Pembahasan RAPBD Garut 2015 Mengesankan Berakhir “Memble”

0
54 views

Garut News ( Ahad, 30/11 – 2014 ).

Rapat Paripurna DPRD, Jum'at (28/11-2014) malam.
Rapat Paripurna DPRD, Jum’at (28/11-2014) malam. (Foto : John Doddy Hidayat).

Proses pembahasan RAPBD Garut 2015 meski sempat diwarnai beragam kritik bahkan kecaman, tetapi “mengesankan” berakhir ” memble”.

Lantaran DPRD setempat juga terkesan bebal terhadap pelbagai kritikan atawa tuntutan masyarakat agar mengkritisi struktur RAPBD dinilai amburadul, malahan pula tak berpihak pada rakyat itu.

Ini terindikasi kuat pada sikap kritis fraksi-fraksi semula terlihat pada Rapat Paripurna DPRD tentang Kata Akhir Fraksi tentang RAPBD 2015, Jum’at (28/11-2014) malam lalu.

Bukannya dikembalikan ke eksekutif agar ditinjau ulang, malahan seluruh fraksi justru menyetujui RAPBD segera ditetapkan menjadi APBD 2015 untuk diajukan ke Gubernur Jabar guna disahkan.

Jum'at 928/11-2014) malam. (Foto: John Doddy Hidayat).
Jum’at 928/11-2014) malam. (Foto: John Doddy Hidayat).

Demikian pula terhadap empat Raperda tentang penyertaan modal dasar dari bagi BUMD disetujui ditetapkan menjadi Perda.

Kendati sejumlah fraksi masih memberikan beberapa catatan strategisnya. Di antaranya kekecewaan mereka tak disiplinnya pemerintah menyusun prioritas belanja, dan tak memertimbangkan ketat dokumen KUA-PPAS sebagai acuan penyusunan APBD.

Fraksi PDIP dan PPP bahkan sempat mengajukan agar pengesahan APBD menunggu disahkannya APBD Jawa Barat 2015 supaya seluruh anggaran terserap.

Bahkan pula cukup mengagetkan justru mungemukanya usulan nyaris seluruh fraksi agar DPRD membentuk pansus tentang RSUD dr Slamet Garut sebagai upaya menyelesaikan kekisruhan manajemen pengelolaan rumah sakit tersebut.

Dalam pada itu, pada rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Garut Yogi Yuda Wibawa, beberapa anggota dewan merupakan pimpinan sejumlah alat kelengkapan DPRD tampak langsung keluar begitu kata akhir fraksi disampaikan.

Sedangkan sejumlah anggota dewan menyatakan kecewa, sebab yang muncul dalam kata akhir fraksi tak pernah muncul pada rapat fraksi.

Draf kata akhir fraksi mereka siapkan sebelumnya pun, malahan justru berlainan dengan di rapat paripurna.

“Saya tak mengerti, kok kata akhir fraksi jadinya seperti itu. Padahal saya sendiri disuruh menyusun sampai begadang. Kok malah pansus RSUD yang muncul. Padahal kita juga memang setuju ada pembenahan RSUD, tetapi tak mesti membentuk pansus seperti itu,” kata anggota fraksi PPP juga Ketua Komisi D Asep De Maman.

Keheranan senada dikemukakan anggota Fraksi PKB juga Ketua Komisi A, Alit Suherman, dan anggota Fraksi Demokrat-Restorasi yang juga Ketua Badan Legislasi Daerah Endang Kahfi.

*******

Noel, Jdh.