Ngotot Memerbanyak Daerah

Garut News, ( Selasa, 29/10 ).

Ilustrasi. (Ist).
Ilustrasi. (Ist).

Motif DPR mengusulkan pembentukan 65 daerah baru perlu dipertanyakan.

Inisiatif ini muncul menjelang Pemilihan Umum 2014 ketika parpol, dan para politikus memerlukan modal dan dukungan elite lokal.

Melihat waktu tersisa-kurang dari enam bulan-DPR periode ini rasanya tak mungkin mengkaji pembentukan daerah baru secara mendalam.

Sikap ngotot itu, terlihat aneh di tengah kebijakan penghentian sementara (moratorium) pembentukan daerah baru belum dicabut sejak 2010.

Bayangkan apabila usul politikus Senayan tersebut setujui pemerintah.

Jumlah provinsi kini 34 bertambah menjadi 42.

Kabupaten, dan kota sebanyak 508 akan menjadi 565.

Sebelum mengusulkan pemekaran, DPR semestinya menengok lagi hasil evaluasi atas pembentukan daerah baru.

Pemekaran selama ini melenceng dari keinginan mendekatkan layanan birokrasi pada masyarakat.

Tujuan ini tak tercapai lantaran ratusan daerah baru didirikan selama era reformasi cenderung tak siap.

Sebagian besar anggaran daerah habis buat gaji pejabat daerah, dan para pegawai.

Kemendagri pun mengkaji sejumlah daerah berdasar kriteria, antara lain kualitas layanan, kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola pemerintah.

Dari 200 lebih daerah baru, hanya dua meraih skor di atas 60-dari nilai tertinggi 100.

Daerah baru sering pula terjangkit penyakit birokrasi: maladministrasi dan mismanajemen.

Pada 2011, BPK sampai tak memberikan opini (disclaimer) pada laporan keuangan 67 daerah baru.

Artinya, mendapat opini “tidak wajar” saja, daerah baru itu tak mampu.

Jangan heran, korupsi pun merajalela.

Suap dan komisi haram kerap mewarnai perizinan usaha serta pengadaan barang dan jasa.

Pada periode 2004-20012, sekitar 1.500 anggota DPRD dan 213 bupati/ wali kota terseret kasus korupsi-sebagian berasal dari daerah hasil pemekaran.

Proses demokrasi di daerah baru juga amburadul.

Pemilihan langsung kepala daerah dimanipulasi elite lokal membangun dinasti politik, dan bisnis.

Demi hasrat “raja-raja” lokal, masyarakat terikat jalinan primordial sering digiring ke pusaran konflik horizontal.

Rakyat di daerah akhirnya hanya menjadi penonton, bahkan korban.

Dalam kondisi seperti itu, moratorium jelas diperlukan mengevaluasi kebijakan lama dan merumuskan kebijakan baru.

Ketimbang memaksakan pembentukan daerah baru, DPR lebih baik menuntaskan desain besar penataan daerah lewat RUU Pemda yang baru.

Bahkan Dewan bersama pemerintah kudu berani melikuidasi daerah baru yang gagal.

Daerah itu bisa digabung ke daerah induk atawa ke daerah terdekat lebih maju.

Sikap DPR getol mengusulkan pembentukan daerah baru ketimbang menyelesaikan pembahasan tunggakan puluhan RUU amat memprihatinkan.

Dewan semestinya mengabdi pada kepentingan Republik, bukan kepentingan mereka sendiri, atawa elite lokal.

**** Opini/ Tempo.co

Related posts