Pelantikan Kepsek Dinilai Ironis Lantaran Sarat “Kejanggalan”

0
33 views

Garut News ( Selasa, 04/08 – 2015 ).

Komplek Gedung PKL Garut Berdampingan Dengan Sekolah. (Foto: John Doddy Hidayat).
Komplek Gedung PKL Garut Berdampingan Dengan Sekolah. (Foto: John Doddy Hidayat).

Ironis atawa kejanggalan pelantikan “kepala sekolah” (kepsek) tingkat SD dan SMP masih terus berlanjut seusai pelantikan 1.020 kepsek SD dan SMP pada 29 Juli lalu.

Sehingga banyak Kepala SD dan SMP mengadu pada DPRD Kabupaten Garut sebab merasa diperlakukan diskriminatif. Tak ada undangan ataupun pemberitahuan apapun dari pihak panitia terkait penggantian jabatan mereka oleh pejabat baru.

Berakibat tak sedikit terjadi satu sekolah dijabat dua kepsek, yang lama dan baru.

“Dulu saya dilantik resmi. Tetapi kemarin, tahu-tahu datang seorang guru ke sekolah saya dan mengaku dilantik menggantikan saya sebagai kepala sekolah. Padahal saya sendiri tak diberitahu apa-apa soal itu sebelumnya,” ungkap salah seorang kepala SDN dari Kecamatan Cikajang ketika beraudensi dengan Komisi D DPRD setempat, Senin (03/08-2015).

Pengakuan sama juga dikemukakan salah seorang kepala SMP di Kecamatan Banyuresmi, Ismoyo. Dia katakan, pada Sabtu (01/08-2015), kedatangan seorang pria mengaku dilantik sebagai kepala sekolah di SMP tersebut.

Meski kaget karena tak ada pemberitahuan pihak panitia maupun Disdik, Ismoyo tak bisa menolak pria datang membawa “Surat Keputusan” (SK) pengangkatan kepsek-nya itu.

Hanya, kata Ismoyo, ketika itu dirinya memersilakan kepsek baru tersebut berbagi tempat duduk dalam satu meja dengannya.
 
“Silakan, kita kelola saja berdua sekolah ini. Saya (kelas) di bawah, dan Anda di atas. Pegawai pabrik saja kalau diberhentikan ada pemberitahuan kok,” ujar Ismoyo kesal.

Kasus serupa diduga terjadi pada lebih 200 SDN dan 17 SMPN di Garut. Atas terjadinya kasus ini, koordinator Dadang Arifin mendesak Bupati Rudy Gunawan mencabut SK pengangkatan, dan pemberhentian 1.020 kepsek itu, karena dinilai sarat kejanggalan dan pelanggaran peraturan.

Dadang juga mendesak segera diterbitkan Peraturan Bupati menyangkut petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Perda Nomor 11/2010 tentang Pendidikan.

**********

Noel, Jdh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here