Mimpi Indonesia Jaya dengan Laut, Mengapa Belum Juga Jadi Nyata?

Garut News ( Ahad, 31/08 – 2014 ).

Ikan yang siap diantar diatas becak motor di Pasar Peunayong, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Kamis (14/2/2013). Sumber daya laut Indonesia yang melimpah berpotensi menjadi negara eksportir ikan laut kelas dunia. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. (KOMPAS/AGUS SUSANTO).
Ikan yang siap diantar diatas becak motor di Pasar Peunayong, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Kamis (14/2/2013). Sumber daya laut Indonesia yang melimpah berpotensi menjadi negara eksportir ikan laut kelas dunia. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. (KOMPAS/AGUS SUSANTO).

– Tujuh puluh persen wilayah Indonesia adalah lautan. Nenek Moyang Kita seorang pelaut. Sumber daya alam hayati laut kita kaya.

Begitulah sering banyak orang mengucapkan.

Namun, sesering banyak orang mengucapkannya, sesering itu pula akhirnya semua sadar bahwa kekayaan yang dimiliki lautan belum mampu menyejahterakan.

Mimpi sejahtera lewat laut belum terwujud. Buktinya satu saja, nelayan Indonesia masih dianggap kaum miskin.

Mengapa Indonesia belum juga mampu mewujudkan kesejahteraan lewat laut?

Pertemuan kelompok ahli bertema “Peran Iptek dalam Pembangunan Maritim” yang diadakan pada Jumat (29/8/2014) di Universitas Surya, Tangerang, mengungkapnya.

Rizal Damanik, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dan Direktur Indonesia for Global Justice mengungkapkan, sebab pertamanya adalah adanya “ketimpangan agraria kelautan.”

Dalam 5 tahun terakhir, lebih dari 20 persen armada kapal nelayan menumpuk di satu tempat.

Sementara itu, kapal-kapal berkapasitas lebih dari 20 gross ton juga berebut dengan nelayan di tempat yang sama.

Diantara kapal-kapal yang berebut dengan nelayan tradisional, banyak pula milik asing. Penjagaan laut kurang.

“Laut Indonesia ibarat rumah yang tidak berpagar. Siapa pun bisa masuk,” kata Rizal.

Selain ketimpangan agraria kelautan, Rizal juga menyebut adanya ketimpangan fasilitas di antara wilayah Indonesia barat dan timur.

“70 persen pelabuhan ada di Indonesia bagian barat. Sementara, di Indonesia timur kurang dari 30 persen,” ungkapnya.

Hal itu menimbulkan masalah karena wilayah yang masih menyimpan potensi ikan cukup besar adalah Indonesia timur.

Banyak wilayah di Indonesia bagian barat kini sudah tercemar dan mengalami overfishing.

Kesejahteraan lewat maritim, terutama perikanan, juga sulit dicapai karena adanya ketimpangan rantai pengelolaan sumber daya ikan.

Masih banyak yang berkutat di perikanan tangkap. Baru sedikit yang menekuni pengolahan.

Banyaknya penangkap ikan membuat kompetisi tinggi. Dengan demikian, wajar bila nelayan punya penghasilan sedikit dan tak sejahtera.

Konsekuensi lainnya, sumber daya alam dijual tanpa nilai tambah.

Di luar sektor perikanan, Son Diamar, mantan Staf Ahli Menteri BAPPENAS Bidang Maritim dan Tata Ruang, mengatakan bahwa Indonesia belum bisa menangkap peluang ekonomi pelayaran dan wisata bahari.

Menurut Son, sebelumnya banyak aktivitas pelayaran Indonesia yang masih dilayani kapal asing.

Indonesia harus membayar Rp 100 triliun. Saat ini, pelayanan kapal Indonesia sudah meningkat.

Tapi, Son mengatakan, jika mau mandiri lewat maritim, 40 persen ekspor harus dilayani dengan kapal Indonesia.

Son juga menyebut belum maksimalnya pengembangan wisata bahari. “Padahal, kalau mau mengembangkan 8 destinasi wisata bahari saja dengan baik, kita sudah untung,” ungkapnya.

Rizal mengatakan, perlu perombakan dalam pengelolaan kelautan.

Pertama, pengembangan maritim harus melibatkan rakyat Indonesia. Partisipasi harus ada.

Pengembangan tidak bisa diserahkan kepada satu pihak untuk kemudian pemerintah punya penerimaan lewat pajak yang bisa membuat masyarakat sejahtera.

Rizal mengatakan, teori itu sudah gagal.

“Contoh di Kalimantan. Batubara dikelola pihak lain. Diharapkan ada kesejahteraan. Ternyata tidak. Kalimantan yang kaya batubara malah justru identik dengan mati listrik,” paparnya.

Selain itu, dibutuhkan pula teknologi untuk membantu para nelayan mengetahui wilayah dengan potensi ikan tinggi.

Son menyebut perlunya perubahan pengelolaan sumber daya alam, adanya badan usaha milik daerah, dan anggaran APBN yang digunakan untuk pengembangan infrastruktur kemaritiman.

Penulis : Yunanto Wiji Utomo
Editor : Yunanto Wiji Utomo/Kompas.com

Related posts