Menunggu Nyali DPRD Garut Gunakan Hak Interpelasi

0
30 views
Pembangunan Pasar Mangkrak.

Garut News ( Selasa, 05/11 –  2019 ).

Pasar Darurat.

Ternyata, hanya menyampaikan secara lisan namun menolak penandatanganan kesepakatan tertulis dalam Berita Acara-nya, kemudian raib dari gedung DPRD Garut usai menerima aspirasi massa Aliansi Garut Bermartabat pada Jum’at (01/11-2019).

Wakil Ketua DPRD Enan serta enam Ketua Fraksi di DPRD akhirnya menyepakati perlunya dilaksanakan hak interpelasi terhadap Bupati Garut sebagai upaya menuntaskan persoalan revitalisasi pasar di Garut hingga kini masih berlarut-larut.

Hal itu ditunjukkan dengan ditandatanganinya Berita Acara Audensi DPRD dengan Aliansi Garut Bermartabat pada Senin (04/11/2019) oleh Enan, dan legislator lainnya penerima audensi.

Selain Enan juga Ketua DPC Partai Gerindra, turut menyepakati Deden Sopian (Ketua Fraksi Golkar), Lulu Gandhi Nan Rajati (Ketua Fraksi Gerindra), Aji Kurnia (Ketua Fraksi PKB), Ayi Suryana (Ketua Fraksi PPP), Jajang Supriatna (Ketua Fraksi PKS), dan Taufik Hidayat (Ketua Fraksi PAN)

Sebelumnya, Enan bersama keenam anggota dewan hanya menyampaikan lisan menyepakati desakan Aliansi Garut Bermartabat agar dilakukan interpelasi terkait revitalisasi pasar pada Audensi di Ruang Rapat Paripurna DPRD pada Jum’at (01/11-2019).

Tetapi ketujuh anggota dewan tersebut menolak menandatangani Berita Acara bahkan langsung menghilang dari gedung DPRD. Mereka beralibi belum akan menandatangani Berita Acara sebelum dibicarakan dengan masing-masing anggota fraksi lainnya.

Padahal ketika itu, Ketua Fraksi Golkar Deden Sopian juga mantan legislator Garut 2014-2019 mengakui persoalan pasar di Garut tak kunjung tuntas meski pihaknya berkali-kali memanggil SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait.

Sehingga perlu ada penanganan khusus dengan memanggil pucuk pimpinan tertinggi SKPD di Garut yakni Bupati.

“Seharusnya ini tugas kami. Kami akui kurang maksimal. Pembangunan pasar di Garut ini memang ngaco, baik yang dibiayai APBD, APBN maupun BOT. Harus jadi perhatian dewan secara komprehensif,” katanya.

Selain hak interpelasi, para anggota dewan itu juga sepakat perlunya dibentuk Panitia Khusus tentang Revitalisasi Pasar di Garut, dilakukan penangguhan pembangunan Pasar Cikajang sebelum persoalan Pasar Wanaraja, Pasar Samarang, dan Pasar Leles tuntas; mendesak Pemkab menerbitkan data terbaru riwayat kepemilikan kios; serta mendorong aparat penegak hukum menegakkan keadilan jika terdapat penyimpangan, dan terindikasi ada jual beli kios.

Hal tersebut terlihat dari sikap Enan dan lainnya ketika menerima audensi massa Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS), Laskar Indonesia Garut, Gerakan Pemuda Islam (GPI), Brigade Pemuda Islam (GPI), dan Gerakan Nusantara Hijau (GNH) tergabung Aliansi Garut Bermartabat di Gedung DPRD Garut pada Jum’at (01/11-2019) sore.

“Sebenarnya, hak interpelasi DPRD bukanlah hal yang harus diminta rakyat melainkan inisiatif dewan sendiri, dan tidak haram. Sesuai Perundangan, dan Tata Tertib DPRD Garut Nomor 1/2018. Apalagi DPRD memiliki tugas melakukan pengawasan termasuk mengenai tindak lanjut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Salah satunya temuan tentang revitalisasi Pasar,” ungkap Sekretaris Aliansi Garut Bermartabat Dudi Supriyadi.

Dia kembali menegaskan, DPRD mesti melakukan hak interpelasi lantaran carut marutnya revitalisasi pasar di Garut berdampak luas terhadap masyarakat. Hal itu diindikasikan dengan adanya kekacauan distribusi kios pedagang menimbulkan persaingan dagang tak sehat, ditemukan kualitas bangunan buruk, mangkraknya pembangunan, dan kekurangan volume pekerjaan pembangunan.

Juga, ditemukan ada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana hasil pemeriksaan BPK RI terkait pembangunan pasar, dan menyebabkan kerugian keuangan negara/daerah.

Pembangunan Pasar Leles ambruk, dan mangkrak, serta mengalami kekurangan volume pekerjaan dengan kerugian negara senilai Rp749.594.992,05, pembangunan Pasar Wanaraja mengalami kekurangan volume pekerjaan senilai Rp282.800.397,21, pembangunan Pasar Samarang mengalami kekurangan volume pekerjaan senilai Rp241.442.928,42; dan pembangunan Pasar Desa Pangauban Bayongbong mengalami kekurangan volume pekerjaan senilai Rp27.268.851,42.

Pada pembangunan Pasar Limbangan ditemukan adanya ketidakpatuhan terhadap perjanjian pada kerjasama pembangunan berskema Build Operate Transfer (BOT), atau Bangun Guna Serah, dengan menimbulkan kerugian negara Rp1,04 miliar. Demikian pula pada pembangunan Pasar Cibatu dengan kerugian negara Rp738.368.912.

********

(Abisyamil, JDH/Fotografer : John Doddy Hidayat).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here