Garut News ( Kamis, 06/02 – 2014 ).
Kegiatan “Musyawarah Rencana Pembangunan” (Musrenbang), selama ini dinilai masih belum mewujudkan mekanisme atawa sistem saling mengontrol.
Antara pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dengan masyarakat atawa warga.
Melainkan hanya menjadi prasarat, dan serimonial untuk “menjustifikasi” perencanaan pembangunan (termasuk politik alokasi anggaran), seolah-olah melibatkan partisipasi masyarakat.
Desakan pertanyaan tersebut, mengemuka dari Garut News, ditujukan pada Kepala “Badan Perencanaan Pembangunan” (Bappeda) Kabupaten Garut, Ir H. Widyana, CES pada dialog interaktif di radio penyiaran swasta setempat, Kamis (06/02-2014).
Widyana katakan, pelaksanaan Musrenbang benar-benar direalisasikan, hanya barangkali pada tataran pelaksanaan rencana pembangunan tersebut, masih banyak kurang memadai.
Kembali didesak pertanyaan, apakah Bappeda setempat memiliki target capaian indek “Nilai Tukar petani” (NTP) sub sektor tanaman pangan, atawa padi dan palawija, cenderung melandai atawa stagnan selama 2013.
Terkait unggulan Kabupaten Garut, sektor pertanian.
Secara faktual 63 persen penduduk miskin berdomisili di pedesaan, sebagian besar mereka itu petani, dan buruh tani.
Secara nasional, produk padi 70,87 juta ton “Gabah Kering Giling” (GKG), dengan luas panen 13,77 juta hektare, dan produktivitas 5,15 ton per hektare.
Tetapi, nasib para petaninya, begitu-begitu saja.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Bappeda Widyana mengemukakan, hingga kini belum menerima koordinasi mengenai target capaian indek NTP tersebut, katanya.
Widyana saat ini menghadiri kegiatan Musrenbang pada setiap seluruh 42 kecamatan di Kabupaten Garut.
*******
John.