Garut News ( Rabu, 02/04 – 2014 ).
Kian banyak kalangan kini memerkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pileg 2014 di Kabupaten Garut, Jabar, tak mencapai target ditetapkan KPU kabupaten setempat (76%), bahkan kemungkinan jauh “melorot” dibandingkan Pileg sebelumnya.
Lantaran diprediksi kuat selain adanya kejenuhan, dan apatisme pada sebagian masyarakat terhadap Pemilu, juga dinilai kurangnya sosialisasi dilakukan KPU terkait Pileg 2014 itu.
Malahan ironisnya, para petugas penyelenggara Pileg pun masih kebingungan mengenai teknis pelaksanaan, terutama saat berlangsung pemungutan suara, 9 April nanti.
Seorang aktivis “Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia” (KAMMI) Garut, Cecep Zulkifli, mengaku dirinya menemukan kian banyak masyarakat beberapa daerah terkesan acuh terhadap Pemilu sekarang.
Bahkan pengetahuan masyarakat pada sosok para Caleg pun sangat minim.
Kalaupun tahu, lebih dikarenakan Caleg bersangkutan keluarga, atawa tetangga dekat.
“Ini kan miris. Padahal keterpilihan Caleg ini sangat menentukan perjalanan bangsa ini, termasuk Garut, setidaknya lima tahun ke depan. Ini ingin saya sampaikan ke KPU. Kok, sosialisasi Pemilu sangat kurang,” imbuh Pembina Kesiswaan SMP IT al Khoiriyyah, Cecep Zulkifli, Selasa (01/04-2014), menyerukan.
Ungkapan senada dikatakan Ketua PPK Cibatu, Tata E Anshorie.
Dia malahan mengaku pesimis tingkat partisipasi pemilih bisa sebesar 76%, seperti ditargetkan KPU Garut pada Pileg sekarang, tercapai.
“Wah, berat ! Tak akan tercapai 76%, dengan lemahnya sosialisasi,” katanya.
Anggota KPPS Desa Situjaya Karangpawitan, TB Yusuf Farhan Maulana pun mengaku lemahnya sosialisasi, dan terdapat kebingungan pada kalangan ketua, dan anggota KPPS di pelbagai daerah mengenai teknis pelaksanaan pemungutan suara.
Lantaran tak jelas, dan tak tuntasnya bimbingan teknis dilaksanakan KPU, dan PPK terhadap KPPS .
“Jangankan masyarakat pemilih, Ketua maupun anggota KPPS juga masih banyak bingung. Bintek dan simulasi ke KPPS sangat kurang. Hanya sebatas gambaran teknis sah tidaknya pencoblosan. Itu pun contoh surat suaranya belum ada. Bagaimana bisa kami sosialisasikan warna surat suara untuk DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD ? Begitu juga buku panduan belum diterima KPPS,” sesal Yusuf.
Selain itu, kata dia, persoalan cara pengisian formulir C1 hingga C6 pun belum dipahami seluruh anggota KPPS.
Sebab hingga kini, belum pernah ada simulasi tentang pengisian formulir C1 sampai C6 tersebut.
KPPS sejauh ini hanya menerima modul draft, dan bilik suara.
Karena itu, tegas Yusuf, pihaknya meminta KPU menyelenggarakan Bintek Ulang agar KPPS-KPPS bisa lebih memahami teknis pelaksanaan pemungutan suara, dan sosialisasi pada masyarakat pun bisa lebih optimal, kata dia.
*******
Noel, Jdh.
