Operator Angkot Cipanas Garut Ancam Mogok Massal

Garut News ( Rabu, 09/04 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).

Terdapat puluhan pengusaha “angkutan kota” (angkot) 04 jurusan Terminal Guntur–Cipanas Garut, Jawa Barat, menjadi resah.

Lantaran adanya pengajuan salah seorang pengusaha menambah armada angkot jurusan tersebut.

Jika penambahan armada ini dipenuhi Pemkab Garut, mereka  melakukan aksi mogok massal.

Sebab, penambahan moda angkutan penumpang umum itu, dipastikan menambah sesak jalur trayek 04 hanya berjarak tempuh sekitar enam kilometer.

Sedangkan jumlah angkot Cipanas saat ini  menumpuk, atawa mencapai 88 unit.

“Kami keberatan, dan menolak. Kondisi sekarang begini beratnya, apalagi ditambah. Penambahan pun tak sedikit, mencapai 15 unit,” kata Yus Anwar(45), pengemudi angkot Cipanas asal Kampung Pasir Pogor Garut Kota, Rabu (09/04-2014).

Sejumlah pengemudi angkot 04 juga katakan, sesuai SK Bupati 1991, kuota trayek angkot 04 habis mencapai 88 unit, penambahan angkot membuat jalur lintasan kian padat, persaingan ketat, dan pendapatan para sopir berkurang.

“Jalur hanya enam kilometer diperebutkan 88 angkot seperti sekarang saja repot. Sopir dan pengusaha kembang kempis memertahankan usahanya. Bagaimana kalau ditambah ? Tambah repot jadinya,” keluh Syamsul (40), pengemudi asal Kampung Kaum Lebak Kelurahan Paminggir, Garut Kota.
Para sopir kini mengancam jika Dishub menambah jumlah angkot, mereka mogok dan berunjuk rasa ke kantor Dishub Garut.

Kepala Seksi Angkutan Dalam Kota, Berti Nugroho membenarkan adanya pengajuan penambahan trayek.

Namun dia enggan menjawab apakah permintaan tersebut dipenuhi atawa ditolak.
Da menyatakan berdasar Surat Keputusan Bupati 1991, kuota angkot 04  penuh, yakni 89 unit.

“Pada intinya, kuotanya habis, 89 unit,” katanya.

Dikatakan Berti, SK Bupati terkait jumlah angkot beroperasi pada satu trayek itu bukan harga mati.

Bergantung pada kondisi nyata di lapangan, jumlah penumpang terangkut, jarak antara angkot, dan penjangnya jalur.

“Jika semua kondisi itu terpenuhi, kuota tetap dipertahankan pada jumlah tersebut. Kalaupun ada penambahan, mungkin tak 11 unit. Tapi bisa saja 2-3 unit,” katanya pula.

Dikatakan, penambahan armada mesti ada pengajuan ke Dishub untuk diserahkan kepada bupati, dan nantinya diserahkan ke DPRD Garut dilakukan pengkajian.

“Pengkajian penambahan armada angkot itu juga memerlukan anggaran dari APBD. Belum waktu pengkajian tak bisa seketika, tetapi bisa berbulan-bulan. Prosedurnya seperti itu,” bebernya.

******

Noel, JDH.

 

Related posts

Leave a Comment