P3L Tuduh Pemkab “Mengangkangi” Hak Azasi Masyarakat Pasar

0
66 views

Garut News ( Kamis, 11/12 – 2014 ).

Pemkab Garut Dituduh "Mengangkangi" Hak Azasi Masyarat Pasar Limbangan.
Pemkab Garut Dituduh “Mengangkangi” Hak Azasi Masyarat Pasar Limbangan. (Foto : John Doddy Hidayat).

Lantaran merasa hak asasinya atas ekonomi, sosial, dan budaya dilanggar atawa dikangkangi Pemkab Garut, mengakibatkan carut marutnya revitalisasi Pasar Limbangan.

Sehingga bersamaan Hari Peringatan Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia, berlangsung unjukrasa sekitar 200 pedagang Pasar Limbangan Kecamatan Balubur Limbangan, tergabung “Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan” (P3L), Rabu (10/12-2014).

Mereka mendesak tuntut DPRD kabupaten setempat, segera membentuk Pansus Pasar Limbangan.

Menyusul pada 24 Oktober 2014, “Pengadilan Tata Usaha Negara” (PTUN) Bandung memenangkan gugatan warga terhadap Pemkab Garut atas pembangunan Pasar Limbangan itu. Sebab dinilai memenuhi unsur pelanggaran dalam proses dan mekanismenya.

Warga Pasar Limbangan Merasa Dilanggar Hak Azasinya Oleh Pemkab Garut.
Warga Pasar Limbangan Merasa “Dikangkangi” Hak Azasinya Oleh Pemkab Garut. (Foto : John Doddy Hidayat).

Majelis Hakim PTUN Bandung menyatakan IMB Pasar Limbangan tak sah, maka Pemkab Garut wajib mencabutnya.

Namun Pemkab tak menerima (ngotot atawa bersikeras) atas putusan PTUN ini, malahan menyiapkan gugatan banding.

Bahkan Bupati Rudy Gunawan sempat menyatakan optimis memenangi gugatan banding tersebut.

Berakibat masyarakat pasar menjadi meradang proses hukum masih berlangsung, juga proses pembangunan fisik Pasar Limbangan hingga kini masih terus berlangsung.

Ketua P3L Basyar Suryana mengingatkan, warga setuju Pasar Limbangan direvitalisasi asalkan prosedur dan mekanismenya sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

Revitalisasi boleh dilakukan setelah jeda lima tahun sejak revitalisasi ditawarkan ke warga pedagang pasar.

Ternyata, meski belum terjadi kesepakatan di kalangan warga pasar, namun sejak April 2013, pihak pengembang PT Elvaprimandiri langsung melakukan kegiatan relokasi pedagang pasar, dan melakukan pembangunan kios-kios baru.

Padahal Surat Keputusan Kemitraan antara Pemkab Garut dengan PT Elvaprimandiri baru ditandatangani sekitar Agustus 2013.

Daftar hadir warga pada sejumlah sosialisasi pun diklaim sebagai bukti persetujuan warga.

“Ada maladministrasi oleh PT Elvaprimandiri, dan banyak sekali pelanggaran dilakukan Pemkab Garut. Pembangunan pasar dilakukan tanpa ada kajian dan pencermatan sebelumnya. Tak melibatkan warga pasar dan sekitarnya terkena dampak,” tandas Basyar.

Ungkapan senada dikemukakan salah satu pendamping P3L dari Lembaga Bantuan Hukum Bandung Stevan.

Kata dia, seharusnya saat ini Pemkab Garut mencabut perjanjian kerjasama dengan PT Elvaprimandiri selaku pengembang Pasar Limbangan.

SK Kemitraan bernomor 027/1348/SPK-PKS/Indagpas/VIII/2012 tertanggal 22 Agustus 2013 dinilai cacat hukum lantaran dibuat setelah pengembang melakukan kegiatan.

“Harusnya SK Kemitraan dibuat sebelum ada kegiatan (pembangunan), dan dalam seratus hari kerja, mesti tercapat kesepakatan harga, site plan, bank pendamping, dan relokasi. Konsekuensinya apabila ini tak dipenuhi maka Pemkab harus mencabut mitra kerjasamanya itu,” imbuh Stevan.

Pengembang PT Elvaprimandiri juga dinilai melakukan wan prestasi. Sebab sesuai perjanjian kerjasama, pembangunan pasar dan fasilitasnya harusnya rampung dalam 15 bulan terhitung sejak 22 Agustus 2013.

“Artinya limit waktunya hanya sampai 22 Oktober 2014, dan itu lewat. Maka Pemkab Garut selaku pihak pertama wajib mencabut PT Elvaprimandiri selaku pihak kedua karena tak melaksanakan kewajiban,” tuduh Stevan.

Dari sejumlah alasan itulah, warga Pasar Limbangan mendesak DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran dalam proses pembangunan Pasar Limbangan, seperti dilaporkan dan diadukan warga selama ini.

Warga juga mendesak DPRD menyatakan pembangunan Pasar Limbangan dalam keadaan status quo, serta menuntut DPRD menggunakan hak interpelasi terhadap eksekutif karena terindikasi ada pelanggaran dilakukan eksekutif dalam proses pembangunan Pasar Limbangan tersebut.

Massa pedagang pasar memberikan tenggang waktu selama satu pekan bagi DPRD menyatakan sikapnya sesuai tuntutan warga.

Selain sejumlah anggota Komisi C DPRD, hadir Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Garut Edy Muharam, Asisten Pemerintahan Didit Fajar Putradi, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpatu Budi Gan Gan, dan Kabag Administrasi Hukum dan Perundang-undangan Lukman Hakim, serta Kabid Pengelolaan Pasar pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, Neneng Martina.

Menanggapi tuntutan warga pedagang Pasar Limbangan tersebut, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Edy Muharam menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti aspirasi warga.

Dia bahkan terlihat menyesal karena Bupati Garut Rudy Gunawan sebenarnya sejak pagi siap menyambut para pedagang Pasar Limbangan beraudensi di Ruang Rapat Setda.

Namun Bupati tak bisa menunggu lama karena banyak tugas yang mesti dilaksanakannya.

“Kita siap menindaklanjuti. Tetapi hal lainnya soal rekomendasi tentu itu kewenangan dewan. Pada dasarnya kami menyediakan sarana pasar untuk kesejahteraan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok. Karenanya, prosesnya dilakukan sesuai aturan. Bila ada kekurangan, ini sedang dalam proses peradilan,” kata Edy.

Anggota Komisi C DPRD Garut Udin Saepudin mengatakan pihaknya tak bisa memberikan pernyataan sikapnya saat itu juga karena mesti disampaikan dan dibicarakan dengan anggota dewan lain, terutama Pimpinan DPRD.

Namun dia berjanji memerjuangkan aspirasi warga pedagang Pasar Limbangan itu.

“Keputusan DPRD kan kolektif kolegial. Jadi perlu proses dan waktu. Kita harus bicarakan dahulu dengan Pimpinan Dewan. Besok, kami akan bicara dengan Pimpinan, dan mudah-mudahan secepatnya ada pernyataan dari dewan,” ujar Udin, berkilah.

Rencananya, jumlah kios dan los dibangun di Pasar Limbangan 1.181 unit semi basemen lantai satu, dan lantai dua bertotal anggaran sekitar Rp65 miliar.

*******

Noel, Jdh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here