Pembatasan Bahan Bakar untuk Mobil Murah

Garut News ( Kamis, 17/04 – 2014 ).

Ilustrasi. Di Garut, Jawa Barat, Ada SPBU - Pertamini. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Di Garut, Jawa Barat, Ada SPBU – Pertamini. (Foto : John Doddy Hidayat).

Komitmen pemerintah ingin membatasi konsumsi bahan bakar minyak mobil murah layak diragukan.

Berkali-kali pemerintah merugikan negeri sendiri, ketika mengambil kebijakan pembatasan energi.

Rendahnya capaian pemasangan “radio frequency identification” (RFID) di Jakarta, salah satu contohnya.

Program itu menelan biaya sangat mahal, tak sebanding manfaatnya.

Kontroversi paling anyar, rencana pembatasan penggunaan BBM mobil murah, atawa low cost green car, melalui pengubahan ukuran mulut slang (nozzle) di stasiun pengisian bahan bakar.

Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mendesak PT Pertamina segera mengubah ukuran nozzle agar mobil murah tak bisa membeli BBM bersubsidi.

Pada saat bersamaan, Hidayat juga meminta produsen mengubah ukuran lubang tangki BBM.

Hidayat mengaku bertemu petinggi PT Astra International, notabene menguasai 53 persen pangsa pasar mobil murah di Indonesia.

Tetapi imbauan itu bak berbicara dengan tembok.

Menteri mengimbau, produsen mobil tetap berlalu.

Menteri Perindustrian kebakaran jenggot setelah penjualan mobil seharga Rp100-an juta ini meledak.

“Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia” (Gaikindo) memprediksi penjualan mobil tipe ini sepanjang 2014 mencapai 120 ribu unit.

Bisa dipastikan konsumsi BBM bersubsidi pun membengkak.

Inilah membuat Menteri Keuangan Chatib Basri cemas.

Pemerintah bisa menombok dua kali.

Mobil ini tak bayar pajak barang mewah, juga membikin jebol kuota anggaran subsidi BBM.

Maka, Maret lalu, Menteri Keuangan mengirim surat kepada Menteri Perindustrian, menagih janji, mobil bermesin 980 sampai 1.200 cc itu tak memakai BBM bersubsidi.

Sejak awal, kebijakan pemerintah membolehkan mobil murah lewat Peraturan Pemerintah Nomor 41/2013 penuh dengan asumsi keliru.

Misalnya, janji mobil murah tak membuat macet perkotaan lantaran ditujukan angkutan pedesaan.

Ada lagi janji mobil murah tak bakal pakai BBM bersubsidi.

Namun Kementerian Perindustrian tak membuat secuil pun sistem membatasi mobil itu “minum” BBM bersubsidi.

Rencana Hidayat membatasi konsumsi BBM bersubsidi dengan nozzle sangat terlambat, dan tak tepat sasaran.

Rencana itu. hanya mengulang kebodohan pemasangan RFID sampai sekarang tak jelas juntrungan, dan manfaatnya.

Padahal pemerintah diperkirakan mengeluarkan biaya pemasangan sekitar Rp864 miliar per tahun.

Berapa lagi biaya kudu dikeluarkan mengubah puluhan ribu mulut slang pompa bensin di seantero Indonesia?

Produsen mobil pun ada kemungkinan bakal melengos lantaran mengubah ukuran mulut tangki itu bisa memicu biaya investasi baru.

Menekan konsumsi bahan bakar bersubsidi, tak ada jalan selain menaikkan harga BBM bersubsidi.

Harga bahan bakar lebih mahal mengurangi konsumsi atawa membuat pengguna beralih ke transportasi publik.

Imbauan saja tak bakal mempan.

Opini/ Tempo.co

Related posts