NasDem Pertanyakan Pemanfaatan Anggaran Aspirasi DPRD Garut

0
35 views

Garut News ( Rabu, 18/03 – 2015 ).

Komar M.
Komar M.

Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Garut, Jawa Barat, Komar. M memertanyakan pemanfaatan anggaran aspirasi setiap anggota DPRD setempat bernilai sekitar Rp750 juta pada tahun anggaran 2015 ini.

Lantaran realisasinya nyaris setiap bantuan program infrastruktur “terindikasi” seluruhnya bakal berdasar penunjukan langsung, atawa tak ada yang dilelangkan.

Di antaranya seperti anggaran aspirasi yang terdapat di lingkungan Dinas “Sumber Daya Air dan Pertambangan” (SDAP), terindikasi pula dijadikan enam hingga 10 kegiatan sehingga masing-masing kegiatan nilainya di bawah Rp200 juta, yang memungkinkan bisa dikerjakan dengan penunjukan.

Kepada Garut News di ruang kerjanya, Rabu (18/03-2015), Komar juga memertanyakan terkait dengan fungsi dewan berupa pengawasan, legislasi, serta budgeting.

Namun masih menurut Komar, fungsi budgeting DPRD antara lain menyetujui atawa menolak RAPBD yang diserahkan oleh eksekutif.

Sedangkan fungsi budgeting DPR RI selain menyetujui atawa menolak RAPBD yang diserahkan oleh eksekutif, juga memiliki anggaran tersendiri.

Sehingga Komar memertanyakan pula, sejauhmana rumusan Banggar dan “Team Penyusunan Anggaran Daerah” (TPAD) eksekutif, dalam artian rumusan apa yang digunakan sehingga masing-masing anggota DPRD memeroleh penentuan besaran anggaran aspirasinya sekitar Rp750 juta.

Dipertanyakan pula, bagaimana menyelaraskan antara “kebijakan umum” (KU) APBD dengan keinginan para anggota dewan yang memeroleh alokasi anggaran aspirasinya, apakah selaras dengan “KUA”.

Juga kenapa jatah anggaran aspirasi itu, terindikasi pemanfaatannya dipecah sehingga menghilangkan proses lelang.

Padahal ungkap Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Garut ini, aspirasi tak ujug-ujug bisa diserap, melainkan idealnya manakala anggota dewan reses kemudian menjadi masukan pada setiap proses tahapan Musrenbang.

Jangan sampai imbuhnya, dari produk Musrenbang selanjutnya menjadi RKPD kemudian KUA “plafon prioritas anggaran sementara” (PPAS) dan KUA “plafon prioritas anggaran” (PPA), namun tiba-tiba pada pembahasan RAPBD banyak program yang masuk mendadak sontak, hingga disyahkannya menjadi “Dokumen Pelaksanaan Anggaran” (DPA), tandas Komar M.

*********

Esay/Foto : John Doddy Hidayat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here