Pemberantasan Korupsi di Cina

by

Michael J. Boskin, Guru Besar Ekonomi pada Stanford University, Senior Fellow pada Hoover Institution

Jakarta, Garut News ( Senin, 30/09 ).

Ilustrasi Hukuman Mati Koruptor di Cina. (Ist).
Ilustrasi Hukuman Mati Koruptor di Cina. (Ist).

Hong Kong berhasil mengurangi angka kasus korupsi serta me­ningkatkan administrasi dengan amnesti, kenaikan gaji, dan keharusan melaporkan kekayaan bagi para pejabat.

Diadilinya Bo Xilai baru-baru ini mengungkapkan tantangan paling besar yang dihadapi Cina masa kini: korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh sementara pejabat partai dan pemerintah.

Sampai kejatuhannya, Bo, mantan anggota Politbiro dan ketua partai di Chongqing-sebuah megacity berpenduduk 30 juta orang-merupakan calon kuat dalam Komite Tetap Politbiro beranggotakan tujuh orang dalam partai komunis Cina.

Peradilan Bo terjadi pada momen yang kritis di Cina.

Setiap tahun jutaan warga pedesaan di Cina membanjir ke kota-kota di negeri itu untuk mencari pekerjaan.

Tapi pertumbuhan Cina yang berbasis ekspor-yang sebelumnya menutupi ongkos makroekonomi yang harus dibayar akibat korupsi dan ekses intervensi negara-sekarang mengalami perlambatan.

Cina memasuki era pertumbuhan yang lebih lambat di tengah meningkatnya persaingan dari negara-negara biaya buruh murah lainnya.

Akibat perlambatan ini bakal menjadi lebih tampak-dan makin destruktif.

Cina yang berhasil secara ekonomi kemungkinan besar bakal lebih stabil, dan geopolitis lebih konstruktif.

Tapi Cina yang dilanda masalah ekonomi yang serius dan sebagai negara dengan ekonomi berkembang pertama yang menjadi kekuatan global bahkan bisa menjadi sumber risiko yang sistemik.

Industri perakitan Cina merupakan bagian integral dari mata rantai suplai global bagi banyak produk.

Lagi pula, Cina merupakan pemegang terbesar obligasi pemerintah AS (di samping bank sentral Amerika sendiri), punya simpanan euro yang berarti-mungkin akan segera menjadi mitra dagang terbesar Amerika-serta menonjol dalam perdagangan dengan banyak negara Eropa dan Asia.

Penelitian mengungkapkan bahwa penegakan dengan tegas hak kepemilikan serta rezim pajak dan regulasi yang stabil, terprediksi tidak menyita secara esensial bagi kemakmuran ekonomi jangka panjang.

Kunci reformasi Cina, dan apa yang paling diinginkan rakyat Cina, adalah seperti dikatakan John Adam, “Pemerintah berbasis hukum, bukan manusia, administrasi hukum yang adil, bukan layanan khusus bagi segelintir orang yang punya koneksi.”

Sesungguhnya Menteri Keuangan Lou Jiwei menggemakan pikiran Adams (dan Adam Smith) ketika memproklamasikan, “… sumber daya harus dialokasikan oleh harga dan pasar, bukan oleh pejabat pemerintah.”

Presiden Xi Jinping telah mengatakan pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama, dan bahwa kecuali ia menjangkau baik “macan” (orang-orang di atas) maupun “lalat” (pejabat-pejabat tingkat bawah), mungkin tidak akan ada lagi transisi kepemimpinan yang tertib semacam yang membawanya ke puncak pimpinan awal tahun ini.

Sesungguhnya mengurangi korupsi penting jika Cina hendak termasuk dalam daftar kecil ekonomi-ekonomi berkembang-Jepang, Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan-yang telah berhasil melepaskan diri dari perangkap negara-negara berpenghasilan menengah yang membelenggu sebagian besar negara-negara berkembang dan membuat mereka tidak mampu mencapai status ekonomi maju.

Lebih dari sekadar ketidakpantasan dan ketidakkonsistenan dalam perilaku banyak pejabat, inilah apa yang sebenarnya menjadi taruhan dalam gerakan antikorupsi Xi.

Masa depan kemakmuran Cina memerlukan langkah yang merestriksi wewenang administratif yang memberi kebebasan kepada para pejabat untuk memutuskan sesuatu atas kebijakannya sendiri, mengurangi kekuasaan dan subsidi kepada badan usaha milik negara, serta memperkuat peran hukum dengan mengembangkan lembaga-lembaga kehakiman yang independen.

Tapi reformasi ini memerlukan perubahan dalam budaya dan insentif.

Beberapa pejabat memanfaatkan kebebasan mengambil keputusan atas kebijaksanaannya ini dalam memberikan lisensi, izin, serta kontrak dengan imbalan dan bayaran sampingan harta yang dikumpulkan istri Bo (menggantungkan kepercayaan pada orang-orang tertentu, terutama kerabat, merupakan taktik yang umum digunakan pejabat-pejabat yang korup di mana-mana) untuk menunjukkan peluang yang terbuka buat orang-orang yang punya koneksi mencapai tujuannya.

Banyak rakyat Cina, yang menganggap semua ini sudah biasa, berbuat serupa.

Yang jelas, korupsi dalam beberapa hal ada di mana-mana, tapi ia lebih marak di negara-negara berkembang daripada di negara-negara maju, dan di negara kaya sumber alam dan atau yang ekonominya diatur pusat daripada di negara-negara demokrasi kapitalis.

Waktu dan sumber daya yang dicurahkan individu dan perusahan untuk mencari kemudahan dari pemerintah lebih bermanfaat bila dicurahkan pada produksi barang dan jasa.

Beberapa ide antikorupsi pernah berhasil dilaksanakan dalam sejarah Cina, dari zaman Dinasti Ming sampai Hong Kong modern.

Di bawah Dinasti Ming, para pejabat kaisar datang dari provinsi lainnya dan sering dirotasi.

Untuk melindungi bank sentral Cina dari tekanan politik setempat, Perdana Menteri Zhu Rongji yang reformis, atas saran saya dan pihak-pihak lainnya, pada 1990-an, mereorganisasi Bank Rakyat Cina untuk mengikuti pola serupa, seperti yang dilakukan bank-bank daerah di bawah naungan bank sentral Amerika.

Di Hong Kong, korupsi begitu marak pada akhir 1970-an-jika rumah Anda terbakar, petugas pemadam kebakaran akan meminta pembayaran sebelum menyemprotkan airnya!-sehingga dibentuk suatu komisi untuk menyelidiki dan menindak, baik korupsi publik maupun korupsi swasta.

Hong Kong berhasil mengurangi angka kasus korupsi serta meningkatkan administrasi dengan amnesti, kenaikan gaji, dan keharusan melaporkan kekayaan bagi para pejabat.

Para pemimpin Cina saat ini harus belajar dari pengalaman tersebut.

Bakal memakan waktu lama untuk membentuk suatu lembaga kehakiman yang benar-benar independen, tapi beberapa hakim bisa ditunjuk dan digaji oleh-dan melapor kepada-pemerintah pusat, bukan oleh dan kepada pejabat-pejabat setempat.

Dan, seperti pada zaman Dinasti Ming, hakim dan pejabat-pejabat lainnya bisa dirotasi setiap beberapa tahun.

Begitu juga, seperti di Hong Kong, amnesti bisa diberikan dengan syarat dilaporkannya kekayaan dan dikenakannya denda bagi “kekayaan yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya”.

Pada titik ini, gaji hakim dan pejabat pemerintah bisa dinaikkan sampai tingkat bersaing yang akan melemahkan insentif untuk terus berbuat korup-terutama jika para pejabat diharuskan secara reguler menyampaikan laporan harta kekayaannya dan didenda karena menyembunyikan informasi.

***** Tempo.co