Pelajaran dari Banten

Garut News ( Jum’at, 20/12 ).

Ilustrasi, Biasanya yang Rakus itu, Primata. (Foto: John).
Ilustrasi, Biasanya yang Rakus itu, Primata. (Foto: John).

Penetapan Gubernur Banten Atut Chosiyah sebagai tersangka kasus suap perlu dipuji.

Langkah KPK ini diharapkan membuka jalan membongkar korupsi Atut, dan kerabatnya.

Tak sepantasnya praktek politik dinasti demi menumpuk harta lewat korupsi dibiarkan.

Atut mulai dibidik setelah adiknya, Tubagus Chaeri Wardana atawa Wawan, ditangkap KPK pada Oktober lalu.

Chaeri, juga suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, dicokok lantaran terlibat penyuapan Ketua MK Akil Mochtar.

Atut diduga berperan pula dalam suap sengketa pilkada Lebak, Banten, tersebut.

Bukan hanya dalam urusan suap, tokoh Partai Golkar ini juga akan dijerat kasus korupsi pengadaan alat kesehatan.

Terbongkarnya skandal Atut diharapkan mengakhiri politik dinasti selama ini disorot.

Dalam kurun sepuluh tahun terakhir, sederet anggota keluarga Atut–dari adik ipar hingga ibu tiri–bertengger di sejumlah jabatan penting di wilayah Banten.

Kekerabatan politik bahkan mengular hingga ke jabatan legislatif.

Praktis, di wilayah mana pun di Banten, mudah ditemukan pejabat berasal dari kerabat Atut.

Praktek itu amat berbahaya.

Ketika sebuah dinasti kelebihan dosis berkuasa, erjadi kecenderungan korup.

Politik dinasti membelokkan demokrasi ke arah oligarki pada akhirnya menggerus sumber daya ekonomi daerah.

Dan anggaran daerah dikelola bak keuangan perusahaan keluarga.

Jaringan kekuasaan, dan bisnis keluarga Atut itu dikelola rapi Chaeri Wardana.

Jangan heran jika ia mendapat julukan “king maker” dan “gubernur jenderal”.

Dialah diduga mengatur nyaris semua proyek pemerintah di wilayah kekuasaan dinasti Atut.

Proyek-proyek penting, seperti pelebaran dan perbaikan jalan, pembangunan rumah sakit, dan pengadaan kesehatan, selalu jatuh ke perusahaan di bawah jaringan Chaeri.

Pola korupsi lain melalui pembagian dana bantuan sosial, dan hibah-modus juga dilakukan di banyak provinsi dan kabupaten.

Tujuan alokasi dana bantuan sosial, dan hibah sebetulnya membantu orang-orang miskin atawa penduduk terkena bencana alam.

Terjadi, sebagian dari dana ini mengalir ke organisasi, dan yayasan dikelola kerabat Atut.

Kontraksi pun segera terlihat.

Ketika di rumah Chaeri berjajar koleksi mobil sport nan mewah, di pinggiran wilayah Banten berderet-deret rumah kumuh penduduk miskin.

Jumlah penduduk miskin di provinsi ujung barat Pulau Jawa ini mencapai 656 ribu pada Maret 2013, naik jika dibandingkan angka setahun sebelumnya 652 ribu.

Itulah pentingnya membongkar tuntas korupsi Atut dan kerabatnya.

Tak cukup menjeratnya dengan pasal suap dan korupsi, KPK mesti mengusut harta dinasti ini lewat delik pencucian uang.

Harta dinasti Atut diperoleh lewat korupsi mesti disita.

Negara kudu memberi sinyal jelas, korupsi dan politik dinasti tak pantas tumbuh di era demokrasi.

***** Kolom/artikel Tempo.co

Related posts