Garut News ( Rabu, 09/04 – 2014 ).
Panwaslu Kabupaten Garut menemukan seorang penduduk diduga kuat melakukan pencoblosan lebih dari sekali di Kampung Nempel Desa Cihikeu Kecamatan Bungbulang, sekitar pukul 10.30 WIB.
Warga diketahui bernama Dewi Sri Kandasih itu, melakukan pencoblosan di TPS 08 dan TPS 15 Desa Cihikeu.
“Kasus pelanggaran pemilu berupa penggunaan suara lebih dari satu kali ini hasil pengawasan langsung melekat PPL Desa Cihikeu. Ini kita tindak lanjuti dan dibahas besok bersama pihak kepolisian dan kejaksaan di center Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) untuk ditetapkan, apakah masuk katagori pelanggaran administrasi atau pidana pemilu,” ungkap Ketua Panwaslu Garut, Asep Nurjaman.
Panwaslu juga mendapat laporan terkait kasus tertukar atawa nyasarnya surat suara di Dapil Garut 4 Desa Karangmulya Kecamatan Kadungora.
Kasus tersebut ditindaklanjuti Panwaslu merekomendasikan KPU Garut agar segera ditangani menyusulkan surat suara dibutuhkan pada TPS-TPS mengalami tertukarnya surat suara.
“Jadi mestinya surat suara DPRD Garut Dapil 4, ternyata di beberapa TPS kekurangan. Yang ada malah surat suara seharusnya Dapil 3. Kita juga ingatkan secepatnya ditangani KPU, jangan sampai hak politik masyarakat ternodai gara-gara kelalaian penyelenggara pemilu,” tandas Asep.
ikemukakan Asep, sebelumnya pada 4 April lalu, Panwaslu Garut menerima laporan dugaan praktik politik uang di rumah Ayi Dedi di Desa Cimanganten RT 02/07 Kecamatan Tarogong Kaler sekitar pukul 20.00 WIB.
Di sana terjadi pemberian dua amplop masing-masing berisikan uang tunai Rp15 ribu plus kartu nama atas nama Caleg Ujang Heryanto.
“Ini juga masih kita kaji dan dalami. Kita minta Panwas Kecamatan Tarogong klarifikasi pelbagai kebutuhan tindak lanjut kasus ini untuk kita bahas nantinya di center Gakkumdu,” kata Asep.
Panwaslu saat ini masih di lapangan memantau proses penghitungan perolehan suara, katanya.
“Sampai saat ini, belum ada satu pun TPS selesai melakukan proses penghitungan. Paling baru buka 2-3 kotak suara,” pungkasnya.
Sekretaris Jenderal Garut Governance Watch (G2W) Dedi Rosadi menyatakan, pihaknya menerima sejumlah laporan kasus dugaan politik uang terkait Pileg 2014.
Namun masih belum bisa menentukan jumlah maupun rincian bentuk pelanggaran lainnya lantaran masih ditabulasi.
Dedi mengaku cukup kesulitan mengungkap kasus dugaan politik uang tersebut, lantaran kebanyakan pelapor enggan dijadikan saksi.
“Pelapor masih banyak enggan menjadi saksi. Enggak tahu. Mungkin takut terancam, atau bisa jadi karena enggak mau ribet,” ungkap Dedi.
Meski begitu, tegas Dedi, pihaknya terus berupaya mendalami kasus tersebut. Terlebih dia berharap Pileg 2014 berlangsung jujur dan bersih tanpa dinodai praktik-praktik tak sehat seperti politik uang.
“Jika ada caleg terbukti melakukan politik uang, ketika jadi caleg bisa diganti atau dianulir. Sedangkan penyelenggara sendiri bisa diberhentikan karena melanggar kode etik,” tandas Dedi.
******
Noel, JDH.
