Misi Utusan Jokowi ke FIFA

0
34 views

Eddi Elison, Pengamat Sepak Bola Nasional

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Jum’at, 11/03 – 2016 ).

Ilustrasi Bermain Sepakbola di Pelataran Perkantoran.
Ilustrasi Bermain Sepakbola di Pelataran Perkantoran.

Sehari setelah menerima hasil pengkajian komprehensif yang dilakukan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dalam kaitan dengan masalah persepakbolaan nasional, Presiden Joko Widodo menyatakan masalah PSSI akan dibahas dalam pertemuan dengan FIFA.

Kiranya Presiden memilih segera mengirim utusan ke Zurich daripada memerintahkan pencabutan sanksi administrasi Menpora terhadap kepengurusan PSSI, berarti masyarakat harus menunggu dulu hasil pertemuan dengan FIFA, yang saat ini dikomandani oleh Gianni Infantino.

“Kami berharap Gianni tidak melakukan hal yang sama dengan pendahulunya,” ujar Jokowi. Ucapan Presiden ini mengandung makna khusus, yakni adanya kepercayaan pemerintah akan rencana reformasi FIFA, seperti yang dicanangkan Infantino setelah terpilih sebagai Presiden FIFA dalam Kongres Luar Biasa di Zurich, akhir Februari lalu.

Ilustrasi. Kegiatan Sekolah Sepak Bola “JFC” Kabupaten Garut.
Ilustrasi. Kegiatan Sekolah Sepak Bola “JFC” Kabupaten Garut.

Bisa dimengerti jika Presiden menaruh harapan khusus pada FIFA, mengingat pengalaman pada masa Sepp Blatter berkuasa. Pada era Blatter, surat-surat resmi pemerintah umumnya tidak digubris, bahkan utusan pemerintah ditolak menemui FIFA akibat “permainan” Sekretaris Jenderal PSSI Joko Driyono dengan Sekjen FIFA Jerome Valcke.

Valcke telah divonis 12 tahun tidak boleh aktif dalam sepak bola atas kebijakan internal ilegal dengan banyak negara bekembang, termasuk Indonesia.

Jika dirunut ke belakang mengapa Indonesia di-banned FIFA, itu jelas akibat surat PSSI ke FIFA yang isinya melaporkan bahwa pemerintah cq BOPI melakukan intervensi. Padahal BOPI hanya menegakkan hukum negara.

Isi surat PSSI tersebut menakut-nakuti pemerintah, dengan memakai tangan FIFA, agar segera mencabut pembekuan PSSI, seperti yang terjadi saat Djohar Arifin memimpin PSSI. Saat itu, pemerintah SBY memang takut Indonesia kena ban, sehingga Menpora Roy Suryo membikin tim internal khusus untuk mencegah turunnya sanksi FIFA.

Namun, pemerintah Jokowi menolak didikte FIFA, sehingga sejak 30 Mei 2015 Indonesia dibekukan dari kegiatan internasional. Catat: jika tidak ada surat PSSI yang menuduh pemerintah mengintervensi, apakah ada sanksi FIFA? Surat PSSI itu bagaikan senjata makan tuan bagi PSSI sendiri.

Bisa diprediksi bahwa Pak Jokowi berharap FIFA mengkaji ulang keputusan tentang Indonesia terkait dengan surat-surat laporan PSSI, sehingga federasi sepak bola internasional itu dapat menyetujui dilakukannya reformasi total tata kelola PSSI melalui prosedur yang benar, yakni kongres luar biasa (KLB).

Namun KLB ini bukan dilaksanakan oleh “PSSI Nyala” untuk menghindari gagalnya upaya mengubah total persepakbolaan nasional.

Soal KLB, diharapkan FIFA mengulang kebijakan pada 2011 dengan membentuk Komite Normalisasi, setelah lebih dulu menetapkan PSSI tidak kredibel dengan sejumlah bukti. Perlu dipertimbangkan pula bahwa sejak Nurdin Halid memimpin PSSI (2003-2011), yang acap terjadi adalah “KLB abal-abal” penuh rekayasa politik.

Terakhir, KLB di Hotel Borobudur pada 2013 di era Djohar Arifin lebih berbau politisasi, sehingga terjadi pendepakan terhadap enam anggota Komite Eksekutif hasil KLB Solo 2011, disusul KLB Surabaya 2015 yang terlaksana berkat pola transaksional/ancaman.

Kondisi persepakbolaan nasional saat ini jelas masih mengambang akibat belum dianulirnya sanksi terhadap PSSI dan ban FIFA. Berarti, kegiatan turnamen akan terus dilanjutkan sampai utusan Presiden Jokowi berhasil bertemu dengan pengurus FIFA di Zurich, dan pertemuan itu menghasilkan keputusan yang mengikat.

Utusan FIFA/AFC memang bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada pertengahan Februari lalu dan hasilnya akan membentuk “Tim Kecil”.

Belum sempat membentuk tim ini, utusan FIFA/AFC langsung mengadakan pertemuan dengan pengurus PSSI dan komponen sepak bola. Tanpa mengacuhkan “kesepakatan Istana”, FIFA lalu membentuk Komite Ad Hoc beranggotakan sembilan orang yang dipimpin Agum Gumelar.

Namun tujuh anggotanya adalah “orang-orang” PSSI yang bertameng sebagai komponen sepak bola. Jelas nama-nama tersebut kiriman dari PSSI.

Wakil pemerintah yang ditunjuk sebagai salah satu anggota menolak duduk dalam Komite Ad Hoc. Demikian juga wakil dari Asosiasi Pemain Profesional Indonesia. Maklum, FIFA/AFC dapat dianggap telah mendiskreditkan Presiden. Inilah salah satu karya FIFA era Blatter, yang tentunya tidak bisa ditoleransi.

Mudah-mudahan dengan dilakukannya reformasi FIFA oleh Infantino, harapan Presiden Jokowi untuk dapat mereformasi total persepakbolaan nasional segera dapat terwujud agar sepak bola nasional dapat berprestasi di forum internasional.

*******

Tempo.co

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here