Pelanggaran Konstitusi Kita

by

Sabam Leo Batubara, Wartawan Senior

Jakarta, Garut News ( Jum’at, 18/10 ).

Ilustrasi, Sabam Leo Batubara. (Ist).
Ilustrasi, Sabam Leo Batubara. (Ist).

Tidak diketahui kenapa empat presiden di era reformasi gagal menindaklanjuti perintah MPR 1998 itu.

Negara Indonesia diselenggarakan dalam paradoks.

Mengapa?

Selama ini terjadi kontradiksi antara amanat konstitusi dan apa yang dilaksanakan.

Pasal 1 dan 27 UUD 1945, misalnya, mengamanatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan negara diselenggarakan bersendikan hukum.

Tapi, dalam praktek di era Orde Lama dan Orde Baru, kedaulatan berada di tangan penguasa rezim.

Bahkan, di era reformasi ini, kedaulatan terkesan berada di tangan parpol lewat orang-orangnya yang ditempatkan di DPR.

Pada era rezim Orde Lama dan Orde Baru, penyelenggaraan negara juga tidak bersendikan hukum, melainkan bersendikan kekuasaan.

Bahkan pada era reformasi ini, penyelenggaraan negara terkesan bukan hanya bersendikan kekuasaan politik, tapi juga bersendikan kekuasaan uang.

Paradoksnya, amanat konstitusi berjalan seiring dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Pada era Orde Lama, berlaku demokrasi terpimpin.

Di era Orde Baru, demokrasi Pancasila.

Labelnya demokrasi, kontennya tirani.

Pasal 28 UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berekspresi hanya berlaku bagi pendukung rezim.

Pada era Orde Lama, penguasa meniadakan pemilu.

Soekarno ditetapkan menjadi Presiden RI seumur hidup oleh MPRS, yang anggota-anggotanya dipilih oleh Sukarno sendiri.

Pada era Orde Baru, digelar enam kali pemilu yang tidak jujur dan adil.

Golkar sudah didesain harus selalu menang.

Orang-orangnya di MPR menetapkan Soeharto menjadi presiden sebanyak tujuh periode.

Pada era Orde Lama, karena berada di posisi tunduk kepada kehendak presiden, Mahkamah Agung (MA) tidak pernah mengeluarkan pendapat bahwa konstitusi telah tidak dipatuhi.

Gambaran yang sama terjadi di era Orde Baru.

Misalnya, dalam contoh Undang-Undang Nomor 11/1966 tentang Pokok Pers yang melarang pembredelan pers.

Tapi Menteri Penerangan pada 1984 menerbitkan peraturan menteri (permen) yang dapat membatalkan izin penerbitan pers.

Mempedomani permen itu, Menpen membatalkan izin penerbitan Skh. Prioritas dan majalah Tempo.

Masing-masing pemimpin umum media itu mengadu ke MA bahwa pembredelan pers mempedomani permen melanggar Undang-Undang Pokok Pers.

Putusan MA justru membenarkan penggunaan permen untuk membatalkan ketentuan UU Pokok Pers yang mempedomani konstitusi.

Untuk mengoreksi kegemaran penguasa Orde Lama dan Orde Baru melanggar konstitusi, pada perubahan ketiga konstitusi November 2001, MPR membentuk Mahkamah Konstitusi (MK), yang tugas pokoknya menjaga agar negara diselenggarakan berdasarkan sistem taat konstitusi.

Pasal 24 C ayat (1) memberi wewenang MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945, …dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam kunjungannya ke Dewan Pers (15 September 2006), Ketua MK Jimly Asshiddiqie menjelaskan empat fungsi MK: pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, penegak demokrasi, dan penjaga hak warga negara.

Dalam perkembangannya, pelanggaran konstitusi masih berlanjut.

Antara lain, pertama, kendatipun berdasarkan Pasal 28E kebebasan beragama adalah hak konstitusional warga, ketika hak tersebut dilanggar, negara sepertinya melakukan pembiaran.

Tindak kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas, seperti Ahmadiyah, Syiah, GKI Yasmin Bogor, Gereja HKBP Bekasi, dan lain-lain, masih terjadi.

Seyogianya Presiden RI tegas memerintahkan aparatnya menegakkan konstitusi.

Kedua, penyimpangan terhadap sistem perekonomian nasional masih berlanjut.

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Maksud para pendiri NKRI, perekonomian Indonesia harus berorientasi kesejahteraan sosial.

Namun, dalam pelaksanaannya, pada era Orde Baru, dunia usaha nasional justru didominasi berdasarkan asas Keluarga Cendana.

Penyimpangan itu berakibat MPR, lewat Ketetapan Nomor XI/1998, mengamanatkan bahwa upaya pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) harus dilakukan terhadap mantan presiden Soeharto, keluarga, dan kroni-kroninya.

PBB dan Bank Dunia pun dalam laporannya, “Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative”, mengemukakan, mantan Presiden (saat itu) Soeharto tercatat diduga mencuri kekayaan negara hingga US$ 30 miliar (Republika, 19 September 2007).

Tidak diketahui kenapa empat presiden di era reformasi gagal menindaklanjuti perintah MPR 1998 itu.

Perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan pejabat masih terus berlanjut.

Penelusuran terhadap praktek-praktek korupsi oleh sedemikian banyak anggota DPR dan kepala daerah jelas melanggar Pasal 33 ayat (1) konstitusi.

Di era Orde Baru dikenal gurita bisnis Keluarga Cendana.

Minggu-minggu terakhir ini media massa nasional sarat dengan berita tentang gurita keluarga Ratu Atut yang menguasai bisnis dan pemerintahan daerah Provinsi Banten.

Ratu Atut Chosiyah menjadi Gubernur Banten.

Adiknya, Tubagus, Wali Kota Serang.

Adik iparnya, Airin, Wali Kota Tangerang Selatan.

Ibu tirinya, Heriyani, Wakil Bupati Pandeglang.

Dan adiknya, Ratu Tatu, Wakil Bupati Kabupaten Serang.

Berdasarkan penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Transparansi Anggaran (Mata) Banten, Gubernur Atut beserta kerabatnya dari 2011 hingga 2013 menguasai 175 proyek di Provinsi Banten dengan total nilai Rp 1 triliun lebih.

Ketiga, penyelenggara negara tidak mematuhi fungsi konstitusionalnya.

Menurut Transparency International Indonesia, Indonesia adalah satu di antara puluhan negara terkorup di dunia.

Tiga institusi terkorup di Indonesia adalah polisi, parlemen, dan parpol.

Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja (16 September 2013), DPR merupakan lembaga terkorup kedua setelah kepolisian.

Dari data KPK 2004-2013, 65 anggota Dewan masuk bui karena korupsi.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri, dari 2004 hingga 2009 tercatat 291 kepala daerah/wakil kepala daerah terjerat korupsi.

Kemudian terjadi ledakan informasi.

Ketua Mahkamah Konstitusi AM ditangkap KPK di rumahnya (2 Oktober 2013).

Dalam operasi itu, KPK menyita sejumlah uang asing setara dengan Rp 2 miliar lebih.

Dengan dugaan fakta-fakta tersebut di atas, tidakkah dapat disebut bahwa legislatif telah tidak mematuhi fungsi pengawasannya, justru mentransaksionalkannya?

Eksekutif melupakan fungsinya untuk melayani kepentingan rakyat banyak.

Yudikatif melupakan fungsinya sebagai benteng terakhir keadilan.

Ketika pemimpin tidak bertradisi mematuhi konstitusi, apa harapan 240 juta rakyat pada Pemilu 2014?

Mungkinkah pemilu tersebut dapat menghasilkan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang mampu melakukan perubahan menuju clean and good governance?

Menurut saya, jawabannya tidak.

Sebab, mereka sedang menikmati hasil penyimpangan konstitusi.

Karena itu, pers nasional, terlebih yang loyalitas utamanya hanya pada kepentingan rakyat banyak, kini terpanggil mempengaruhi rakyat pemilik kedaulatan agar hanya memilih pemimpin-pemimpin yang berkomitmen pada hak-hak konstitusional rakyat: dilindungi, dimajukan, dan disejahterakan.

***** Tempo.co