Garut News ( Senin, 07/04 – 2014 ).
KPU Kabupaten Garut nyaris dilanda kepanikan bahkan gusar, lantaran hingga H-2 Pemilu Legislatif (Pileg), masih kekurangan logistik, terutama formulir C1 DPR RI, dan C1 DPD RI.
Akibat terlambatnya pengiriman logistik dari KPU Pusat atawa KPU Provinsi Jawa Barat.
Setiap petugas juga kewalahan melayani banyak “Panitia Pemilu Kecamatan” (PPK) berdatangan melaporkan sekaligus memertanyakan kekurangan logistik Pileg 2014 tersebut.
Ketua PPK Malangbong, Iyep Effendi, katakan sampai saat ini kecamatannya masih kekurangan DPT bagi empat desa, dan C-1 Pleno.
Bahkan formulir C1 DPR RI, dan DPD juga belum ada.
Kalau pun logistik tersebut diterima pada hari H, dia mengaku bingung bagaimana kudu mendistribusikan pada PPS-PPS agar tepat waktu.
Sedangkan jumlah desa di Malangbong mencapai 24 desa bermedan cukup berat.
“Yang tak kalah aneh, ketika ditanyakan soal C1 Pleno ke KPU, katanya dari KPU Provinsi tak ada, malahan dipersilakan difotokopi. Kalau difotokopi kan mahal karena C-1 Pleno penghitungan hasil suara itu berukuran besar,” ungkap Iyep di Sekretariat KPU Garut, Senin (07/04-2014).
Ia menyesalkan pengiriman logistik dilakukan dicicil.
Selain membingungkan penyusunannya, juga berakibat biaya operasional membengkak lantaran kudu bolak-balik mengirimkannya pada setiap PPS.
“Kalau soal operasional, kami tak lagi memerhitungkannya. Sebab kalau melihat anggarannya jauh dari memadai. Yang penting bagi kami, bagaimana bisa melaksanakan tugas sebaik mungkin. Semua logistik yang diterima di PPK langsung didistribusikan ke PPS-PPS tanpa menunggu harus lengkap, dan sisanya menyusul kalau kami terima,” tutur Iyep.
Masih banyaknya logistik kurang keperluan Pileg 2014 diakui pula Kasubbag Umum Bidang Logistik Sekretariat KPU Garut, Lilis Aisyah.
“Yang terlambat itu formulir dikelola pusat, dan provinsi. Namun yang pokok, seperti surat suara, dan alat kelengkapan TPS diterima dikirimkan langsung ke PPK dan PPS. Dari KPU Pusat ada pemberitahuan kalau ada kekurangan supaya langsung disampaikan lewat email. Ya sudah kita kirimkan tadi,” kata Lilis.
Dijelaskan, formulir seri C DPR mengalami kekurangan sebanyak 44.838 set, dan 2.638 buku.
Sedangkan formulir seri C DPD kekurangan sebanyak 39.563 set dan 2.638 buku.
Lilis mengakui, sesuai keterangan dari KPU Jabar, formulir C1 Pleno tak lagi disediakan.
Sehingga daerah masih mengalami kekurangan agar menyiasatinya sedemikian rupa.
Salah satunya dengan cara memecah empat formulir diterima kemudian diperbanyak dengan difotokopi.
“Yang paling susah terutama ketika harus menyeting atau menyusunnya. Karena logistik Pileg sekarang ini kan ada produk KPU Pusat, dan ada pula produk KPU Provinsi serta berceceran. Persoalannya, bagaimana menyetelkannya per set, sementara barangnya belum ada. Padahal waktu sangat mepet,” sesal Lilis
*****
Noel, Jdh.
