Mengikis Lemak Birokrasi

0
8 views

Garut News ( Sabtu, 08/11 – 2014 ).

Ilustrasi. Tak Semudah Mengendalikan Itik. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Tak Semudah Mengendalikan Itik. (Foto : John Doddy Hidayat).

Walau beberapa kali berganti rezim, sebetulnya pemerintah tak pernah serius melakukan reformasi birokrasi.

Jumlah pegawai negeri terus membengkak, tetapi banyak program pemerintah jalan di tempat.

Langkah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi melakukan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil patut didukung.

Moratorium dimulai 2015 itu, apabila dilaksanakan sungguh-sungguh, bisa menjadi obat cespleng bagi birokrasi kita terkenal amat berlemak dan lamban bergerak.

Khalayak sangat berharap janji Menteri Yuddy itu bukan sekadar retorika, melainkan dijalankan sungguh-sungguh selama lima tahun.

Lantaran, nyaris di setiap awal pemerintahan baru selalu muncul janji melakukan moratorium penerimaan calon pegawai negeri.

Namun janji tinggallah janji. Pemerintah kemudian melanggar janjinya dengan mudah. Itulah terjadi pada 2011.

Saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji melakukan moratorium. Selang setahun kemudian, pemerintah justru merekrut 60 ribu pegawai negeri.

Kesalahan serupa semestinya tak diulangi Presiden Joko Widodo. Betapa tidak produktifnya kinerja pegawai negeri sangat kasatmata.

Dalam pelbagai inspeksi mendadak, kerap ditemui banyak pegawai negeri hanya duduk menganggur, baca koran, atawa main game komputer.

Kantor pemerintahan juga sering kosong meski waktu pulang belum tiba. Rata-rata produktivitas pegawai negeri kalah telak dibanding karyawan swasta.

Melihat keadaan tersebut, sulit memahami logika beberapa kepala daerah memprotes pemberlakuan moratorium penerimaan pegawai negeri.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo, misalnya, menolak langkah Menteri Yuddy karena provinsinya membutuhkan 12 ribu pegawai baru.

Apakah Soekarwo tak melihat betapa banyak pegawai negeri di daerahnya makan gaji buta? Keadaan itulah yang membuat anggaran pembangunan Indonesia banyak tersedot membayar gaji pegawai.

Riset lembaga nirlaba Asia Foundation menunjukkan banyak daerah menghabiskan dana alokasi umum (DAU) hanya membayar pegawai.

Pada 2008, 69 persen dana alokasi umum dihabiskan pegawai, sedangkan pada 2011 proporsi itu melonjak, 88 persen anggaran dihabiskan pegawai.

Jika anggaran habis hanya membayar pegawai, bagaimana pemerintah bakal menggenjot pembangunan infrastruktur, sekolah, atau rumah sakit?

Dengan moratorium, pemerintah bisa mengevaluasi efektivitas jumlah dan kinerja pegawai negeri yang ada.

Protes-protes dari kepala daerah patut didengarkan namun tak harus diikuti. Pemerintah perlu mempertimbangkan banyak faktor mengetahui jumlah pegawai negeri yang tepat, misalnya tingkat produktivitas serta rasio jumlah pegawai negeri dibanding jumlah penduduk.

Yang juga perlu diingat, moratorium hanyalah pintu masuk membenahi birokrasi. Pemerintah mesti merancang program reformasi birokrasi lainnya, seperti perbaikan produktivitas dan pemberian remunerasi.

Hanya dengan cara itulah birokrasi kita efisien, sehingga program pemerintah bisa melaju kencang. (*)

******

Opini/Tempo.co