Para Kades Garut Mendesak Jaminan Perlindungan Hukum

0
90 views

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Rabu, 13/01 – 2016 ).

Ilustrasi. Suasana Pilkades Serentak 2015.
Ilustrasi. Suasana Pilkades Serentak 2015.

Lantaran akut terjerat permasalahan hukum terkait pengelolaan pemerintahan, dan keuangan desa, sehingga ratusan “kepala desa” (kades) tergabung “Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia” (Apdesi) Kabupaten Garut beramai-ramai mendatangi Gedung DPRD kabupaten setempat Jalan Patriot, Rabu (13/01-2016).

Mereka mendesak DPRD, dan Bupati agar memberikan jaminan perlindungan hukum. Mereka juga memertanyakan peran Inspektorat Garut terkait pencegahan terjadinya kasus pelanggaran, terutama menyangkut laporan administrasi.

Sebab, meski pihak Inspektorat menilai laporan administrasi disampaikan kades sesuai ketentuan, tetapi kenyataannya, acap terjadi permasalahan hukum ketika dilaporkan pihak lain kepada “aparat penegak hukum” (APH).

“Kami minta Inspektorat intens melakukan pembinaan dengan aparat penegak hukum terkait pelaksanaan administrasi desa agar kami tak tersandung kasus hukum. Inspektorat ini kan jembatan antara aparat penegak hukum dengan kades. Jadi, semestinya, ketika ada masalah, aparat juga ya koordinasi dulu dengan Inspektorat, bagaimana seharusnya. Jangan seperti selama ini terjadi, kata Inspektorat sudah baik, tetapi ketika ada laporan pihak lain, dengan mudahnya diproses hukum,” ungkap salah seorang kades peserta audensi.

Ungkapan senada mengemuka pula dari sejumlah kades, mereka pun menyatakan kerisauannya atas adanya sejumlah mantan kades yang kalah dalam pilkades kemudian bergabung menjadi wartawan atau aktivis “Lembaga Swadaya Masyarakat” (LSM), dan merecoki kades terpilih.

“Kami minta perlindungan, dan dukungan. Banyak kades sekarang ini was was, dan bingung,” ujar Koordinator Apdesi wilayah selatan Garut Wiwin.

Selain itu, para kades menyatakan kebingungannya menjalankan roda pemerintahan karena regulasi mengenai pengelolaan pemerintahan desa masih belum jelas. Termasuk soal kewenangan desa, “Struktur Organisasi dan Tata Kerja” (SOTK) perangkat desa, program prioritas, dan tata keuangannya.

Mereka mendesak pula, segera dibuatkan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati Garut terkait pelbagai masalah desa tersebut.

“Penyesuaian regulasi pemerintahan desa ini harus segera ada!,” tandas┬áKetua Apdesi DPK Wanaraja Ade Hermawan.

Namun ironis, hanya sebagian dari beragam kerisauan, dan keluhan para kades itu ditanggapi Bupati Garut Rudy Gunawan. Dia justru lebih banyak menggambarkan kemiripan dirinya selaku Bupati Garut dengan kades terkait kerentanan tersangkut kasus hukum, dan beban janji politik yang harus direalisasikan pada masyarakat.

Dia menyebutkan, posisi Bupati dengan kades sekarang ini di mata masyarakat maupun aparat penegak hukum seakan sama-sama sebagai pihak calon terlapor. Karena itu, mengajak para kades terus berkomunikasi dan bekerja sama, serta ikut dalam pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Garut plus. Sehingga dihasilkan sebuah kesepakatan sebagai upaya mendapatkan perlindungan hukum.

“Bupati dan kades sama seolah terlapor. Laporan, dan surat kaleng langsung ditanggapi pihak tak bertanggung jawab. Padahal kalau ada kesepakatan, ketika ada oknum yang menyelinap pada hal yang legal, dapat dilaporkan,” kata Rudy.

Ia juga sempat menyebutkan dirinya hanya takut pada dua pihak, yakni DPRD Garut terkait fungsi pengawasannya. Juga terhadap kades karena hubungan Bupati dengan kades harus baik sebab sama-sama dipilih rakyat, dan semuanya memunyai janji politik pada masyarakat, katanya.

Pada pertemuan tersebut, antara lain dihadiri Ketua Komisi A DPRD Garut Alit Suherman, Inspektur Buldan Ali Junjunan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tedy Iskandar, dan perwakilan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Garut.

******

(nz, jdh).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here