MIAI dan Deretan Ormas Islam yang Berjuang Mendirikan Indonesia

0
115 views
Gedung MIAI. (Foto: screenshot).

Jumat 02 Februari 2018 16:17 WIB
Red: Karta Raharja Ucu

Gedung MIAI. (Foto: screenshot).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Publik kembali digugah akan sejarah umat Islam dan para ulama dalam berperan mendirikan bangsa ini. Hal ini terkait dengan beberapa pernyataan perwira polisi yang menjadi viral karena jauh dari fakta sejarah.

Seperti yang disampaikan calon wakil gubernur Jawa Barat, Anton Charliyan soal Panitia Sembilan di salah satu acara televisi swasta. Serta video Kapolri Tito Karnavian yang menyatakan hanya dua ormas Islam NU dan Muhammadiyah sebagai pendiri bangsa.

Ahmad Mansur Suryanegara. (Fotografer : John Doddy Hidayat).

Walaupun koreksi dan klarifikasi telah disampaikan, namun Sejarawan Ahmad Mansur Suryanegara meminta pejabat dan perwira kembali membaca peran ulama dan umat Islam sebelum kemerdekaan dan selama masa revolusi. Salah satu peran tokoh Islam dari berbagai organisasi tersebut, menurutnya ada dalam fakta sejarah perjalanan Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI).

Guru besar sejarah dari Universitas Padjadjaran ini mengungkapkan Majelis Islam A’la Indonesia atau MIAI adalah wadah bagi ormas Islam di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan. Wadah perjuangan ormas Islam dibentuk pada Selasa Wage, 15 Rajab 1356 atau 21 September 1937.

Dalam MIAI saat itu tergabung di antaranya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al Irsyad, Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Al Khoiriyah, Persyarikatan Ulama Indonesia (PUI), Al Hidayatul Islamiyah, Persatuan Islam (Persis), Partai Islam Indonesia (PII), Partai Arab Indonesia (PAI), Jong Islamiaten Bond, Al Ittihadiyatul Islamiyah dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA).

Fotografer : John Doddy Hidayat.

Awalnya MIAI sebatas mengoordinasikan berbagai kegiatan, tetapi belakangan MIAI menjadi wadah persatuan umat Islam Tanah Air menghadapi politik penjajah Belanda. Dalam buku berjudul ‘Api Sejarah’ yang ditulis Ahmad Mansur Suryanegara, dipaparkan peran MIAI menghadapi politik pecah belah pemerintah kolonial Belanda.

Jelang 1941, saat itu umat Islam Indonesia dalam menghadapi Perang Dunia II dan di kawasan Asia dikenal Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Belanda yang merupakan sekutu Amerika mendapat perlawanan dari Nippon. Namun berkat MIAI, umat Islam di Tanah Air pada saat itu menjadi terselamatkan.

Salah satu alasannya adalah jasa para ulama dan pimpinan politik Islam yang bersatu dalam wawasan dan gerak juangnya dalam wadah Majlis Islam A’la Indonesia. Dengan terbentuknya wadah gabungan seluruh umat Islam Indonesia ini, maka komponen umat Islam di Hindia Belanda saat itu terlupakan upaya memecah belah antar ulama dan parpol Islam.

“Upaya memecah belah ini, merupakan produk politik devide and rule pemerintah kolonial Belanda,” tulis Mansur dalam buku ‘Api Sejarah 2’ Peran Ulama dalam Membangun Organisasi Militer Modern. Setelah priyayi pendukung Belanda, termasuk priyayi, bupati dan kelompok feodal melakukan penghinaan terhadap kanjeng Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam dan agama Islam.

Di antaranya Dr. Soetomo dan Regent Bandoeng R.A.A Wiranata Koesoema dalam tulisannya menghina kehidupan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam. Beruntung upaya memecah antar ulama dan organisasi Islam itu tidak terjadi. Hal ini karena adanya kesadaran bersama atas common enemy atau musuh bersama yakni penjajah Belanda dengan para pengikut dan pembantunya.

“Di saat tumbuhnya kesadaran bersama ini, debat persoalan furu dan khilafiyah antar ulama semakin berkurang,” ungkap Mansur. Sehingga selama periode 1939-1945, masa-masa perang dunia II terjadi, para ulama di Indonesia melalui wadah Majlis Islam A’laa Indonesia dapat duduk bersama dalam satu majelis.

Jepang Ingkar Janji untuk Merangkul Ormas Islam
Melalui MIAI inilah ulama-ulama Indonesia dari berbagai pergerakan, organisasi dan partai politik bisa satu dan konsisten dalam bersikap. Ketika Jepang datang dan menguasai pasifik, ulama di Indonesia tetap kompak bersikap. Tidak tergoyahkan oleh sikap politik dari kelompok non agama yang terpecah antara mendukung Belanda atau Jepang.

Para Ulama dan tokoh politik Islam dalam MIAI dapat menentukan sikap kemandirian politiknya, bahkan tidak terbawa arus perubahan di Saudi Arabia yang disebut beraliran Wahabi, serta Mesir dan Turki yang menjadi sekuler. Namun Jepang sadar, untuk meraih hati masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim mendukung Imperium Tenno Heika harus meraih hati ulama.

Maka berbagai cara Jepang lakukan untuk mengubah opini kelompok Islam akan kehadiran Nippon di nusantara dan umat Islam bisa ikut dalam Kekaisaran Tenno Heika. Jepang mengundang perwakilan pimpinan MIAI ke Jepang dan berjanji akan menaruh perhatian besar kepada umat Islam tidak seperti Belanda.

Tenno Heika bahkan bersedia mengikuti apa yang diputuskan oleh Kongres MIAI, antara lain soal Bendera Merah Putih yang boleh dikibarkan. Ini terlihat pada video asli lagu Indonesia Raya dengan tiga stanza, yang memperlihatkan bagaimana Jepang memperbolehkan bendera merah putih dikibarkan.

Setelah itu Jepang juga membebaskan beberapa para ulama dan tokoh perjuangan yang selama ini ditawan dan diasingkan Belanda. Seperti Abdoel Karim Amroellah (Buya Hamka), Soekarno, Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir. Ini semua dilakukan Jepang untuk mendapatkan simpati umat Islam di Tanah Air.

Namun setelah Jepang menang menguasai pasifik, dan pasukan sekutu menyerahkan Indonesia dalam perjanjian Kalijati 8 Maret 1942, sikap Nippon berubah. Yang awalnya ramah dengan ulama dan umat Islam, Jepang berusaha menerapkan Nipponisasi. Dimulai dalam semua sendi kehidupan tidak terkecuali agama.

Nippon satu per satu membubaran partai politik Islam, di antaranya PSII (Partai Sjarikat Islam Indonesia) dibubarkan pada 2 Mei 1942, dan PII (Partai Islam Indonesia) dibubarkan pada 20 Mei 1942. Dalam perjalanannya Jepang ternyata menerapkan politik perpecahan yang berujung pada dibubarkannya MIAI pada 1943 dan berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

Dari perjalanan Majelis Islam A’la Indonesia ini terlihat jelas betapa besar peran umat Islam dan para ulama atas kemerdekaan bangsa ini. Bahkan seorang E.F.E. Douewes Dekker Setiaboedhi menyatakan: “Jika tidak karena sikap dan semangat perjuangan para ulama, sudah lama patriotisme di kalangan bangsa kita mengalami kemusnahan.”

********

Republika.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here