akil Mochtar-mantan anggota DPR dari Golkar-didakwa menerima suap hingga Rp 57,78 miliar terkait dengan pengurusan belasan sengketa pilkada di MK.

Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten/anggota DPP Golkar, ditangkap KPK.

Paradoksnya, kekuatan KPK terancam oleh RUU KUHP dan RUU KUHAP yang disampaikan oleh pemerintah ke DPR.

Anggota Watimpres, Albert Hasibuan, mengindikasikan 12 pasal yang dapat melemahkan KPK, antara lain penyitaan dan penyadapan harus melalui izin hakim pemeriksa, tidak ada perpanjangan masa penahanan.

Pimpinan KPK telah mengajukan protes lewat surat ke Presiden dan DPR.

Menurut Ketua KPK Abraham Samad, isi dua RUU itu menjadi ancaman serius bagi lembaganya.

Kekuatan KPK dalam menangani perkara korupsi adalah menyadap kegiatan yang diduga korupsi.

Memperlemah kewenangan itu sama saja dengan mengebiri kekuatan KPK.

Menurut Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin (20/2/2014), pemerintah tidak akan menarik dua RUU tersebut.

Ketua DPR Marzuki Alie bahkan menegaskan pembahasan harus diteruskan.

Dari sikap seluruh fraksi di DPR yang tertuang dalam Daftar Isian Masalah revisi KUHP, terpantau DPR menyokong pelemahan KPK.

Dari uraian di atas tersimpul, jika pemerintah dan DPR masih juga ngotot membahas dan mengundangkan dua RUU tersebut dengan memuat pasal-pasal yang memperlemah KPK, sulit untuk dibantah bahwa kebijakan pemerintah dan DPR pada era Reformasi ini bukan hanya telah menolak memperkuat KPK, tapi justru berintensi memperlemah KPK.

*****

Kolom/Tempo.co

Related posts