Musrenbang Kudu Bernuansakan Aspirasi Hati Nurani Rakyat

0
25 views

Oleh : John Doddy Hidayat.

Garut News ( Rabu, 25/02 – 2015 ).

Kantor Bappeda Garut, yang Bewibawa. (Foto: John Doddy Hidayat).
Kantor Bappeda Garut, yang Bewibawa. (Foto: John Doddy Hidayat).

“Musyawarah Rencana Pembangunan” (Musrenbang) setiap tahun diselenggarakan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, merupakan rangkaian maupun proses mulia.

Jika benar-benar bisa mengusung aspirasi hati nurani rakyat bernuansakan skala kebutuhan prioritas, atawa bukan memprioritaskan keinginan siapapun.

Musrenbang juga tak hanya sekedar helatan rutinitas tahunan berbingkai serimonial, dan protokoler. Melainkan wahana menghimpun, menginventarisir serta memfasilitasi beragam kebutuhan mendesak masyarakat.

Meski menyerap serta menyeleksi pelbagai aspirasi menjadi skala kebutuhan prioritas tersebut, tak semudah membalik telapak kaki.

Kerap Sulitnya Peroleh Gas Elpiji Kemasan Tiga Kilogram.(Foto: John Doddy Hidayat).
Kerap Sulitnya Peroleh Gas Elpiji Kemasan Tiga Kilogram.(Foto: John Doddy Hidayat).

Tetapi Musrenbang diharapkan bisa pula dijadikan sarana mewujudkan komitmen yang kuat menyelesaikan salah satu persoalan krusial di daerah ini: kualitas pembangunan manusia yang rendah.

Sehingga Musrenbang pun kudu “nyambung” dengan “asa” pemenuhan kebutuhan prioritas masyarakat dari setiap seluruh desa, serta wilayah kecamatan.

Lantaran dengan investasi penduduk Garut yang berkualitas, dipastikan beragam kemajuan pembangunan di kabupaten ini bisa diwujudkan.

Undang-Undang Nomor 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah, antara lain mengamanatkan pula kualitas jasa layanan pada publik dari kalangan birokrasi harus berbanding lurus dengan yang dirasakan masyarakat.

Eklusifnya Komplek Kantor Bappeda. (Foto : John Doddy Hidayat).
Eklusifnya Komplek Kantor Bappeda. (Foto : John Doddy Hidayat).

Menyusul berdasar laporan United Nations Development Programme (UNDP), kualitas pembangunan manusia Indonesia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di urutan ke-108 dari 287 negara dengan skor IPM 0,684 pada 2013.

Di kawasan ASEAN, skor IPM Indonesia masih berada di belakang Singapura (0,901), Brunei Darussalam (0,852), Malaysia (0,773), dan Thailand (0,722) (Laporan Pembangunan Manusia 2014).

Laporan UNDP juga memerlihatkan, akselerasi pembangunan manusia Indonesia sedikit lambat. Tecermin dari perubahan peringkat IPM Indonesia sepanjang periode 2008-2013 yang hanya naik 4 peringkat.

Bandingkan dengan Singapura yang peringkat IPM-nya naik sebesar 14 peringkat sepanjang periode sama.

Karena itu, komitmen kudu diwujudkan dalam bentuk akselerasi peningkatan kualitas pembangunan manusia Indonesia, khususnya dimensi pendidikan dan kesehatan, selama lima tahun mendatang.

Terkait dengan hal tersebut, kinerja Musrenbang dengan Bappeda-nya harus konsisten mengkoordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan pelbagai kebijakan di bidang pembangunan manusia amat menentukan.

Bahkan tak hanya sebatas Musrenbang, Permendagri Nomor 56/2014 tanggal 25 Juli 2014 juga mengatur tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang daerah.

Sehingga peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang daerah pun, dilaksanakan dengan menyampaikan masukan dan/atau kerjasama dalam perencanaan tata ruang daerah.

Masukan sebagaimana dimaksud, meliputi 1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang; 2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; 4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan atau 5. Penetapan rencana tata ruang.

Sedangkan rencana tata ruang kabupaten kota, terdiri 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK/K); 2. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (RTRKSK/K); serta 3. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (RDTRK/K).

Karena itu pula, pemerintahan kecamatan dengan statusnya sebagai SKPD juga hendaknya mendapatkan kewenangan yang penuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam regulasi tentang Pemerintahan Daerah.

Demikian pula pada pemerintahan setiap seluruh desa. Sebagaimana antara lain diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 6/2014 Tentang Desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Karena setiap seluruh pemerintahan kecamatan dan desa, termasuk seluruh elemen dan komponen masyarakatnya, mereka itu “binaeun” atawa kewajiban Pemkab untuk membinanya, bukan membinasakan aspirasi hati nuraninya.

Walauhualam bi sawab.

*********

Selesai.