Pedagang Limbangan Kembali Berhasil ‘Kandaskan’ Pemkab Garut

0
53 views
PTUN Bandung.

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Rabu, 23/11 – 2016 ).

PTUN Bandung.
PTUN Bandung.

Para pedagang dari Pasar Tradisional Limbangan di Kecamatan Balubur Limbangan kembali berhasil “kandaskan” atawa kalahkan Pemkab Garut, yang digugat di “Pengadilan Tata Usaha Negara” (PTUN) Bandung dalam perkara izin pembangunan pasar tradisional tersebut.

Tuntas melalui beberapa kali persidangan, berdasar rapat permusyawaratan Majelis Hakim PTUN pada 14 November 2016 dipimpin Ketua Majelis Hakim juga Wakil Ketua PTUN Bandung H Andri Mosepa SH MH dengan Hakim Anggota Sutiyono SH MH, dan H Husban SH MH, pada amar putusannya Majelis Hakim PTUN mengabulkan gugatan warga secara keseluruhan. Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,16 Nopember 2016.

Dalam amar putusannya, Majlis Hakim pun menyatakan batal keputusan tergugat berupa surat izin nomor 503/946/103-IMB/BPMPT/2016 tentang ijin mendirikan bangunan (IMB) yang mengizinkan kepada Pemkab Garut (Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar/Disperindagpas) untuk mendirikan bangunan Pasar Limbangan dengan mitra bangun PT Elva Primandiri tertanggal 24 Maret 2016.

Ilustrasi. Bupati dan Wabup Garut, Seolah Saksikan Langsung Orasi Demo dari P3L.
Ilustrasi. Bupati dan Wabup Garut, Seolah Saksikan Langsung Orasi Demo dari P3L.

Majelis Hakim mewajibkan pula tergugat mencabut keputusan tergugat berupa surat izin nomor 503/946/103-IMB/BPMPT/2016 tentang IMB yang mengizinkan Pemkab Garut (Disperindagpas) mendirikan bangunan Pasar Limbangan dengan mitra bangun PT Elva Primandiri tertanggal 24 Maret 2016.

Bupati Garut selaku tergugat pun dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara itu, Rp5.789.000.

“Warga Sindang Anom dan P3L akan mengawal upaya hukum akan dilakukan Bupati paskaputusan PTUN ini. Kita akan mendatangi pejabat eksekutif dan legislatif meminta pertanggungjawaban atas kelalaiannya sehingga mengabaikan asas-asas pemerintahan yang baik, yang berdampak pada pedagang, dan warga Kampung Sindang Anom,” tandas Koordinator Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan (P3L) Basar Suryana, Rabu (23/11-2016).

Berswadaya Kembali Dibangun Pascakebakaran.
Berswadaya Kembali Dibangun Pascakebakaran.

Warga P3L dan Kampung Sindang Anom pun, sejak lama memertanyakan keabsahan IMB baru Pasar Limbangan bernomor 503/946/103-IMB/BPMPT/2016 itu. Lantaran, ditengarai ada sejumlah kejanggalan prosedur dan pemenuhan prasyarat terbitnya IMB tersebut.

Terutama menyangkut ijin lingkungan dari hasil penilaian atas penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan termasuk Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas. Terlebih, Pemkab setempat terkesan membiarkan pembangkangan dilakukan pihak pengembang atas putusan pengadilan, serta rekomendasi Ombudsman agar pembangunan Pasar Limbangan dihentikan sementara.

Putusan PT TUN Nomor 50/G/2014/PTUN-BDG Jo 55/B/2015/PT.TUN.JKT pada 20 Mei 2015 membatalkan IMB atas nama PT Elva Primandiri bernomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tertanggal 26 Februari 2014.

IMB itu juga sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPMPT Kabupaten Garut bernomor 503/Kep.2-BPMPT/2015 tertanggal 14 Agustus 2015.

Pembangunan Pasar Baru Yang Masih menuai Masalah.
Pembangunan Pasar Baru Yang Masih menuai Masalah.

Alih-alih dihentikan, aktivitas pembangunan terus berlangsung. Belakangan bahkan terbit IMB baru bernomor 503/946/103-IMB/BPMPT/2016 atas permohonan dari Disperindagpas Nomor 511.2/1081-Bid Pasar tertanggal 1 Desember 2015.

Sehingga terbitnya IMB baru ini, dipersoalkan warga sebab dinilai tak menempuh mekanisme dan prosedur seharusnya. Apalagi kondisi eksisting pasar jauh beda dengan ketika diusulkan PT Elva dengan yang diusulkan Disperindagpas.

Parahnya lagi, Bupati Rudy Gunawan malahan menginstruksikan para pedagang pindah ke Pasar Limbangan dibangun PT Elva Primandiri mulai 21 April 2016. Maka para pedagang juga melawan, dan lebih memilih bertahan di lokasi sementara Pasar Limbangan di Lapang Pasopati.

Warga bahkan nekat membangun kembali dengan biaya sendiri ketika kios-kios mereka hangus dalam kebakaran besar terjadi pada 18 Mei 2016.

“Penegakan hukum tak pernah dilaksanakan Pemkab Garut. Pemkab Garut melakukan maladministrasi. Jika persoalan ini dibiarkan maka bukan tak mungkin menjadi preseden buruk pembangunan di Garut ke depan. Bahwa membangun pasar atau lainnya di Garut tak perlu ada ijin dulu lantaran ijin bisa menyusul belakangan,” ungkapnya.

Masih belum terdapat tanggapan Pemkab setempat maupun PT Elva Primandiri terkait putusan PTUN Bandung, yang mengabulkan gugatan para pedagang tersebut, berkaitan IMB baru Pasar Limbangan itu.

********

(nz, jdh).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here