Menyoal Kampanye Hitam

Sabam Leo Batubara,
Wartawan Senior

Garut News ( Jum’at, 28/03 – 2014 ).

Ilustrasi. Lebih Baik "Memeluk atawa Merangkul" Kaum Duafa. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Lebih Baik “Memeluk atawa Merangkul” Kaum Duafa. (Foto: John Doddy Hidayat).

Berita di Koran Tempo (23 Maret 2014) berjudul “Pelesiran Aburizal dan Artis Diklaim untuk Syukuran” memuat pengakuan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham yang membenarkan sosok yang ada dalam video berjudul “Azis Syamsuddin dan Capres Golkar ARB Menikmati Maldives Bersama Marcella dan Olivia Zalianty” adalah Ketua Umum Golkar sekaligus calon presiden partai itu, Aburizal Bakrie.

Pada edisi hari berikutnya, koran yang sama memuat bahwa Aburizal mengaku mengajak dua artis itu ke Maladewa untuk memperbaiki wisata Indonesia.

Dia menganggap peredaran video itu sebagai “kampanye hitam” terhadap dirinya.

Pertanyaannya, apakah peredaran video tersebut, yang informasinya juga disebarluaskan oleh media massa, dapat dituduh melakukan kampanye hitam (black campaign) terhadap Aburizal?

Dalam perspektif demokrasi dan kebebasan pers, dalam penyelenggaraan pemilu, peran media adalah mengupayakan well informed voters.

Untuk mewujudkan itu, pers dilarang melakukan negative campaign berkategori kampanye hitam karena kampanye seperti itu berbahan keterangan dusta, bohong, fitnah dan beriktikad buruk.

Pelanggaran seperti itu tidak hanya melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ), tapi juga berpotensi dapat diproses ke jalur hukum, tidak berdasarkan UU Nomor 40/1999 tentang Pers.

Tapi negative campaign yang menguliti rekam jejak, kebaikan, dan keburukan para kontestan-parpol, calon legislator, capres dan cawapres-sesuai dengan KEJ, artinya berdasarkan fakta-fakta yang benar dan tersedia berimbang, justru membantu rakyat pemilih untuk memilih secara benar.

Dengan demikian, pers membantu pemilih untuk tidak lagi membeli kucing dalam karung.

Mempedomani uraian di atas, berikut ini dikemukakan beberapa contoh kampanye negatif berkategori kampanye hitam.

Dalam kampanye Pilpres Juli 2009, Cawapres Boediono diberitakan berkedok beristrikan seorang Islam, padahal Katolik.

Tuduhan itu adalah bagian dari kampanye hitam, karena fakta sebenarnya istri Boediono beragama Islam.

Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2012, sejumlah pendukung lawan cagub Joko Widodo (Jokowi)-cawagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencoba mempengaruhi rakyat pemilih untuk tidak memilih pasangan tersebut lewat black campaign dengan mempersoalkan agama, ras, dan etnis Ahok.

Pada pertengahan Februari lalu, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkap ada tujuh jenderal yang termasuk daftar hitam pemerintah AS untuk ditangkal masuk ke negara itu.

Sekretaris Komite Konvensi Capres Partai Demokrat Suaidy Marabessy (13 Februari 2014) menuding Hashim-yang juga menyebut Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo salah satu dari tujuh jenderal tersebut-melakukan kampanye hitam.

Pramono Edhie menegaskan, bagaimana mungkin dia dicekal ke AS, padahal pada 1985, 1986, dan 1998 dia menjalani pendidikan special forces di negeri itu.

Dia juga masih menerima undangan (6 Februari 2014) dari Presiden AS Barrack Obama untuk menghadiri suatu acara yang diprakarsai Dewan Kongres AS di Washington.

Ketua Fraksi Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, di gedung DPR (6 Desember 2013) mengemukakan, “Fraksi Demokrat di DPR meminta media menghentikan apa yang disebutnya sebagai kebohongan publik terkait dengan Partai Demokrat, sehingga elektabilitas partai merosot. Dengan menyebar fitnah dan menjelek-jelekkan orang tanpa dasar, maka apa jadinya dengan 240 juta rakyat Indonesia.”

Pendapat yang menuduh media melakukan kebohongan publik dan fitnah-menurut saya-adalah juga kampanye hitam terhadap media nasional.

Apa nalarnya media dituduh berbohong dan memfitnah, padahal fakta-fakta jurnalistik tentang performa orang-orang parpol di DPR dan birokrasi justru bersumber dari lembaga penegak hukum, terutama KPK.

Fakta-fakta terbaru menunjukkan jumlah pejabat yang terpidana, tersangka, dan terduga, atau disebut-sebut terlibat tindak korupsi, sepertinya lebih banyak kader Partai Demokrat.

Di Amerika Serikat, rakyat pemilih mengapresiasi medianya yang mengungkap bukan hanya keunggulan, tapi juga keburukan calon-calon pemimpinnya.

Gary Hart dari Partai Demokrat, menurut hasil survei, berpotensi besar untuk memenangi pemilihan Presiden AS 1988.

Namun, ketika pelesirannya dengan artis Donna Rise ke satu tempat wisata disiarkan oleh media, publik marah dan menolak pencalonannya.

Kenapa?

Karena publik berpendapat, capres yang mengkhianati istrinya pasti juga akan mengkhianati rakyat pemilihnya.

Dari paparan di atas, tersimpulkan bahwa penyiaran dan pemberitaan media tentang pelesiran Aburizal dengan artis ke Maladewa sama sekali bukan kampanye hitam terhadap capres tersebut.

Karena informasinya berdasarkan fakta yang benar dan kebenarannya juga sudah dikonfirmasi kepada Aburizal sendiri.

Dalam konsep demokrasi dan kebebasan pers, tugas media tidak hanya memberitakan hal-hal positif tentang calon pemimpin negaranya, tapi juga keburukan-keburukannya.

Dengan demikian, hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk mengetahui rekam jejak calon pemimpinnya secara utuh terpenuhi.

******

Kolom/Artikel Tempo.co

Related posts