Menguatnya Pengusaha Partai

Jakarta, Garut News ( Sabtu, 25/01 – 2014 ).

– Arya Budi, Peneliti pol-tracking institue

 

Ilustrasi. Salah Satu Perhelatan DPRD Garut. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Salah Satu Perhelatan DPRD Garut. (Foto: John Doddy Hidayat).

Setelah Harry Tanoesudibjo (HT), belum lama ini pemilik maskapai penerbangan Lion Air Rusdi Kirana, “tiba-tiba” masuk di posisi penting partai: Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Masuknya Rusdi dalam struktur partai mirip HT yang juga “tiba-tiba” merangkap banyak status di Hanura-ketua dewan pakar, ketua bappilu, sekaligus calon wakil presiden partai-setelah pecah kongsi dengan Surya Paloh di NasDem (Tempo, 21 Januari 2013).

Setelah tumbangnya Soeharto, roadmap demokrasi Indonesia dibayangkan masuk fase kepemimpinan sipil.

Namun, kepemimpinan sipil ini ternyata beralih pada kepemimpinan para saudagar kaya, yaitu kepemimpinan para plutokrat.

Pada saat yang sama, skema konstitusi dan pendulum praktek politik saat ini bergerak pada apa yang disebut dengan partitokrasi: kendali negara dan kehidupan warga di dalamnya oleh partai.

Partitokrasi adalah kondisi di mana pasang-surut politik sebuah negara ditentukan oleh partai politik yang ada.

Partitokrasi Indonesia ditandai oleh eksklusivitas partai sebagai sebuah lembaga politik yang sulit disentuh (tertutup).

Dia berjarak dengan pemilih, sehingga partai bekerja dengan nalarnya sendiri.

Namun, pada saat yang sama, partai juga mempunyai otoritas determinan dalam penyelenggaraan negara, seperti seleksi kursi eksekutif/legislatif, regulasi di parlemen, hingga posisi-posisi penting lembaga negara dan komisi-komisi independen lainnya.

Hasilnya, partai sebagai sebuah lembaga demokrasi menawarkan bentuk “peluang usaha” baru bagi para plutokrat kaya di Indonesia.

Kepemimpinan Partai Golkar tak luput dari “jual-beli saham” partai.

Setelah Harmoko pada pengujung Orde Baru dan Akbar Tandjung pada awal Reformasi, Aburizal Bakrie kini mengendalikan Golkar setelah mengalahkan sesama konglomerat, Jusuf Kalla.

Gerindra pun dibangun tak lepas dari kekayaan kakak-beradik Prabowo Subianto Djoyohadikusumo dan Hashim Djoyohadikusumo.

Murdaya Poo di Demokrat, yang sebelumnya di PDIP, menjadi pemasok besar keuangan Demokrat, sebelum akhirnya sang istri ditangkap.

Atau Surya Paloh menciptakan NasDdem.

Akibatnya, politikus menjadi “karyawan” partai karena alih tangan “kuitansi pembelian” partai.

Padahal, saat ini, terjadi distrust publik terhadap partai politik.

Survei Pol-Tracking Institute, baik pada Oktober 2013 maupun Desember 2013, menunjukkan bahwa tak lebih dari 20 persen pemilih yang merasa dekat dengan partai politik.

Sisanya, 80 persen, tidak mempunyai kedekatan apa pun dengan partai.

Terkait dengan hal ini, David Horowitz dan Richard Poe (2006) pernah mengungkap aktor-aktor partai bayangan atau shadow party yang bekerja di balik partai politik di Amerika Serikat.

Partai bayangan adalah kelompok yang bekerja di belakang partai yang mampu mengendalikan kebijakan dan sikap politik partai melalui kekuatan material yang mereka miliki.

Uang menjadi sumber pengaruh politik dalam fenomena shadow party seperti ini.

Tapi, dalam politik Indonesia kekinian, para aktor partai bayangan yang biasa bermain dua kaki dengan memasok logistik di lebih dari satu partai mulai secara eksplisit menjelma sebagai aktor politik di dalam partai yang “terlihat” sungguh-sungguh bekerja untuk partai sebagai lembaga demokrasi.

Jika Jeffry Winters (2011) menyebutkan bahwa karakter para orang kaya pengendali politik (oligark) di Indonesia-termasuk juga Filipina-sebagai sebuah bentuk oligarki sultanistik, karakter para oligark menuju pemilu keempat post-Soeharto kini mengalami rejuvenasi.

Terjadi peremajaan peran dan karakter para oligark dengan tujuan utama memegang kendali penuh jabatan publik melalui pendudukan struktur kepengurusan partai, bukan sekadar mengamankan kekayaan dengan suplai logistik ke partai.

Ketika partai tak lagi mampu menciptakan distingsi atau pembeda satu sama lain antarpartai, ketersediaan logistik dianggap menjadi krusial untuk menarik perhatian 186 juta pemilih sebagai para calon pembeli dalam nalar ini.

Hopkin dan Paulocci (1999), dalam The Business Firm Model of Party Organization, menyampaikan pengalaman Italia dan Spanyol terkait dengan pengelolaan partai menggunakan nalar institusi bisnis.

Hal ini mirip dengan perilaku partai Indonesia saat ini, terjadi apa yang disebut dengan self-interest axiom atau aksioma kepentingan diri sendiri.

Artinya, partai tak lagi mampu mengikat para pemilihnya dalam program partai, yang terjadi juga akibat hilangnya ideologi partai.

Akibatnya, partai berperilaku “tidak stabil” dan cenderung ambigu.

Partai dengan genealogi partai Islam menggandeng wacana pluralisme, dan partai sekuler mendekati ceruk massa umat Islam.

Kiai tersingkir karena sumbangan logistik dari para saudagar dilihat lebih berpengaruh untuk “menjajakan” partai ke calon pemilih.

Tentu fenomena ini tak serta-merta menjustifikasi semua pengusaha kaya yang masuk dalam arena tarung politik 2014 adalah salah, tapi nalar bisnis untung-rugi dalam mekanisme pasar elektoral berpotensi mewarnai lanskap politik Indonesia.

***** Kolom/Artikel Tempo.co

Related posts

Leave a Comment