Mengukur Kinerja

by

Wahyu Dhyatmika,
wahyu.dhyatmika@gmail.com

Garut News ( Rabu, 15/01 – 2014 ).

Ilustrasi, Kegiatan Outbound, Upaya Tingkatkan kualitas Soliditas dan Kinerja Aparat. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi, Kegiatan Outbound, Upaya Tingkatkan kualitas Soliditas dan Kinerja Aparat. (Foto : John Doddy Hidayat).

Pekan-pekan pertama tahun baru ini, hampir semua instansi pemerintah mengumumkan kinerja mereka selama 2013.

Semuanya tentu baik saja sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi kepada publik.

Yang jadi masalah adalah hampir semua kementerian mengklaim kinerja mereka sudah mencapai target.

Ini tentu mengherankan buat sebagian khalayak.

Apalagi jika mereka merasa tak puas dengan pelayanan instansi pemerintah.

Keheranan semacam ini menandakan ada kesenjangan persepsi antara apa yang direncanakan pemerintah dan apa yang diharapkan warga negara.

Sebelum mengupas kesenjangan ini, ada baiknya kita tahu bagaimana kementerian dan lembaga pemerintah mengukur dirinya sendiri.

Indikator yang pertama adalah hasil audit BPK secara berkala.

Sebuah lembaga mendapat nilai baik jika laporan keuangan mereka mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Ini berarti sistem perencanaan, belanja, dan pelaporan dana di lembaga tersebut sudah sesuai dengan standar.

Tapi bukan berarti predikat WTP menjamin kementerian itu bebas korupsi.

Indikator kedua menyoroti kinerja.

Namanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Alat ukur ini menilai berapa dan sejauh mana Indikator Kinerja Utama dari kementerian atau lembaga berhasil dicapai.

Adapun Indikator Kinerja Utama-nya sudah ditentukan oleh kementerian itu sendiri di awal tahun.

Adapun indikator ketiga dan keempat menyangkut integritas dan “kebersihan” kementerian dan lembaga pemerintah.

Kedua indikator ini disiapkan oleh KPK, yakni indeks integritas pelayanan publik dan Penilaian Inisiatif Antikorupsi.

Indeks integritas mengukur persepsi publik atas kinerja kementerian yang menyangkut warga.

Misalnya: perizinan, pembayaran retribusi, informasi dan layanan publik lain.

Lembaga yang sering dikeluhkan karena lamban, tidak punya sistem layanan satu atap, atau belum online, misalnya, pasti mendapat skor rendah di sini.

Sedangkan penilaian inisiatif antikorupsi mengukur sejauh mana kementerian menerapkan sistem dan mekanisme yang bisa menangkal perilaku korupsi.

Lembaga yang memiliki sistem lelang online dan e-katalog bisa mendapat nilai tinggi.

Berbekal empat tolok ukur inilah, para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah mematut diri dan mengevaluasi kinerjanya.

Dalam konferensi pers banyak kementerian, angka-angka keberhasilan, persentase pencapaian, skor-skor inilah yang diumumkan dan diklaim sebagai bukti kesuksesan.

Bagi mereka yang kecewa atas kinerja pemerintah, empat indikator keberhasilan kementerian di atas dicemooh sebagai strategi humas semata.

Benarkah demikian?

Ada dua soal.

Pertama, kesenjangan persepsi muncul karena ketidaksepahaman mengenai indikator keberhasilan.

Di sinilah awal mula munculnya perbedaan pandangan antara warga dan pemerintah.

Kalau publik tahu dan setuju dengan prioritas kerja pemerintah, mereka bisa menerima klaim keberhasilan atas pencapaian target-target itu.

Kedua, publik ragu akan klaim keberhasilan pemerintah karena merasa tidak dilibatkan dalam pengukuran pencapaian itu.

Pada akhirnya, pengukuran kinerja pemerintah seharusnya tidak terjebak dalam presentasi angka-angka saja.

Jika kedaulatan memang benar ada di tangan rakyat, pelibatan publik  dalam seluruh proses pembangunan adalah keniscayaan. *

***** Kolom/artikel Tempo.co