Menyiram atau Mencerabut Beringin Besar

0
6 views

Arya Budi, Research Associate pada Poltracking Institute

Garut News ( Rabu, 26/11 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).

Babak baru politik nasional bisa jadi ditentukan beberapa hari ke depan dalam Munas IX Golkar. Ada dua hal yang menjelaskan Munas Golkar menjadi krusial dalam konstelasi politik nasional.

Pertama, Golkar teruji sebagai organisasi kepartaian yang mapan dan bisa dijelaskan dengan banyak kerangka teoretis pengorganisasian partai (Tomsa, 2008), dengan stok kader-politikus melimpah, sehingga posisi politiknya berpengaruh pada konstelasi inter-party politics.

Kedua, posisi politik terkini Golkar terlihat memimpin Koalisi Pendukung Prabowo (KPP) yang berkekuatan 52 persen dan terkonsolidasi cukup matang dengan kendali palu pimpinan Dewan dan alat kelengkapan Dewan, selain kekuatan 91 kursi parlemen terbesar kedua setelah PDIP.

Di titik inilah, sesi pemilihan ketua umum baru Golkar pada Munas IX dengan debat perihal status-quo dan leadership renewal (pembaruan kepemimpinan) menjadi agenda paling krusial bukan hanya bagi Golkar, tapi juga bagi kepentingan politik KPP dan politik nasional secara keseluruhan.

Walaupun, dalam kasus kepemimpinan partai di banyak negara, pembaruan kepemimpinan adalah bagian penting bagi survival strategy sebuah partai (Serenella Sferza, 2002).

Terkait dengan hal ini, Rapimnas VII Golkar di Yogyakarta tempo hari telah mengirimkan dua pesan penting: 1) ambisi ketua umum inkumben mempertahankan struktur ruling elite yang dipimpinnya melalui deklarasi “kesiapan” maju dalam Munas IX; 2) Ical memiliki kekuatan jangkar politik di daerah, minimal struktur provinsi alias DPD I.

Meski demikian, klaim dukungan DPD I sebenarnya tidak selalu linier dengan kemenangan kandidat.

Pada Munas IX bisa jadi kontestannya tak sampai sejumlah nama yang sudah mendeklarasikan diri jika prasyarat dukungan 30 persen pemilik suara masih berlaku sebagaimana Tata Tertib Munas Riau Pasal 39 perihal mekanisme pencalonan ketua umum.

Namun jika benar bahwa Aburizal Bakrie telah mendapatkan dukungan tertulis-institusional lebih dari 400 suara (tempo.co, 23 November 2014), bisa jadi Ical menang secara aklamasi, kecuali terdapat perubahan tata tertib munas yang menyatakan bahwa jika calon ketua umum mendapatkan dukungan lebih dari 50 persen, otomatis menjadi ketua umum terpilih.

Singkat cerita, potensi politik ketua umum inkumben Golkar memang besar, tapi hasil survei atas 173 pakar dan public opinion maker yang dilakukan Poltracking Institute pada awal November 2014 menunjukkan bahwa Aburizal Bakrie merupakan tokoh Golkar paling tidak direkomendasikan sebagai satu dari delapan kandidat yang diukur.

Riset ini menunjukkan bahwa 52 persen juri penilai yang terdiri atas akademikus di bidang sosial politik dan analis/peneliti politik memilih Aburizal Bakrie sebagai figur yang paling tidak direkomendasikan dibanding Agung Laksono (7 persen) atau Priyo Budi Santoso (2 persen), misalnya.

********

Kolom/artikel Tempo.co