Pancasila dalam Seonggok Proposal

0
11 views
Nasihin Masha. (Republika/Daan).

Jumat , 02 June 2017, 06:00 WIB

Red: Maman Sudiaman

Oleh : Nasihin Masha

Nasihin Masha. (Republika/Daan).
Nasihin Masha. (Republika/Daan).

REPUBLIKA.CO.ID, Ingin cari duit gampang? Buatlah proposal kegiatan tentang Pancasila. Bisa juga tentang NKRI Harga Mati, atau tentang kebinekaan. Di zaman susah seperti saat ini, tentu ini peluang yang baik. Apalagi ini tema mulia. Sungguh suatu bakti yang heroik, patriotik, dan tentu nasionalistik.

Bentuk kegiatannya macam-macam. Bisa diskusi, seminar, focus group discussion, penerbitan buku, lomba penulisan, lomba fotografi. Bisa pula berupa kegiatan yang menciptakan kerumunan seperti happening art, aksi unjuk rasa, bakti sosial, donor darah, renungan malam, doa bersama, deklarasi. Bisa pula cukup bikin status di medsos, vlog. Semua kegiatan itu memang makin seru jika bisa menjadi trending topic di medsos, karena itu jangan lupa ada hastag alias tagar.

Dari mana dananya? Jangan khawatir. Selalu ada orang yang siap mengorbankan hartanya. Selalu ada orang yang kelebihan uang, sekaligus terlalu banyak orang yang susah uang. Kan indeks gini ratio Indonesia cukup besar. Jadi klop. Tentu negara juga punya kewajiban untuk terus membangun kesadaran bersama tentang Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945. Nah, salah satu kegiatannya adalah sosialisasi, tepatnya diseminasi.

Itulah gambaran tentang histeria empat pilar negeri ini semenjak pilkada DKI, sebuah provinsi kecil tapi ibu kota negara. Ada histeria yang dibangun seolah masyarakat menghadapi krisis Pancasila. Dan ternyata sebuah survei membuktikan masyarakat baik-baik saja terhadap Pancasila.

Pancasila sudah menjadi bagian dari kehidupan bangsa ini. Survei lain juga membuktikan kegiatan pilkada ternyata tak berdampak seram seperti yang coba dipropagandakan. Hal itu bisa dilihat pada kehidupan keluarga/persaudaraan, kehidupan bertetangga/bermasyarakat, atau kehidupan di lingkungan kerja.

Semua relatif baik-baik saja. Tentu saja dalam pilkada ada gesekan dan menimbulkan suhu politik yang meningkat merupakan suatu kewajaran. Nanti akan normal lagi, kecuali jika hendak dipelihara demi pilkada 2018 atau pemilu 2019.

Namun politik selalu mampu menghipnotis. Di sana juga ada kuasa, apalagi jika dilumuri uang. Lengkap sudah untuk menggerakkan apapun. Sehingga jika politik sudah mempunyai kehendak maka apapun bisa terjadi. Maka terjadilah apa yang dibunyikan media dan elite berbeda dengan bunyi survei. Dalam teori agenda setting, opini media yang dibunyikan para juru bicara akan menjadi opini publik dan akhirnya menjadi agenda kebijakan negara.

Maka Pancasila begitu semarak dalam status di medsos dan laku kata-kata lainnya. Pancasila kembali menjadi pembunuh rasa sakit. Pancasila menjadi penghilang simtom rasa sakit. Sakit karena realitasnya Pancasila masih berhenti di Pembukaan UUD 1945, sakit karena kehidupan sehari-hari tak seperti tujuan hadirnya Pancasila. Kita masih jauh dari cita-cita proklamasi, bahkan menjauh. Hal ini bisa dilihat dari indeks pembangunan manusia, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial.

Padahal Pembukaan UUD 1945 menyebutkan cita-cita Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai cita-cita itu maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila.

Jadi, Pancasila hadir untuk menjadi landasan bagi terwujudnya empat cita-cita tersebut. Itu yang menjadi ukurannya, bukan yang lain-lainnya. Pancasila bukan alat penggebug, tapi sebagai pemersatu. Pancasila bukan alat pemukul, tapi untuk merangkul bagi terwujudnya empat cita-cita itu.

Pancasila untuk diamalkan bagi terwujudnya empat cita-cita tersebut. Jika kita membaca pidato pembelaan Sukarno di hadapan sidang kolonial, yang diberi judul Indonesia Menggugat, maka kita akan menemukan kentalnya perjuangan ekonomi melalui pintu gerbang kemerdekaan, melalui jembatan emas kemerdekaan.

Hal itu kemudian dipertegas saat pidato pada 1 Juni 1945, pidato kelahiran Pancasila. Saat menyampaikan gagasan “kesejahteraan sosial”, yang menjadi basis lahirnya sila kelima, Sukarno menyatakan demokrasi di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat mengikuti resep revolusi Prancis – liberte, agalite, fraternite — yang ia sebut sebagi “politieke democratie” saja.

Tak ada sociale rechtvaardigheid (keadilan sosial). Tak ada economische democratie sama sekali. Karena itu, Sukarno mengatakan, “Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politieke economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini.”

Pada titik itu Sukarno merujuk pada konsep Ratu Adil yang sering diteriakkan oleh rakyat. Ratu Adil ia terjemahkan sebagai sociale rechtvaardigheid. “Rakyat ingin sejahtera,” katanya. Lebih tandas lagi Sukarno mengatakan rakyat bukan hanya menghendaki persamaan politik tapi juga persamaan ekonomi.

“Artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya,” katanya. Inilah yang dicatat sebagai “memajukan kesejahteraan umum” ataupun konsep “masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.

Gerakan rakyat menuntut perubahan selalu bertumpu pada belum terwujudnya sila kelima ini. Artikulasinya bisa macam-macam. Mulai dari Ratu Adil, reformasi, hingga gerakan oposisional saat ini. Namun bahasanya selalu kontekstual karena politik selalu menyangkut perasaan umum.

Saat ini, gerakan oposisi begitu kental pada nuansa anti taipan, anti naga. Namun dalam aspek sosiologisnya kemudian berimpitan dan beririsan dengan masalah etnik dan agama. Jika tidak jernih mengurai lumut dari bebatuan maka yang akan terlihat hanyalah kekotoran.

Tampaknya nuansa ini yang dibahasakan di seputar elite penguasa sehingga memunculkan Pancasila sebagai panacea dan penggebuk. Pancasila menjadi sibuk dalam laku kata-kata, dalam laku politik. Pancasila menjadi terpisah dari yang dirumuskan Sukarno sebagai politieke economische democratie.

Karena itu Pancasila menjadi berwatak kapitalistik yang justru dihindari Sukarno. Wujud terendah kapitalisme Pancasila itu adalah teronggoknya Pancasila dalam selembar proposal untuk viralnya sebuah tagar di medsos dalam rangka gebuk menggebuk lawan politik.

Selamat hari lahir Pancasila. Ini sudah 72 tahun lho….

********

Republika.co.id