Opini WTP Bukan Jaminan Tak Ada Temuan Bermasalah

0
2 views
Sekretaris Dinkes Leli Yuliani.
Ambulan Bernopol Pelat Merah di Rumah Sakit Medina Wanaraja.

“Temuan di Lingkungan Dinkes”

Garutnews ( Ahad, 05/09 – 2021 ).

Perolehan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dari BPK RI terhadap “Laporan Hasil Pemeriksaan” (LHP) atas “Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” (LKPD) Kabupaten Garut 2020, Ternyata bukan jaminan kabupaten ini tak ada temuan bermasalah terkait anggaran negara dikelolanya.

Di antaranya pada Dinkes kabupaten setempat. Berdasar dokumen diterima DPD Laskar Indonesia Garut atas LHP LKPD 2020 atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan perundang-undangan, di Dinkes ditemukan ada realisasi belanja sebesar Rp644.743.810 tak didukung bukti pertanggungjawaban memadai.

Tidak didukung kelengkapan dokumen sebagai persyaratan mendapatkan pembayaran sah, terjadi pencatatan ganda, realisasi belanja di Buku Kas Umum melebihi kuitansi sah, serta ada realisasi belanja kenyataannya tak dilaksanakan.

Kemudian, pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 22 dan PPN Belanja Tidak Terduga (BTT) tak sesuai ketentuan. Ada kelebihan pembayaran sekaligus pemborosan keuangan daerah.

Pengadaan 1.040.000  masker dilaksanakan 82 penyedia jasa itu dibayarkan Rp4.454.800.000 dengan jumlah PPH Rp109.959.000. Pembayaran PPH dilakukan Bendahara Dinkes dari dana BTT. Padahal sesuai ketentuan, semestinya merupakan kewajiban penyedia jasa.

Dinkes juga masih mengenakan PPN pada pengadaan masker tersebut senilai Rp325.480.000. Padahal terdapat fasilitas pajak ditanggung Pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa berkaitan penanganan pandemi Covid-19.

Juga ditemukan ada pembayaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan Cabang Tasikmalaya Rp192.870.599 untuk pembayaran 4.009 peserta yang tak ada NIK-nya, dan peserta ditangguhkan/sudah malahan jadi peserta mandiri.

Temuan lain, ada pula kekurangan volume pekerjaan senilai Rp255.323.494 dari empat paket pekerjaan, dan denda keterlambatan senilai Rp345.344.691 atas penyelesaian pekerjaan mengalami keterlambatan.

Sehingga dari beragam temuan tersebut, Maka BPK merekomendasikan agar Bupati  menginstruksikan kepala dinas terkait meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggungjawabnya.

Menginstruksikan PPK dan PPTK terkait meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dan memroses kelebihan pembayaran volume pekerjaan sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke kas daerah.

Dikonfirmasi, Sekretaris Dinkes Leli Yuliani tak berkomentar banyak. Dia hanya katakan, pihaknya menyelesaikan semua temuan tersebut sebagaimana mestinya.

“Alhamdulillah, diselesaikan semuanya,” katanya pendek, Jum’at (03/09-2021).

******

Abisyamil/Ilustrasi Fotografer : John.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here