You are here
Menyadap Kebijakan ARTIKEL 

Menyadap Kebijakan

Herry Gunawan, Pendiri plasadana.com

Jakarta, Garut News ( Sabtu, 30/11 ).

Ilustrasi. (Foto : John).
Ilustrasi. (Foto : John).

Australia menyadap komunikasi telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta sejumlah pejabat lainnya.

Tentu pantas dipersoalkan.

Namun ada penyadapan lain yang lebih berbahaya: penyadapan kebijakan.

Tak sekadar mendengarkan pembicaraan, tapi juga berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Kasus Bunda Putri sebenarnya masuk kategori ini.

Kekuatan yang dimiliki dan dijual oleh sang bunda, yang sempat disewa menjadi International Advisor Petronas, perusahaan minyak dan gas bumi asal Malaysia, adalah akses.

Inilah yang sangat dibutuhkan oleh korporasi multinasional ketika berinvestasi di sebuah negara.

Mungkin kalau di negara maju seperti Amerika Serikat, pemain seperti Bunda Putri ini lebih dikenal sebagai pelobi.

Namun di sana tempatnya di ruang yang terang-benderang.

Ada deklarasi secara terbuka yang menjelaskan dia bekerja untuk siapa.

Sekadar menyebut contoh, kasus pembelian saham Yahoo! oleh Jack Ma, pendiri Alibaba.

Untuk kepentingan tersebut, Jack Ma menyewa pelobi, Duberstein Group Inc.

Tugasnya adalah meyakinkan para pemangku kepentingan di Amerika, termasuk Kongres, yang khawatir akan campur tangan Cina karena dianggap membelenggu kebebasan.

Sebelum pelobi beroperasi, perusahaan pelobi yang ditunjuk harus menyampaikan posisinya kepada publik, tidak boleh pura-pura. Begitulah aturan mainnya.

Namun yang gelap-gelapan juga ada.

Contohnya, skandal yang terjadi di Inggris.

Pada 2012, misalnya, Peter Cruddas mundur dari posisi Wakil Bendahara Partai Konservatif yang berkuasa.

Gara-garanya, dia ketahuan menjual akses ke Perdana Menteri.

Siapa yang ingin bertemu Perdana Menteri David Cameron bisa dijembatani Cruddas asal menyumbangkan dana Rp 4,5 miliar setahun untuk partai.

Itu merupakan tiket makan malam bersama Perdana Menteri, sehingga yang bersangkutan bisa menyampaikan hasratnya secara langsung kepada pembuat kebijakan.

Bunda Putri, jika melihat kasus yang melibatkan namanya, termasuk pemain di dunia gelap.

Tujuannya membuka jalan bagi klien sekaligus mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk kepentingan yang mempekerjakannya.

Orang-orang semacam Bunda Putri ini tentu tidak sedikit yang beredar di Indonesia.

Tujuannya sama, yaitu membuka akses dan mempengaruhi kebijakan.

Sasaran operasi biasanya bukan pejabat resmi, melainkan pihak atau jaringan yang memiliki akses menuju pengambil keputusan.

Agar tangan pemilik kepentingan tetap bersih, jejaring itulah yang bekerja secara langsung mempengaruhi kebijakan atau menyampaikan kepentingannya.

Dalam konteks ini, model yang digunakan adalah mediasi.

Selain menggunakan saluran kelompok berpengaruh (bukan pejabat), model ini biasa memanfaatkan saluran media dan asosiasi bisnis.

Dari sini pula pesan kepentingannya dikirimkan.

Intinya adalah demi mencapai tujuan, segala kanal dimanfaatkan.

Ada juga model lobi yang langsung menyasar kelompok berpengaruh, seperti pejabat.

Tentu hal ini lebih efektif dalam mempengaruhi kebijakan, tapi sangat mudah terdeteksi.

Untuk mengelabui pihak tertentu, biasanya digunakan asosiasi bisnis.

Asosiasi inilah yang menjadi perantara melalui pertemuan terbatas dengan pejabat pembuat keputusan.

Dari sinilah operasi mempengaruhi kebijakan dijalankan.

Para pelobi di dunia gelap bisa menggiring kebijakan ke arah jalan lurus versinya sendiri.

Jelas ini sangat berbahaya karena bisa menihilkan kepentingan rakyat dan negara.

*** Sumber : Kolom/artikel Tempo.co

Related posts

Leave a Comment