Miras Bisa Menjadi Pintu Masuk Terjadinya Perbuatan Maksiat

0
8 views

Ilustrasi : Muhammad Erwin Ramadhan.

Garut news ( Rabu, 16/12 – 2915 ).

aa91Banyak kalangan  organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Garut, Jawa Barat, mendesak cakupan Perda tentang antimaksiat lebih diperluas. Agar upaya pencegahan dan penindakan terhadap munculnya perbuatan maksiat bisa lebih dimaksimalkan.

Di antaranya menyangkut perhatian terhadap titik rawan. Miras bisa menjadi pintu masuk kerap terjadinya perbuatan maksiat.

Sehingga mereka bahkan menghendaki peredaran minuman beralkohol atawa minuman keras (miras) menjadi nol persen.

Demikian mengemuka saat Panitia Khusus (Pansus) tentang Perda Anti Perbuatan Maksiat menggelar silaturrahim sekaligus dengar pendapat menjaring saran, dan masukan dari sejumlah ormas Islam di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Selasa (15/12-2015).

Ketua DPC Syarikat Islam Djohan Djauhari katakan, draf Perda diusulkan Bupati dinilai masih banyak celah, dan kekurangan. Padahal dia sangat menghendaki cakupan Perda tersebut bisa diperluas.

“Misalnya terkait kasus pelacuran, tak hanya tempat-tempat wisata harus diperhatikan, melainkan juga tempat lain rawan terjadi perbuatan berbau maksiat, misalnya kafe dan tempat karaoke. Kasus perjudian juga harusnya dimasukkan pula,” ungkap Djohan Djauhari.

Dia juga menyatakan, pihaknya tak setuju atas usulan bupati agar peredaran miras diatur di kawasan obyek wisata bersistem kuota. Lantaran, pemberian kuota minuman beralkohol seperti itu justru menjadi celah atau peluang bagi meluasnya peredaran minuman haram bagi umat Islam tersebut.

“Sebaiknya tegas saja, jangan diberikan peluang sama sekali,” tandas dia.

Ungkapan senada dikemukakan Sekretaris PD Persatuan Islam (Persis) Garut Edi Surahman. Menurutnya, masyarakat melihat penyusunan Perda sebagai revisi atas Perda Nomor 2/2008 itu, dinilai tak substansial.

Kata dia, Perda ini justru terkesan hanya penyelarasan terhadap peraturan di atasnya, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-dag/4/2014 junto Permendag 06/M-Dag/Per/1/2015 tentang Pengaturan Perdagangan Etanol.

“Masyarakat ingin perubahan Perda tersebut lebih substansif, sesuai pola perubahan sosial terjadi di masyarakat. Sehingga diharapkan diatur dalam Perda itu, tak hanya menyangkut pelacuran melainkan juga minuman beralkohol, perjudian, perselingkuhan, dan lainnya,” tegas Edi.

Dijelaskan, Perda itu diharapkan bisa dijadikan rujukan bagi pengaturan kebijakan maupun kegiatan lain. Semisal pembatasan izin pembangunan tempat hiburan, dan penegakan disiplin moralitas pegawai negeri sipil (PNS).

“Ketika PNS terlibat kasus selingkuh seperti belakangan ini misalnya, salah satu rujukan penindakannya ya Perda tersebut. nantinya,” imbuhEdi.

Ketua Pansus Asep De Maman menyatakan berterima kasih atas beragam masukan dari para tokoh Ormas Islam ini.

“Tentu kita lihat dulu, mana bisa diakomodasi dan tidak, agar tak bertentangan dengan aturan di atasnya, sesuai hirarki peraturan perundang-undangan,” katanya.

Dia juga menyebutkan, selain dengan ormas Islam, Pansus pun tak mustahil menggelar dengar pendapat lagi dengan unsur terkait lain. Semisal kalangan pelaku usaha wisata dan pengusaha tempat hiburan, akademisi, serta aparat penegak hukum, katanya pula.

********