Panja Relokasi Dibentuk Lantaran Kandasnya Titik Temu

0
7 views

Ilustrasi Fotografer : John Doddy Hidayat.

Garut News ( Selasa, 25/08 – 2015 ).

Murid Numpang Mejeng.
Murid Numpang Mejeng.

Kandasnya capaian titik temu terkait kisruh relokasi PKL pusat kota Garut atawa Pengkolan antara Pemkab setempat dengan para PKL, maka DPRD bersepakat membentuk “Panitia Kerja” (Panja) tentang relokasi tersebut.

Demikian mengemuka pada audensi antara sekitar 75 perwakilan PKL tergabung “Lembaga PKL Garut” (LPKLG) dengan sejumlah dinas tergabung Tim Penataan Kota, yangt difasilitasi Komisi A, B, dan C di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (25/08-2015).

Tenda Biru.
Tenda Biru.

“Panja ini dibentuk, salah satunya sebagai upaya memfasilitasi aspirasi PKL kepada pemerintah. Melalui Panja hal itu dipelajari, dan kita minta eksekutif segera menuntaskannya,” kata Ketua Komisi A, Alit Suherman, seusai beraudensi.

Dia juga tak menyangkal bisa saja proses relokasi PKL dihentikan sementara, dengan pelbagai alasan bisa dipertanggungjawabkan. Hal tersebut bergantung perkembangannya nanti.

Datangi DPRD.
Datangi DPRD.

Para PKL kembali menegaskan penolakannya direlokasi, kendati pada Senin (24/08-2015), sejumlah PKL mulai menempati Gedung PKL I Intan Medina di Jalan Guntur. Sekitar 200 PKL biasa mangkal di kawasan pusat kota itu pun, beramai-ramai menggeruduk Gedung DPRD keesokan harinya.

Mereka bersikukuh meminta Pemkab memerbolehkan berjualan di tempat asal sebelum pembangunan, serta penataan gedung PKL yang representatif seratus persen rampung. Apalagi desain maupun tata letak Gedungnya dinilai mengabaikan aspirasi, dan kebutuhan PKL.

Wajah Sebagian PKL.
Wajah Sebagian PKL.

Zona-zona kuning ditetapkan Pemkab sebagai tempat relokasi sementara, juga dinilai PKL tak jelas lantaran tak melalui kajian, bahkan cenderung mematikan usaha ekonomi para PKL. Sebab ruas-ruas jalan pada zona kuning ini kebanyakan terbilang jalur mati.

“Yang kami butuhkan bukan gedung, tetapi pembeli. Ibarat rumah, untuk apa rumah mentereng jika pemiliknya justru sengsara? Pemerintah jangan hanya mengedepankan aspek hukum, sementara aspek sosial ekonomi dikesampingkan,” tandas Ai(35), salah seorang PKL.

PKL lainnya juga Penasehat LPKLG Cucu Kurniadin dan Aji menilai pula, kebijakan Pemkab merelokasi PKL tergesa-gesa, tanpa melalui kajian matang, dan tak menyerap aspirasi kalangan PKL. Bahkan sosialisasi pun patut dipertanyakan.

Menanggapi itu, Tim Penataan Kota Garut tetap menyatakan tak bisa memenuhi permintaan para PKL tersebut. Terlebih penataan kota termasuk relokasi PKL bukan merupakan kebijakan dinas per dinas melainkan kebijakan pemerintah daerah.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Garut Eko Yulianto menyatakan, pihaknya berupaya memfasilitasi kebutuhan PKL dengan menyediakan zona-zona kuning sebagai tempat relokasi sementara. Dia juga menjamin takkan ada praktik jual beli terkait pemanfaatan gedung PKL.

Ungkapan senada dikemukakan Kadis Perekonomian Usaha Mikro Kecil Menengah dan Batitul Mal wa Tamwil, Budi Gan Gan.

Dia katakan pihaknya terus berupaya melakukan kajian supaya PKL menjadi tujuan berbelanja konsumen.

Termasuk rencana penguatan kelembagaan perkoperasiannya, katanya pula.

*********

Noel, Jdh.