Menggenjot Kebahagiaan

Kadir,
Bekerja di Badan Pusat Statistik

Garut News ( Kamis, 24/04 – 2014 ).

Ilustrasi. Perempuan “Papa” Berusia Lebih 90 Tahun Ini, Tanpa Daya dan Sebatangkara, Terpaksa Menjadi Pengemis di Garut, Jawa Barat. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Perempuan “Papa” Berusia Lebih 90 Tahun Ini, Tanpa Daya dan Sebatangkara, Terpaksa Menjadi Pengemis di Garut, Jawa Barat. (Foto: John Doddy Hidayat).

Setiap orang tentu mendambakan kebahagiaan.

Di Negeri Abang Sam, mengejar kebahagiaan (pursuit of happiness) bahkan dianggap sebagai hak asasi yang melekat pada diri setiap orang, seperti halnya hak untuk hidup (life) dan memperoleh kebebasan (liberty).

Dalam konteks Indonesia, tentu menarik bila kita menyoal: apakah 249 juta penduduk negeri ini sudah hidup bahagia?

Definisi kebahagiaan sangatlah kualitatif, karena menyangkut perasaan atau kondisi emosional yang dirasakan oleh seseorang pada saat tertentu.

Ilustrasi. Potret Buram Kemiskinan di Garut, Jabar, Meski Berusia 82 Tahun Terpaksa Mengayuh Becak, Lantaran Terjerat Kemiskinan. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Potret Buram Kemiskinan di Garut, Jabar, Meski Berusia 82 Tahun Terpaksa Mengayuh Becak, Lantaran Terjerat Kemiskinan. (Foto: John Doddy Hidayat).

Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh kualitas hidup yang tengah dirasakan.

Karena itu, pengukuran kebahagiaan bukanlah sesuatu yang mudah.

Meskipun tak mudah, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengukur kebahagiaan.

Upaya ini didasari oleh kesadaran bahwa kebahagiaan merupakan variabel sosial yang perlu dievaluasi progresnya.

Pada 2012, laporan bertajuk “World Happiness Report” dirilis untuk pertama kalinya oleh PBB.

Laporan tersebut menyebutkan Indonesia berada di peringkat ke-83 dalam soal kebahagiaan dari 156 negara yang disurvei.

Dalam World Happiness Report 2013, peringkat kebahagiaan penduduk Indonesia naik cukup signifikan dengan menempati peringkat ke-76 dari 156 negara.

Di Indonesia, pengukuran kebahagiaan mulai dilakukan pada 2013 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Kebahagiaan diukur melalui tiga dimensi, yakni dimensi personal (pendapatan, tingkat pekerjaan, kondisi rumah, dan aset yang dimiliki), dimensi sosial (hubungan dengan individu lain yang terdekat, termasuk anggota keluarga), dan dimensi lingkungan (keamanan dan hubungan dengan tetangga).

Hasilnya baru saja dirilis pada Selasa lalu (15 April).

Hasil wawancara terhadap 9.500 responden yang tersebar di seluruh Indonesia menunjukkan, skor indeks kebahagiaan penduduk Indonesia sebesar 65,11.

Artinya, mayoritas orang Indonesia merasa bahagia menjalani hidupnya.

Rentang skor indeks berkisar antara 0 (sangat tidak bahagia) hingga 100 (sangat bahagia).

Namun patut diperhatikan, hal ini hanyalah gambaran umum yang sifatnya agregasi atau rata-rata.

Skor 65,11 sebetulnya juga menunjukkan proporsi orang Indonesia yang tidak bahagia masih cukup besar.

Pasalnya, angka ini tak terlalu jauh dari ambang batas skor ketidakbahagiaan yang sebesar 50.

Hasil survei juga memperlihatkan, pendapatan sangat berpengaruh terhadap tingkat kebahagiaan.

Memang, kebahagiaan tidak melulu ditentukan oleh kondisi materi: miskin atau kaya.

Tapi faktanya, di Indonesia, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pula tingkat kebahagiaannya.

Tentunya, pertumbuhan yang diinginkan adalah pertumbuhan inklusif, yang dibarengi dengan pemerataan (growth with equity).

Nyaris sepuluh tahun terakhir, kita selalu disuguhi angka-angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 5-6 persen.

Namun, pada saat yang sama, ketimpangan pendapatan kian melebar dan realitas kemiskinan seolah tak banyak berubah.

Data statistik menunjukkan, pada 2013, gini rasio sudah mencapai 0,41.

Artinya, ketimpangan pendapatan telah memasuki skala medium, dan pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, sekitar 28,6 juta penduduk negeri ini masih bergelut dengan kemiskinan.

Sulit rasanya mereka dapat merasakan kebahagiaan bila untuk memenuhi kebutuhan hidup sebesar Rp300 ribu dalam sebulan saja mereka sudah kewalahan. *

Kadir,
Bekerja di Badan Pusat Statistik.

*****

Kolom/Artikel : Tempo.co

Related posts