Papua, Pendidikan, dan Jokowi

– Amiruddin Ar-Rahaab, Juru Bicara  dan Asisten Ahli Kepala UP4B

Jakarta, Garut News ( Kamis, 10/07 – 2014 ).

Ilustrasi, Kearifan Lokal Penduduk Papua Barat. (Foto : de Fretes).
Ilustrasi, Kearifan Lokal Penduduk Papua Barat. (Foto : de Fretes).

Papua adalah wilayah Indonesia yang pertama kali menerima sinar matahari setiap pagi.

Namun manusia-manusia Papua yang terbangun oleh fajar pagi itu kerap terlupakan.

Walhasil, hal-hal yang serba kurang mudah kita jumpai di Papua.

Pak Jokowi, pada hari pertama kampanye Anda untuk menjadi Presiden, Anda telah menginjak tanah Papua.

Melalui media, saya simak pernyataan Anda, bahwa Anda datang bukan sekadar mencari dukungan suara, tapi juga karena memandang tanah fajar menyingsing ini memiliki arti penting bagi Indonesia.

Ilustrasi : Foto : John Doddy Hid.ayat
Ilustrasi : Foto : John Doddy Hid.ayat

Anda betul Pak Jokowi. “Indonesia tanpa Papua, bukanlah Indonesia.”

Kira-kira begitulah garis politik Sukarno.

Karena itu, izinkanlah saya mengemukakan beberapa catatan agar hal itu tidak berhenti hanya sebagai slogan.

Sehubungan dengan begitu banyak kekurangan yang ada di Papua, wajah Indonesia menjadi bopeng di tengah pergaulan internasional.

Seakan republik ini tidak sedikit pun membawa kegembiraan bagi rakyat Bumi Cenderawasih.

Meski saya tahu sudah begitu banyak yang diberikan dan dikerjakan pemerintah untuk Papua, ternyata itu belum cukup.

Rasa tidak puas selalu saja kerap membubung, dan rasa percaya mudah runtuh dari lembah dan gunung serta pantai Papua.

Intinya adalah lemahnya komitmen.

Komitmen atas apa yang dituliskan dan yang diucapkan selalu rendah.

Simaklah UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua dengan akal-budi jika Anda ada waktu.

Betapa luhur kandungan UU Otsus Papua itu.

Namun, di alam nyata, tak seberapa yang bisa direalisasi.

Kalaupun ada yang terealisasi, itu pun tidak mudah, harus bersitegang dulu.

“Bara habis, nasi tak tanak,” itulah tamsil kerja negara di Papua saat ini.

Pak Jokowi, hakikat UU Otsus Papua adalah percepatan dalam segala bidang.

Sebab, ketertinggalan Papua perlu dipacu agar bisa mengimbangi provinsi lain.

Percepatan itu hanya mungkin bisa dilaksanakan dengan jalan memberi pengecualian dan pendampingan bagi Papua.

Tanpa itu, tak mungkin.

Karena itu, simaklah sekelumit pengalaman saya ini.

Awal Juni 2014, saya sampai di Kampung Gesa, Distrik Binuki, Memberamo Raya.

Di kala terik matahari memanggang kepala, saya mampir ke SD dan SMP yang ada di situ.

Kelas kosong, meja belajar berantakan, dan bangunannya rusak.

Sang guru yang mendampingi saya menunjukkan wajah muram karena dia diberi beban mencerdaskan anak bangsa dalam kondisi seperti itu.

“Tak ada yang peduli kami di pedalaman ini.”

Di SMP Binuki, realitas yang sama juga hadir.

Bagian tengah papan tulisnya terkoyak, terlepas dari gantungan.

Kursi patah dengan meja compang-camping tak beraturan.

Kelas itu seperti telah berbilang bulan tak mengenal sapu.

Kepala sekolah mengeluhkan kurangnya guru yang telaten, buku yang tidak pernah datang, serta fasilitas yang serba kurang.

Guru itu menceritakan bahwa anak-anak akhirnya lebih senang bermain atau ikut ke kebun karena suasana sekolah tidak menyenangkan.

Pak Jokowi, tahukah Anda, UU telah mewajibkan 30 persen uang otonomi khusus disalurkan untuk pendidikan di Papua.

Artinya, ada Rp 1 triliun anggaran per tahun untuk memperbaiki sarana dan mutu pendidikan di Papua.

Aturan itu sudah berjalan 10 tahun.

Anggaran dari Kemdikbud yang bernilai ratusan miliar juga tercurah ke Papua setiap tahun.

Namun, apa lacur, sekolah hancur dengan mutu mundur yang kita jumpai.

Untuk memperbaiki kenyataan dan kenyamanan hidup rakyat di Papua, tidak ada jalan selain memperbaiki mutu pendidikan di sekolah dasar dan menengah.

Seturut dengan gagasan itu, mumpung masih ada waktu, jika Anda memenangi pacuan capres ini, tunaikanlah utang Anda yang telah terucap itu untuk memberikan perhatian khusus bagi Papua.

Pertama, ambillah inisiatif segera untuk melakukan operasi khusus pendidikan untuk mengatasi kekurangan guru yang sudah kronis ini dengan memobilisasi segala sumber daya.

Perbaikilah ruang-ruang kelas SD dan SMP di pedalaman Papua yang telah membusuk itu agar anak-anak merasa nyaman belajar.

Langkah ini harus ditujukan untuk menyalakan obor pendidikan dasar 12 tahun.

Kedua, sejalan dengan langkah pertama, rekrutlah ribuan guru dari anak-anak Papua sendiri yang telah lulus SMA dan sekolah sederajat.

Siapkan mereka sebaik mungkin.

Tidak perlu berijazah S1 guru itu, yang penting bisa mengajar setelah dilatih selama 2 tahun.

Serta jadikan mereka PNS dengan tunjangan khusus.

Ketiga, rancang langkah panjang yang elegan dengan memperbaiki universitas negeri yang sudah ada.

Tingkatkan anggaran, fasilitas, dan sarananya.

Jadikan universitas di Papua ini center of excellence di bidang ekowisata, lingkungan, kehutanan, serta pertanian skala besar, karena itulah masa depan Papua.

Industri pertambangan ekstraktif bukanlah masa depan Papua.

Juga dirikanlah satu universitas yang hebat di wilayah pegunungan tengah Papua.

Wamena cocok untuk itu.

Wamena adalah centrum dari anggota suku-suku di pegunungan tengah Papua itu.

Ilmu humaniora, seperti antropologi, sosiologi, dan arkeologi bisa memiliki laboratorium alam terbaik di dunia di area tersebut.

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat dalam pembukaan UUD 1945.

Jika sekolah bobrok dan anak-anak mogok bersekolah, tidakkah Pemerintah telah berkhianat kepada hak konstitusional bocah-bocah cerdas Papua itu?

Jadi, dari catatan kecil ini, yang paling penting adalah perencanaan dan rancangan yang bagus dalam hal pendidikan di Papua.

Intinya, ada pengecualian dan pemihakan melalui pendampingan serta pengawasan dengan implementasi secara terus menerus.

Hanya dengan itulah sumber daya manusia terlemah di Papua bisa diperbaiki.

Ucapan adalah utang, maka tunaikanlah dengan perbuatan jika menduduki singgasana Istana itu. *

******

Artikel/ Kolom : Tempo.co

Related posts

Leave a Comment