Fotografer : John Doddy Hidayat
Garut News ( Kamis, 27/04 – 2017 ).
Pembahasan diselenggarakan Pansus DPRD sebagai upaya menilai kinerja Bupati Garut selama setahun terakhir seperti tertuang dalam nota pengantar LKPj Bupati dinilai tak jelas, dan tak terbuka.
Bukannya menerima saran dan masukan publik, DPRD malahan terkesan lebih senang berjalan-jalan ke luar daerah beralibi study banding, atau konsultasi dengan Pemprov, dan kementerian.
Kamis (27/04-2017) ini, mereka sebagian justru berangkat ke sejumlah kementerian di Jakarta hingga Jum’at (28/04-2017). Sedangkan anggota Pansus yang tak ikut berangkat ke Jakarta pun bukan tinggal di Garut melainkan berangkat pula ke luar daerah. Rencananya, ke Yogyakarta, Kamis malam ini.
Ironisnya pula, tak hanya anggota Pansus bertolak ke luar daerah tersebut melainkan diikuti sejumlah pejabat dan staf lingkungan Sekretarat DPRD. Padahal “Badan Pemeriksa Keuangan” (BPK) RI masih melaksanakan audit di kabupaten setempat selama sebulan ini.
“Membahas LKPj itu kan sebenarnya menilai kinerjanya telah berjalan. Apa benar atau tidak ? Sesuai atau tidak dengan kenyataannya ? Mestinya Pansus itu turun ke lapangan menyerap temuan, aspirasi, penilaian masyarakat terkait isi materi LKPj ini. Bukannya ke Jakarta atau Jogya ? Tahu apa mereka tentang kinerja Bupati ? Yang paling tahu dan merasakan kan masyarakat ?” ungkap Ketua DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut Dudi Supriadi.
Dia menyesalkan kinerja diperlihatkan DPRD tersebut, khususnya Pansus. Lantaran selama ini masyarakat juga terkesan tak pernah diberi kesempatan mengetahui informasi hasil-hasil kerja mereka.
Demikian pula hasil konsultasi publik, atau study banding, bahkan aktivitas-aktivitas lain berdalih kunjungan kerja yang bisa jadi sebenarnya lebih merupakan penghamburan anggaran.
“Padahal ada Undang Undang mengatur, setelah nota LKPj itu disampaikan ke DPRD maka semestinya pihak DPRD menyampaikannya lagi ke publik. Tetapi terjadi selama ini, kan, tidak seperti itu ? Harusnya, dewan itu turun ke lapangan, atau mengundang tokoh-tokoh masyarakat menyerap penilaian mereka atas isi materii LKPj Bupati. Bukannya tanya ke orang Jakarta, Jogya, atau orang luar Garut lainnya,” tandas Dudi.
Diperparah, selama satu bulan terakhir ini, gedung DPRD Garut selalu berkondisi sunyi sepi. Nyaris tak ada aktivitas. Mulai ruang pimpinan, fraksi hingga komisi. Masyarakat hendak beraudensi menyampaikan aspirasinya pun menjadi terhambat, dan selalu dipermaklumkan.
Mereka bahkan mengesankan lebih memilih berangkat ke Jakarta memberikan dukungan kepada Cagub DKI sewaktu berlangsung Pilkada DKI putaran kedua belum lama ini.
Tak kalah memprihatinkan, juga jadwal Rapat Paripurna DPRD beragenda Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Bupati tentang LKPJ TA 2016 sedianya digelar pekan terakhir April, terancam terpaksa ditunda.
*********
(NZ, Jdh).
