Pejabat Gagal Realisasikan Penyerapan Anggaran Mendapat Sanksi

0
149 views

Ilustrasi Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Ahad, 01/11 – 2015 ).

Asep S Farouk.
Asep S Farouk.

– Diperoleh informasi Tim dari “Majelis Pertimbangan Penegakan Pelanggaran Disiplin” (MP3D) PNS Pemkab Garut kini gencar membidik kemungkinan dijatuhkan sanksi disiplin bagi pejabat SKPD dinilai gagal merealisasikan penyerapan anggaran.

Sekretaris Tim MP3D, Asep Sulaeman Farouq katakan, tak terserapnya anggaran kegiatan di SKPD bisa jadi salah satu indikator rendah atau buruknya kinerja dimiliki pegawai bersangkutan.

Kata dia, mulai 2015, penegakan disiplin pegawai bukan lagi sekadar pembinaan seperti tahun sebelumnya, melainkan sekaligus penerapan tindakan, katanya.

Menurutnya pula, pembinaan tanpa disertai tindakan penjatuhan disiplin tegas bagi pelanggar terbilang salah, katanya pula.

Dia mengemukakan, selama Januari hingga November 2015, ada 13 kasus pelanggaran disiplin PNS katagori sedang, dan berat ditangani Tim MP3D.

Di antara mereka dijatuhi sanksi disiplin berupa penurunan pangkat, penangguhan pangkat, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian dengan hormat tak atas permintaan sendiri. Kebanyakan mereka PNS eselon 3.

Pelanggaran disiplin dilakukan antara lain berupa tak masuk kerja dengan alasan berbeda-beda, dan tak melaksanakan kewajiban secara sungguh-sungguh berakibat pada rendahnya pencapaian kinerja.

Ditanya mengenai AS, PNS di lingkungan RSU Garut diduga bolos kerja dan berselingkuh dengan istri orang lain, Asep menyatakan kasus tersebut masih ditangani. Namun berkasnya sudah masuk ke Bupati Garut.

Begitu pun dengan PNS di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, AG, maupun PNS di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, DN, diduga melakukan penipuan dan terlibat jual beli proyek. Kasus mereka masih ditangani dan pihaknya pun berkoordinasi dengan SKPD bersangkutan.

Ditegaskannya, Tim MP3D hanya menangani kasus-kasus berat. Sedangkan kasus pelanggaran ringan sepenuhnya diserahkan pada masing-masing SKPD.

“Untuk kasus penanganan penjatuhan sanksi ringan sampai saat ini kita belum dapat laporan. Kalau pelanggaran masih tetap dilakukan maka kasusnya diambil MP3D,” bebernya.

******

Noel, Jdh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here