Merindu Ormas yang Bukan Organisasi Masalah

0
36 views
Asma Nadia (Foto: Daan Yahya/Republika).

Sabtu 15 September 2018 06:19 WIB
Red: Elba Damhuri

“Ormas yang mengganggu, menyalahgunakan wewenang, justru masih berkeliaran bebas”

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Asma Nadia

Asma Nadia (Foto: Daan Yahya/Republika).

Berita bentrok antara dua ormas yang berlangsung beberapa hari, menghiasi media nasional. Sebelumnya, aktivitas sebuah ormas pemuda menghalau ustaz atau ulama yang berpidato di sejumlah daerah sering viral di media sosial.

Berita ini membangkitkan kenangan ketika saya membuka sebuah usaha di pinggir jalan raya. Anggota ormas tertentu kerap datang dan meminta ‘sumbangan’ dana keamanan.

Staf kami menolak, karena tidak ada kepentingan untuk membayarkannya. Beberapa hari kemudian, motor salah satu pegawai hilang dicuri. Entah ada hubungannya atau tidak, tapi itu yang terjadi.

Pengalaman masa lalu dan perkembangan akhir-akhir ini mengusik saya untuk mendalami lagi ormas dari sudut pandang legal. Aturan tentang ormas sempat menjadi berita besar ketika Presiden menerbitkan Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 yang mengganti UU Nomor 17 Tahun 2013.

Mengacu pada aturan tersebut, kita sama-sama bisa melihat definisi ormas dari sisi hukum di Pasal 1.

“Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Ditilik dari penjelasan di atas, tidak ada yang salah.

Semakin menarik, saya lalu mencoba melihat apa saja sebenarnya tujuan ormas menurut undang-undang. Dalam Pasal 5 hal ini diungkap sebagai berikut: meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; memberikan pelayanan kepada masyarakat; menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan mewujudkan tujuan negara.

Bagian ini juga masih mulia. Akan tetapi, kenyataan di lapangan berbenturan dengan detail yang tercantum dalam undang-undang.

Sebuah petisi, ajakan untuk membubarkan ormas yang meresahkan kemudian sempat tersebar di berbagai media daring. Alasannya, banyak ormas yang lari dari tujuan mulianya dam menjadi Organisasi Masalah.

Fakta yang akrab dalam kehidupan sehari-hari tidak sedikit ormas yang memalak warga, misal ketika ada masyarakat yang merenovasi atau membangun rumah. Alasannya, agar pembangunan lancar. Dengan bahasa lain, kamu tidak bayar saya ganggu.

Beberapa ormas secara rutin meminta uang keamanan setiap bulan ke pengusaha kecil di pinggir jalan dengan dalih demi menghindari terjadinya pencurian karena keamanan akan dijaga oleh ormas setempat. Belakangan mulai terkuak isu ormas meminta uang THR, baik momen Lebaran maupun saat akhir tahun dan tahun baru.

Sekalipun ditulis seikhlasnya, tetapi memberi sedikit menimbulkan kekhawatiran akan menjadi catatan. Teranyar marak berita ormas melakukan penyisiran terhadap ulama dan ustaz, seolah hanya mereka yang memiliki pemahaman benar tentang agama, atau kebangsaan.

Pemerintah juga menyadari penyimpangan ini karenanya di perpu mulai banyak aturan larangan untuk ormas. Misalnya, ormas dilarang menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengumpulkan dana untuk partai politik, melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sayangnya, tetap banyak ormas yang mengganggu, menyalahgunakan wewenang, justru masih berkeliaran bebas. Dan perpu baru malah diterapkan pada ormas yang dalam pandangan awam tidak mengganggu masyarakat.

Jika penertibannya tebang pilih tentu akan terbentuk opini bahwa ormas dan kiprahnya hanya menjadi perpanjangan tangan politik serta kepentingan. Dan tentu saja bukan itu yang kita harapkan dari keberadaan ormas di Tanah Air.

********

Republika.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here