Nelayan Miskin Garut Sulit Peroleh Kredit Perbankan

0
28 views

Ilustrasi Fotografer : John Doddy Hidayat.

Garut News ( Selasa, 20/10 – 2015 ).

Kemiskinan Nelayan Selatan Garut, Jawa Barat.
Kemiskinan Nelayan Selatan Garut, Jawa Barat.

Sedikitnya 1.161 nelayan miskin sepanjang lintasan pesisir bibir pantai selatan Kabupaten Garut, ternyata hingga kini masih belum mendapat sentuhan program pengurusan “sertifikasi hak atas tanah” (SeHAT) Nelayan.

Padahal mereka masing-masing tersebar pada wilayah “Pangkalan Pendaratan Ikan” (PPI) Cilauteureun 253 nelayan, PPI Cimarimuara 322 nelayan, PPI Cijeruk 117 nelayan, serta PPI Rancabuaya 469 nelayan.

Sejak 2011 hingga 2015, jumlah nelayan miskin mendapat program bertujuan memudahkan nelayan mengakses permodalan dari lembaga keuangan tersebut hanya 850 nelayan.

Terdiri 468 nelayan pada wilayah PPI Cilauteureun, 45 nelayan PPI Cimarimuara, 114 nelayan PPI Cijeruk, dan 223 nelayan di PPI Rancabuaya.

Buruh Nelayan.
Buruh Nelayan.

Kepala Bidang Kelautan pada Disnakkanla kabupaten setempat Khaidir Rahman Permana didampingi Kepala Seksi Sarana Prasarana Penangkapan Jejen Jaenudin katakan, masih banyaknya nelayan miskin Garut belum menerima fasilitas SeHAT Nelayan lantaran pemberian program dikucurkan Pemerintah Pusat melalui Pemprov Jawa Barat itu dilakukan bertahap, berdasar kuota ditetapkan.

Selain itu, terdapat permasalahan lain menjadi kendala nelayan. Antara lain tak semua nelayan miskin memiliki tanah sendiri. Mereka punya tanah pun lokasinya tak pada satu hamparan melainkan terpisah di pelbagai tempat dengan nilai jual beragam.

Bahkan pemukiman masyarakat nelayan pun masih banyak di lokasi tanah negara, dan harim laut, katanya.

“Ini tak mengherankan. Namanya juga nelayan miskin. Tetapi kita upayakan mereka mendapat program SeHAT Nelayan program ini bertujuan agar bisa mengakses permodalan ke bank dengan mengagunkan tanahnya. Maka, diprioritaskan tanah ada bangunan rumah tinggalnya supaya bernilai jual tinggi,” beber Jejen, Selasa (20/10-2015).

Terdapat juga ketentuan, nelayan mendapatkan program SeHAT Nelayan tersebut, mereka kepemilikan tanahnya tak lebih dari 4.000 m2. Satu nelayan mendapatkan fasilitas SeHAT Nelayan untuk satu bidang tanah.

Jejen jelaskan, dari 850 nelayan mendapatkan fasilitas SeHAT Nelayan itu, penyerapan modal nelayan terealisasi mencapai sekitar Rp1,747 miliar. Kredit modal nelayan itu antara lain diperuntukkan bagi kebutuhan operasional sekitar 15%, pengadaan alat tangkap, dan perbaikan perahu.

Namun anehnya, ungkap Jejen, kendati program fasilitas SeHAT Nelayan ini jelas ditujukan khusus bagi nelayan miskin, namun faktanya di lapangan para nelayan tak mendapatkan akses khusus. Mereka tetap diperlakukan pihak perbankan selayaknya masyarakat umum pengaju kredit. Tak ada kredit khusus nelayan melainkan kredit umum.

“Padahal pimpinan perbankan di tingkat pusat dan provinsi dalam beberapa kali pertemuan sepakat ada kekhususan kredit permodalan bagi nelayan mendapatkan program SeHAT Nelayan. Tetapi kenyataan di lapangan, nelayan sulit mengaksesnya. Kredit dikenakan tetap kredit umum,” ujar Jejen.

Dikemukakan, sebab di kalangan perbankan tetap masih ada anggapan usaha para nelayan ini beresiko tinggi. Malahan untuk mendapatkan akses layanan asuransi pun bagi nelayan masih sulit.

Ironisnya juga, kartu nelayan selama ini diterbitkan Pemerintah Pusat pun belum jelas kemanfaatannya. Hingga kini, kartu nelayan baru sebatas syarat dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat.

********

Noel, Jdh.