Menjaga Independensi BPK

Garut News ( Kamis, 20/03 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).

Sebagai supreme auditor, Badan Pemeriksa Keuangan seharusnya bebas kepentingan politik.

Prinsip ini perlu dipegang, memilih ketua baru BPK setelah Hadi Poernomo memasuki masa pensiun April nanti.

Lembaga ini, sebaiknya tak memilih anggota berlatar belakang politikus menjadi ketua.

Meski hanya menjabat sampai Oktober mendatang, ketua baru amat penting lantaran simbol BPK.

Ia pun mesti memimpin penyelesaian audit sederet kasus menjadi sorotan publik, seperti proyek jalur Pantura, bantuan sosial di Provinsi Banten, proyek TVRI, dan SKK Migas.

BPK jangan sampai mengulang kesalahan Mahkamah Konstitusi memilih Akil Mochtar sebagai ketua.

Akil, lama berkecimpung di Partai Golkar, ternyata tak sanggup menjaga marwah MK.

Ia malahan terjerat skandal suap.

Tak semua politikus itu buruk.

Tetapi politikus biasa menyelesaikan masalah dengan lobi, dan kompromi tidaklah cocok buat posisi sepenting Ketua BPK, memerlukan ketegasan.

Jika lembaga ini dipimpin politikus, semakin mudah pula kalangan partai politik, dan Dewan Perwakilan Rakyat memengaruhi hasil audit.

Para anggota BPK amat menentukan wajah lembaga ini sebab merekalah memilih ketuanya.

Pemilihan internal ini sesuai Undang-Undang Nomor 15/2006 tentang BPK.

Mekanisme itu beda dengan masa sebelumnya, ketika ketua dan wakil ketua diangkat presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang BPK juga memberi wewenang besar bagi DPR mengusulkan, dan memilih para anggota BPK.

Tak seperti penyaringan calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi yang terbuka, pendaftaran kandidat anggota BPK berlangsung tertutup.

Tak ada pula panitia seleksi independen menyortir para calon.

Jangan heran apabila delapan anggota BPK sekarang didominasi para politikus.

Mereka antara lain para mantan legislator di Komisi Keuangan dan Perbankan.

Komisi ini pula mewakili Dewan menyeleksi anggota BPK.

Perbaikan mekanisme rekrutmen itu, hanya bisa dilakukan dengan mengoreksi Undang-Undang BPK.

Proses pendaftaran, dan pemilihan anggota lembaga ini perlu dibenahi sehingga tak menjadi monopoli DPR.

Panitia seleksi sebaiknya terdiri unsur pemerintah, masyarakat, dan lembaga lain dipercaya publik.

Dengan demikian, kita bisa berharap BPK bakal diisi orang-orang kompeten, dan berintegritas.

Tanpa perbaikan undang-undang, independensi BPK terus-menerus diragukan.

Bagaimanapun, para anggota BPK amat berperan menentukan kesimpulan akhir hasil audit.

Akibatnya, hasil audit lembaga ini dicurigai sebagai pesanan dari partai politik, atawa dipengaruhi kepentingan politik.

Kecurigaan ini semakin besar apabila BPK dipimpin seorang politikus.

Itulah pentingnya memilih figur tepat menggantikan Hadi Purnomo, seraya menanti perbaikan mekanisme rekrutmen anggota BPK.

*****

Opini/Tempo.co

Related posts

Leave a Comment