PAD Garut Melorot Tajam

0
4 views
Ilustrasi.
Ilustrasi.

” Namun Peningkatan Belanja Sangat Luar Biasa”

Garut News ( Selasa, 08/10 – 2019 ).

DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut tajam memertanyakan melorotnya penurunan signifikan ‘Pendapatan Asli Daerah’ (PAD) kabupaten setempat sejak Tahun Anggaran (TA) 2018. Pada TA itu pula terjadi peningkatan belanja luar biasa, bahkan ada belanja lain-lain dengan jumlah peningkatannya sangat fantastis.

Berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemda Garut Nomor 10A/LHP/XVIII/BDG/05/2019 tanggal 22Mei 2019, ada peningkatan belanja, dan penurunan pendapatan pada laporan operasional untuk tahun berakhir 31 Desember 2018, dan 2017.

PAD Garut dari semula Rp699.829.696.975,00 pada TA 2017 melorot drastis 35,33% atau senilai Rp247.277.323.026,83 menjadi Rp452.552.373.948,17 pada TA 2018. Lain-lain pendapatan sah juga terjun bebas 48,12% bernilai Rp270.922.585,00 dari semula Rp563.052.921.872,00 pada 2017 menjadi Rp292.130.336.482,00 pada TA 2018.

Sebaliknya, pada periode tersebut pembelanjaan justru meningkat tajam. Semisal beban perjalanan dinas dari Rp55.092.716.549,00 pada TA 2017 menjadi Rp74.238.407.652,00. Ada kenaikan 14,97%, atau Rp19.145.691.103,00. Demikian juga bantuan sosial meningkat 109,06% dari semula Rp7.615.344.000,00 menjadi Rp15.920.288.500,00.

“Sangat mencengangkan, dan patut dicurigai peningkatan belanja beban lain-lain berkali lipat. Dari semula Rp2.635.396.000,00 pada TA 2017 menjadi Rp618.102.202.958,00. Ada kenaikan Rp615.466.806.958,00. Ini keperluan apa ? Masak peningkatannya hingga berapa persen ini ?” ungkap Ketua DPD Laskar Indonesia Garut Dudi Supriyadi, Selasa (08/10-2019).

Menurut dia, pihaknya melayangkan surat meminta konfirmasi SKPD Pemkab Garut terkait, namun hingga kini tak jua mendapatkan jawaban.

Karena itu, dia meminta DPRD Garut dengan pimpinan dan alat kelengkapan dewannya yang baru bisa menelusuri persoalan tersebut supaya jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimanapun APBD hakikatnya uang rakyat yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan pada rakyat.

“Bagaimana mungkin sebuah pemerintahan daerah dikatakan berhasil kalau PAD-nya menurun ? Yang meningkat malahan belanjanya ? Ini ada sesuatu yang tak beres, dan sangat merugikan rakyat selaku pemberi amanah,” tandas Dudi.

Juga patut dipertanyakan, data diekspose dari hasil pemeriksaan BPK RI dengan data pada salinan Perda kerap tak sama persis.

Besaran PAD Garut TA 2017 (setelah perubahan) berdasar Perda 10/2017 senilai Rp714.955.896.619,00, dari semula Rp440.583.624.744,00 (Perda 23/2016). Sedangkan versi BPK RI, PAD Garut TA 2017 (Rp699.829.696.975,00).

Besaran PAD TA 2018 setelah perubahan turun menjadi Rp456.722.126.686,00 (Perda 6/2018). Besaran PAD TA 2018 sebelum perubahan bahkan lebih kecil lagi, hanya Rp423.481.970.084,00 (Perda 18/2017). Sedangkan versi BPK RI, PAD TA 2018 itu mencapai Rp452.552.373.948,17.

Ironisnya besaran APBD sendiri terus meningkat. Dari Rp3.958.846.796.316,00 pada TA 2017 menjadi Rp4.361.191.632.994,00 pada TA 2018.

Pada 2019, besaran APBD Garut meningkat lagi menjadi Rp4,8 triliun. Sedangkan PAD-nya hanya Rp501.247 miliar.

Anggota Komisi III DPRD Garut Dede Salahudin menyayangkan kondisi PAD tersebut. Dia menilai hal itu mengindikaskan kurangnya tingkat kesehatan birokrat (eksekutif), khususnya berkaitan pengelolaan keuangan, dan aset.

“Tingkat kesehatan birokrat kurang, bagaimana bisa mengoreksi kenaikan PAD ? Ada kebocoran PAD, di sektor wisata, parkir, dan lain-lain,” ujarnya.

Ungkapan senada sebelumnya dikemukakan anggota Komisi III lainnya Samsudin. Dia bahkan menyayangkan sikap pejabat SKPD Pemkab Garut terkesan mengesampingkan pentingnya menyerap aspirasi masyarakat.

Hal itu diindikasikan dengan ketidakhadiran mereka atas undangan DPRD pada beberapa kali dengar pendapat dengan masyarakat. Kalaupun hadir, mewakilinya hanya staf biasa tak punya kebijakan memberi keputusan.

*******

(Abisyamil, JDH/Fotografer : John Doddy Hidayat).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here